Irjen Napoleon Bonaparte Dituntut 3 Tahun Penjara Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2). (MP

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte.

Jaksa meyakini mantan Kadiv Hubinter Polri itu menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Suap tersebut untuk membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) di Direktorat Imigrasi.

Baca Juga

Irjen Napoleon Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Djoko Tjandra

"Menuntut dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan di rumah tahanan," kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2).

Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan dan memberatkan. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Napoloen tidak mendukung pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2). (Desca Lidya Natalia)
Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2). (Desca Lidya Natalia)

Selain itu, perbuatan jenderal bintang dua itu dinilai merusak kepercayaan masyarakat kepada instusi penegak hukum.

"Sementara hal yang meringankan, terdakwa kooperatif selama persidangan. Kemudian terdakwa juga baru sekali melakukan tindak pidana," kata jaksa.

Napoleon dianggap telah melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebagai informasi, Irjen Napoleon didakwa menerima suap dari Joko Tjandra. Suap itu dipetuntukan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar red notice. Dia didakwa menerima uang senilai 200 ribu dolar Singapura dan 370 ribu dolar Amerika Serikat (AS) dari Tommy Sumardi.

Irjen Napoleon didakwa sebagai penerima suap bersama dengan Brigjen Prasetijo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Dalam dakwan itu Brigjen Prasetijo disebut menerima uang sebesar 100 ribu dolar AS. (Pon)

Baca Juga

Irjen Napoleon Punya Rekaman Pecakapan dengan Tommy Sumardi Saat Berada di Sel Tahanan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Daerah Diminta Tiru Pusat Dalam Pengadaan Rumah Rakyat
KPR
Daerah Diminta Tiru Pusat Dalam Pengadaan Rumah Rakyat

Kementerian PUPR juga sudah meminta pengembang di Indonesia untuk ikut andil dalam pembangunan hunian berbasis transportasi massal atau transit oriented development (TOD) di berbagai wilayah di Indonesia.

Jokowi Perlebar Defisit Anggaran Jadi 5,2 Persen di 2021
Indonesia
Jokowi Perlebar Defisit Anggaran Jadi 5,2 Persen di 2021

Belanja pada 2021, fokus untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

KPUD Batasi Dana Kampanye Gibran dan Bagyo Maksimal Rp19,7 Miliar
Indonesia
KPUD Batasi Dana Kampanye Gibran dan Bagyo Maksimal Rp19,7 Miliar

Jika dari rekening dana kampanye ditemukan adanya kelebihan dana kampanye, dana tersebut akan masuk ke kas negara. Hal itu sudah diatur dalam PKPU.

Anak-Anak Ikut Demo RUU HIP, KPAI Kecam PA 212
Indonesia
Anak-Anak Ikut Demo RUU HIP, KPAI Kecam PA 212

"Perlunya menggugah para korlap aksi massa 212 untuk menghindari anak anak dari kerumunan massa," kata Jasra

Anies Terapkan PSBB Total, Gerindra: Sangat Dilematis
Indonesia
Anies Terapkan PSBB Total, Gerindra: Sangat Dilematis

Perekonomian Jakarta akan terus anjlok dengan penerapan pembatasan aktivitas dalam PSBB total.

PKB Tegaskan Sejak Awal Tolak Revisi UU Pilkada
Indonesia
PKB Tegaskan Sejak Awal Tolak Revisi UU Pilkada

Ada dua aspek dari perlunya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017

Enggan Terburu-buru Buka Peribadatan di Gereja, KWI: Kami Tak Mau Jadi Kluster Baru
Indonesia
Enggan Terburu-buru Buka Peribadatan di Gereja, KWI: Kami Tak Mau Jadi Kluster Baru

KWI membina 37 keuskupan yang tersebar di 34 provinsi.

Yogyakarta Mulai Gencarkan Promosi Wisata Alam
Indonesia
Yogyakarta Mulai Gencarkan Promosi Wisata Alam

Penerapan protokol kesehatan dan penyediaan fasilitas kebersihan adalah syarat utama yang harus dipenuhi destinasi wisata yang hendak dipromosikan tersebut.

Otak Pesta Gay di Jakarta Terinspirasi dari Negara Ini
Indonesia
Positivity Rate 12,2 Persen, Penambahan Kasus Positif DKI Perhari 1.026 Jiwa
Indonesia
Positivity Rate 12,2 Persen, Penambahan Kasus Positif DKI Perhari 1.026 Jiwa

WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen