Irjen Napoleon Bonaparte Dituntut 3 Tahun Penjara Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2). (MP

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte.

Jaksa meyakini mantan Kadiv Hubinter Polri itu menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Suap tersebut untuk membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) di Direktorat Imigrasi.

Baca Juga

Irjen Napoleon Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Djoko Tjandra

"Menuntut dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan di rumah tahanan," kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2).

Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan dan memberatkan. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Napoloen tidak mendukung pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2). (Desca Lidya Natalia)
Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2). (Desca Lidya Natalia)

Selain itu, perbuatan jenderal bintang dua itu dinilai merusak kepercayaan masyarakat kepada instusi penegak hukum.

"Sementara hal yang meringankan, terdakwa kooperatif selama persidangan. Kemudian terdakwa juga baru sekali melakukan tindak pidana," kata jaksa.

Napoleon dianggap telah melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebagai informasi, Irjen Napoleon didakwa menerima suap dari Joko Tjandra. Suap itu dipetuntukan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar red notice. Dia didakwa menerima uang senilai 200 ribu dolar Singapura dan 370 ribu dolar Amerika Serikat (AS) dari Tommy Sumardi.

Irjen Napoleon didakwa sebagai penerima suap bersama dengan Brigjen Prasetijo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Dalam dakwan itu Brigjen Prasetijo disebut menerima uang sebesar 100 ribu dolar AS. (Pon)

Baca Juga

Irjen Napoleon Punya Rekaman Pecakapan dengan Tommy Sumardi Saat Berada di Sel Tahanan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Moeldoko Tegaskan Vaksinasi Berbayar Tak Gantikan Vaksin Rakyat
Indonesia
Moeldoko Tegaskan Vaksinasi Berbayar Tak Gantikan Vaksin Rakyat

Moeldoko memastikan pemerintah tetap dengan komitmennya memberikan vaksin COVID-19 gratis

Kerusuhan di Kazakhstan, WNI Diminta Hati-hati
Indonesia
Kerusuhan di Kazakhstan, WNI Diminta Hati-hati

Pemerintah setempat pun meminta bantuan aliansi militer Rusia

Amien Rais Desak Luhut Mundur, NasDem: Menteri Jangan Terlalu Mendominasi
Indonesia
Amien Rais Desak Luhut Mundur, NasDem: Menteri Jangan Terlalu Mendominasi

"Ini juga peringatan juga, koreksi juga, bahwa sebenarnya menteri itu tidak punya visi, dia hanya melaksanakan visi misi daripada Presiden. Jadi, sebaiknya memang menteri jangan terlalu menonjol," kata Ahmad Ali

Ditemukan Kembali Siswa Positif di Sekolah, Pemkot Solo Tutup 3 SD
Indonesia
Ditemukan Kembali Siswa Positif di Sekolah, Pemkot Solo Tutup 3 SD

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memutuskan menutup tiga sekolah dasar (SD), Kamis (25/11).

Transmisi Lokal, COVID-19 Omicron Infeksi 174 Orang
Indonesia
Transmisi Lokal, COVID-19 Omicron Infeksi 174 Orang

Penambahan kasus positif COVID-19 Omicron di Indonesia terus terjadi.

Din Syamsuddin Deklarasikan dan Kukuhkan Pengurus Partai Pelita
Indonesia
Din Syamsuddin Deklarasikan dan Kukuhkan Pengurus Partai Pelita

Dengan hadirnya Partai Pelita, partai besutan kader Muhammadiyah, bertambah dari sebelumnya PAN, Partai Umat.

Putri Politikus Golkar Nurul Arifin Meninggal Dunia
Indonesia
Putri Politikus Golkar Nurul Arifin Meninggal Dunia

Politikus Golkar Nurul Arifin berduka. Putri sulungnya, Maura Magnalia Madyaratri (28 tahun) meninggal dunia akibat serangan jantung.

7 Dermaga di Pelabuhan Bakauheni Siap Dioperasikan Layani Pemudik
Indonesia
7 Dermaga di Pelabuhan Bakauheni Siap Dioperasikan Layani Pemudik

PT ASDP telah menyediakan 70 unit kapal, dimana ada 65 unit kapal reguler dan 5 unit kapal ekspres.

Komisi VI Tunggu Hasil Investigasi Pertamina soal Sebab Tangki Cilacap Terbakar
Indonesia
Komisi VI Tunggu Hasil Investigasi Pertamina soal Sebab Tangki Cilacap Terbakar

"Kalau yang disampaikan bahwa kebakaran ini dikaitkan dengan petir adalah benar, maka musim hujan akan terus terjadi sampai beberapa bulan ke depan. Ini rasanya tidak mungkin kilang hanya musim hujan terjadi kebakaran," bebernya.

Sah! Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN
Indonesia
Sah! Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi menyampaikan selamat secara langsung kepada Dewan Pengarah kecuali Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dilantik melalui konferensi video karena sedang berada di luar negeri.