Irjen Napoleon Belum Digiring ke Lapas Cipinang, Ada Apa? Mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) mengenakan baju tahanan. ANTARA FOTO/Rommy S/wpa/wsj.

MerahPutih.com - Mabes Polri masih menunggu izin Mahkamah Agung (MA) untuk memindahkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte dari Rutan Bareskrim ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan, mengenai hal itu pihaknya terus berkoordinasi dengan MA terkait pemindahan lokasi penahanan Irjen Pol Napoleon.

Baca Juga

Irjen Napoleon Diduga Suruh Orang Bikin Surat Palsu Permintaan Maaf M Kece

"Belum (izin pindahkan Napoleon ke Lapas Cipinang)," ujar Agus saat dikonfirmasi wartawan, Senin (18/10).

Belum adanya izin tersebut, menurut Agus, sampai dengan saat ini Napoleon Bonaparte masih ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

"Masih di Rutan Bareskrim," ucap Agus yang belum bisa membeberkan alasan belum dikabulkannya permintaan itu.

Diberitakan sebelumnya, Bareskrim mengusulkan terdakwa kasus suap dan penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte untuk dipindahkan ke Lapas Cipinang.

Usulan tersebut telah disampaikan ke Mahkamah Agung (MA), lantaran Napoleon merupakan tahanan MA yang kasusnya masih bergulir di pengadilan tingkat kasasi.

"(Irjen Napoleon Bonaparte) merupakan tahanan hakim, kami saat ini sedang berkoordinasi untuk memindahkannya ke Lapas Cipinang," ujar Agus.

Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

Diketahui, Napoleon Bonaparte masih mengajukan Kasasi di MA terkait kasus dugaan suap penghapusan Red Notice buronan Djoko Tjandra.

Di sisi lain, Bareskrim Polri resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim. Salah satunya juga Napoleon Bonaparte.

Kemudian, tersangka lainnya di kasus Kece adalah, tahanan kasus uang palsu berinisial DH, lalu narapidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berinisial DW.

Lalu, narapidana kasus penipuan dan penggelapan berinisial H alias C alias RT dan narapidana kasus perlindungan konsumen berinisial HP.

Mereka dipersangkakan melanggar Pasal 170 Juncto 351 KUHP tentang penganiayaan dan pengeroyokan. Merujuk Pasal 170, tersangka diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (Knu)

Baca Juga

Mabes Polri Minta Tommy Sumardi yang Mengaku Diancam Irjen Napoleon untuk Bikin Laporan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ancaman Serangan Nuklir Kedua Presiden Putin Sejak Pecahnya Krisis Ukraina
Indonesia
Ancaman Serangan Nuklir Kedua Presiden Putin Sejak Pecahnya Krisis Ukraina

Putin pertama kali mengeluarkan ancaman serangan nuklir pertama pada 27 Februari 2022.

Pemerintah Klaim Tidak akan Revisi UU Pemilu
Indonesia
Pemerintah Klaim Tidak akan Revisi UU Pemilu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan, tidak akan akan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) meski telah ada pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).

Tradisi Sekaten, Keraton Surakarta Keluarkan Gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari
Indonesia
Tradisi Sekaten, Keraton Surakarta Keluarkan Gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari

Penanda dimulainya sekaten tersebut dengan keluarnya gamelan dua pusaka Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari.

Pemulihan Ekonomi Terhambat Jika Pemprov DKI Tak Tangani Varian Baru BA.4 dan BA.5
Indonesia
Pemulihan Ekonomi Terhambat Jika Pemprov DKI Tak Tangani Varian Baru BA.4 dan BA.5

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Idris Ahmad meminta, Pemprov DKI untuk menggalakan kembali pengawasan kepada warga untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan (Prokes).

11 Wilayah di Jakarta Berpotensi Tanah Gerak
Indonesia
11 Wilayah di Jakarta Berpotensi Tanah Gerak

Sebanyak 11 wilayah itu tersebar di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Sederet Tokoh Non-Parpol yang Dilirik PKB untuk Jadi Cawapres
Indonesia
Sederet Tokoh Non-Parpol yang Dilirik PKB untuk Jadi Cawapres

PKB melirik sejumlah tokoh yang berasal dari berbagai kalangan mulai dari jenderal, politisi, dan pengusaha, termasuk Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Pemudik Gratis dari Pemprov DKI Terbatas dengan Syarat Tertentu
Indonesia
Pemudik Gratis dari Pemprov DKI Terbatas dengan Syarat Tertentu

Mudik gratis kini tengah dicari-cari warga untuk bisa berlebaran di kampung halaman. Salah satunya yang diadakan Pemprov DKI ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membeberkan, syarat utama untuk mengikuti mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Penambahan Kasus Positif COVID-19 Sabtu (29/1) di Atas 11 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus Positif COVID-19 Sabtu (29/1) di Atas 11 Ribu

Sementara itu, pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 2.590 orang

Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Polio
Indonesia
Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Polio

Dikatakan Handoyo, pemerintah juga sudah menyampaikan beberapa penyakit anak yang menular mulai mengalami kenaikan yang signifkan akibat masih sangat rendahnya cakupan imunasi dasar anak.

[HOAKS atau FAKTA] KPK Geledah Anies karena Gelapkan Uang Formula E
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] KPK Geledah Anies karena Gelapkan Uang Formula E

Video ini mengklaim bahwa dengan penggeledahan oleh KPK ini semakin jelas Anies Baswedan telah menggelapkan dana pelaksanaan Formula E. Video ini telah ditonton sebanyak 15 ribu kali setelah diunggah pada 01 Mei 2022