Irjen Napoleon Dituduh Terima Suap dari Djoko Tjandra, Kuasa Hukum: Duitnya Mana? Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte (MP/Kanugraha)

MerahPutih.com - Tim penasihat hukum mantan Kepala Divisi Hubungan International (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, menantang Bareskrim Polri menunjukan uang yang disebut bukti suap Djoko Tjandra ke kliennya.

Tim penasihat hukum Irjen Napoleon mengaku mengajukan 38 alat bukti untuk mematahkan sangkaan Bareskrim Polri.

"Duitnya mana? Itu saja. Kalau 20 ribu USD kan jelas, katanya ada duit yang itu kan Rp15 miliar, Rp10 miliar, Rp7 miliar, Rp3 miliar. Duitnya mana? nggak lihat," ujar salah satu penasihat hukum Napoleon, Gunawan Raka kepada wartawan usai mengikuti sidang praperadilan Irjen Napoleon di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (29/9).

Baca Juga

Tak Ada Rekaman CCTV, Irjen Napoleon Mengaku Enggak Terima Duit dari Djoko Tjandra

Gunawan menyampaikan timnya mengajukan sejumlah barang bukti ke majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Barang bukti tersebut, sambung Gunawan, diyakini dapat membuktikan bantahan kliennya.

"Semua terpatahkan oleh bukti-bukti yang saya ajukan hari ini. Untuk selanjutnya akan kami tanggapi dalam kesimpulan setelah selesai pemeriksaan perkara. 38 alat bukti. Semua alat bukti kita sampaikan, lengkap dan sudah sah sebagai alat bukti untuk pertimbangan hakim membuat keputusan," ucap Gunawan.

Anggota Tim Hukum Bareskrim Polri, Baharuddin mengatakan, kesepakatan terjadi antara Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi yang juga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penghapusan red notice Djoko Tjandra. Fakta tersebut diketahui usai penyidik Bareskrim Polri melakukan penyelidikan.

"Fakta perbuatan pemohon adalah setelah adanya pertemuan kesepakatan tentang nilai sejumlah yang awalnya Rp3 miliar yang akhirnya nilai tersebut disepakati sebesar Rp7 miliar," ujarnya.

Baharuddin menuturkan, uang Rp7 miliar itu diberikan dalam pecahan dolar Amerika Serikat (AS) dan Singapura secara bertahap. Tim hukum Bareskrim Polri, menurut dia, juga telah memperkuat sejumlah bukti seperti kesaksian para saksi serta bukti surat lainnya.

"Bukti CCTV jelas-jelas melihat uang tersebut diserahkan kepada pemohon. Penyerahan uang tersebut berimplikasi pada pengambilan keputusan yang lebih menguntungkan pemberi suap," katanya.

Dangan bukti tersebut, Baharuddin meminta hakim menolak seluruh dalil yang diajukan Napoleon selaku pemohon. Meski begitu, Tim Hukum Bareskrim Polri tidak menjawab satu per satu permohonan Bonaparte yang dibacakan pada sidang sebelumnya.

"Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan praperadilan yang diajukan pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh termohon," ujar Baharuddin.

Baca Juga

Surat Penyidikan Dianggap Cacat Hukum, Irjen Napoleon Minta Status Tersangka Dicabut

Sebelumnya kuasa hukum Napoleon Bonaparte membacakan surat pemohonan di hadapan majelis hakim. Mereka menilai jika Bareskrim Polri selaku termohon tidak memiliki bukti penerimaan suap terhadap kliennya.

"Pemohon juga meyakini bahwa sampai saat ini penyidik tidak memiliki barang bukti suap sebagaimana yang disangkakan dalam pasal-pasal pidana yang dicantumkan dalam surat perintah penyidikan," kata Kuasa Hukum Napoleon, Putri Maya Rumanti. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dalang Kondang Ki Manteb Tutup Usia Karena COVID-19
Indonesia
Dalang Kondang Ki Manteb Tutup Usia Karena COVID-19

Ki Manteb meninggal dengan diagnosa COVID-19. Almarhum punya komorbid. Untuk pemakaman dilakukan sesui SOP protokol kesehatan pasien COVID-19.

Soal Rencana Jalur Sepeda di Tol, Polda Tunggu Rekomendasi KemenPUPR
Indonesia
Soal Rencana Jalur Sepeda di Tol, Polda Tunggu Rekomendasi KemenPUPR

"Kami menunggu Kementerian PUPR apakah diizinkan atau tidak," kata Sambodo

DPD Minta Polri Usut Tuntas Oknum Polisi Jual Senjata Api ke KKB
Indonesia
DPD Minta Polri Usut Tuntas Oknum Polisi Jual Senjata Api ke KKB

“Kita mendorong Kepolisian untuk mengungkap dan mengusut tuntas hasil temuan transaksi senjata api ilegal tersebut hingga ke jaringan utama dan seluruh pihak yang terlibat,” kata Nono Sampono

Komisi II Telah Pilih 9 Anggota Ombudsman 2021 - 2026
Indonesia
Komisi II Telah Pilih 9 Anggota Ombudsman 2021 - 2026

"Prosesnya kita sepakati dilakukan secara musyawarah mufakat, karena memang sekarang dalam suasana pandemi, agak sulit kita lakukan secara voting karena masih banyak yang datang secara daring,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli.

Merapi Berpotensi Muntahkan Lahar Panas, BNPB Siagakan 1 Helikopter
Indonesia
Merapi Berpotensi Muntahkan Lahar Panas, BNPB Siagakan 1 Helikopter

"Solus Populi Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga semua rencana-rencana yang berhubungan dengan antisipasi erupsi Gunung Merapi harus kita lakukan sebaik mungkin," kata Doni.

Dapat Subsidi Tarif Rp3,4 Triliun, PT KAI Diperintahkan Lebih Profesional
Indonesia
Dapat Subsidi Tarif Rp3,4 Triliun, PT KAI Diperintahkan Lebih Profesional

Pada 2021, Pemerintah memberikan subsidi tarif untuk kereta api kelas ekonomi sebesar Rp3,4 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,6 triliun.

Khawatir Bakal Diserbu Buruh Secara Tiba-tiba, Jalanan Depan DPR Ditutup
Indonesia
Khawatir Bakal Diserbu Buruh Secara Tiba-tiba, Jalanan Depan DPR Ditutup

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menutup ruas jalan di depan kawasan gedung DPR/MPR RI.

PKS: Wajar Media Asing Nilai Menkes Gagal
Indonesia
PKS: Wajar Media Asing Nilai Menkes Gagal

Netty Prasetiyani Aher menanggapi penilaian media asing terhadap Kemenkes yang tak sigap dalam menangani pandemi COVID-19.

Gempa Magnitudo 5,1 Landa Tobelo Maluku Utara
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,1 Landa Tobelo Maluku Utara

Untuk jenis bencana geologi dan vulkanologi, untuk kejadian bencana gempa bumi telah terjadi sebanyak 16 kali dan 7 kejadian untuk peristiwa erupsi gunungapi di 2020.

Tuntut Gagalkan UU Ciptaker, KSBSI Bakal Demo 5 Hari Berturut-turut
Indonesia
Tuntut Gagalkan UU Ciptaker, KSBSI Bakal Demo 5 Hari Berturut-turut

"Iya benar, kami aksi Senin," kata Sunardi