IPW Sesumbar Jokowi Serahkan Nama Calon Kapolri ke DPR pada Rabu Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

MerahPutih.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan bahwa surat presiden (surpres) soal nama calon Kapolri akan dikirimkan Presiden Jokowi pada Rabu (13/1).

"IPW mendapat informasi bahwa surpres yang berisikan nama Kapolri baru itu akan dikirimkan Jokowi ke DPR pada Rabu, 13 Januari 2021," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (11/1).

Menurut Neta, pilihan hari itu merupakan kebiasaan Presiden Jokowi saat mengganti atau melakukan reshuffle kabinet.

Baca Juga:

Lima Jenderal Calon Kapolri yang Diajukan ke Jokowi

Biasanya, kata Neta, Jokowi menunjuk pejabat pada Rabu pahing atau wage.

"Surpres soal Kapolri baru itu akan dibawa Mensesneg Pratikno dan diserahkan langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani pada pukul 11.00 siang," ungkapnya.

Neta tidak mengungkapkan secara gamblang siapa nama yang dipilih Jokowi. Tetapi, Neta kembali mengatakan soal paket pergantian Kapolri-Wakapolri.

Siapa yang tahu persis hanya Presiden Jokowi karena soal Kapolri adalah hak prerogatifnya.

Namun sejak beberapa pekan lalu, ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri.

"Yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy," jelas dia.

Kapolri Jenderal Idham Azis. ANTARA/HO-Humas Polri/am.
Kapolri Jenderal Idham Azis. ANTARA/HO-Humas Polri/am.

Dari pantauan IPW, gagasan ini semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR pada Rabu lusa.

“Apalagi Kompolnas sudah menyampaikan usulan lima nama calon Kapolri kepada Presiden, yang di antaranya mencalonkan Gatot dan Sigit,” kata Neta.

Tidak hanya itu, kata Neta, sejak beberapa hari lalu di lingkungan Istana Kepresidenan memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91.

“Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis,” papar Neta.

Dengan demikian, tegas Neta, pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua Kapolri lagi.

Ia melihat, proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya.

Saat ini, suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan.

"Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang,” papar Neta.

Baca Juga:

Sosok Calon Kapolri Harus Punya 5 Kriteria Ini

Hal tersebut, lanjut Neta, diperlukan agar Kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut.

Presiden harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.

Neta menambahkan, sosok Kapolri lain yang dipilih juga figur yang dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat.

“Sehingga keberadaan Kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024,” tutur Neta. (Knu)

Baca Juga:

Para Jenderal Diminta Enggak Usah Lobi Sana-sini, Jokowi Tahu Kapolri yang Bagus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Bandung Waspadai Akal-akalan ASN Rapel Cuti Buat Mudik
Indonesia
Pemkot Bandung Waspadai Akal-akalan ASN Rapel Cuti Buat Mudik

Cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2021 yaitu pada 12 Mei 2021 (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah dan pada 24 Desember 2021 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Belum Dibuka saat PSBB Transisi DKI
Indonesia
Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Belum Dibuka saat PSBB Transisi DKI

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menegaskan pihaknya belum memberi izin bagi pembelajaran tatap muka di sekolah.

Cegah Kerumuman, Warga Yogyakarta Diimbau Potong Hewan Kurban di RPH
Indonesia
Cegah Kerumuman, Warga Yogyakarta Diimbau Potong Hewan Kurban di RPH

"Kalau bisa tahun ini dipotong di RPH Giwangan. Warga tinggal menunggu ambil hasil potong. Ini salah satu penerapan protokol kesehatan sebagai antisipasi penularan virus corona," kata Heroe

KPK Wajib Dalami Peran Adik Nazarudin di Kasus Suap Bowo Sidik
Indonesia
KPK Wajib Dalami Peran Adik Nazarudin di Kasus Suap Bowo Sidik

Bowo selaku mantan Anggota Komisi VI DPR fraksi Partai Golkar mengatakan, total uang Rp8 miliar yang diterimanya berasal dari beberapa sumber. Satu di antaranya, ia menyinggung nama M Nasir.

Rizieq Siapkan Langkah Hukum Lain Jika Gugatan Praperadilan Ditolak
Indonesia
Rizieq Siapkan Langkah Hukum Lain Jika Gugatan Praperadilan Ditolak

Seharusnya hakim mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan Rizieq

Akademisi Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Akademisi Tolak UU Cipta Kerja

Professor, Dekan, dan Akademisi dari 67 Perguruan Tinggi Indonesia menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan DPR RI dan pemerintah pada Senin (5/10) malam kemarin.

Sambut Imlek, PINTI Ajak Masyarakat Rayakan Imlek Secara Sederhana di Rumah
Indonesia
Sambut Imlek, PINTI Ajak Masyarakat Rayakan Imlek Secara Sederhana di Rumah

Perhimpunan INTI mengajak para perempuan baik tua maupun muda dan segenap elemen masyarakat untuk dapat menjadi pilar pertahanan keluarga

PDIP Tekan Nadiem Kawal Pancasila dalam Standar Nasional Pendidikan
Indonesia
PDIP Tekan Nadiem Kawal Pancasila dalam Standar Nasional Pendidikan

Jika "kontrak politik" itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDIP. Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan maka PDIP pasti enggan mendukung Nadiem.

Plafon KUR Tanpa Jaminan Naik Jadi Rp100 Juta
Indonesia
Plafon KUR Tanpa Jaminan Naik Jadi Rp100 Juta

Sebelumnya, pemerintah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 6 persen per tahun, dari semula 7 persen.

Viral Tank TNI Tabraki Sejumlah Motor dan Gerobak, Pengemudi Diperiksa Polisi Militer
Indonesia
Viral Tank TNI Tabraki Sejumlah Motor dan Gerobak, Pengemudi Diperiksa Polisi Militer

Peristiwa tersebut terekam kamera warga dan viral di media sosial.