IPW Sesumbar Jokowi Serahkan Nama Calon Kapolri ke DPR pada Rabu Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

MerahPutih.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan bahwa surat presiden (surpres) soal nama calon Kapolri akan dikirimkan Presiden Jokowi pada Rabu (13/1).

"IPW mendapat informasi bahwa surpres yang berisikan nama Kapolri baru itu akan dikirimkan Jokowi ke DPR pada Rabu, 13 Januari 2021," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (11/1).

Menurut Neta, pilihan hari itu merupakan kebiasaan Presiden Jokowi saat mengganti atau melakukan reshuffle kabinet.

Baca Juga:

Lima Jenderal Calon Kapolri yang Diajukan ke Jokowi

Biasanya, kata Neta, Jokowi menunjuk pejabat pada Rabu pahing atau wage.

"Surpres soal Kapolri baru itu akan dibawa Mensesneg Pratikno dan diserahkan langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani pada pukul 11.00 siang," ungkapnya.

Neta tidak mengungkapkan secara gamblang siapa nama yang dipilih Jokowi. Tetapi, Neta kembali mengatakan soal paket pergantian Kapolri-Wakapolri.

Siapa yang tahu persis hanya Presiden Jokowi karena soal Kapolri adalah hak prerogatifnya.

Namun sejak beberapa pekan lalu, ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri.

"Yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy," jelas dia.

Kapolri Jenderal Idham Azis. ANTARA/HO-Humas Polri/am.
Kapolri Jenderal Idham Azis. ANTARA/HO-Humas Polri/am.

Dari pantauan IPW, gagasan ini semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR pada Rabu lusa.

“Apalagi Kompolnas sudah menyampaikan usulan lima nama calon Kapolri kepada Presiden, yang di antaranya mencalonkan Gatot dan Sigit,” kata Neta.

Tidak hanya itu, kata Neta, sejak beberapa hari lalu di lingkungan Istana Kepresidenan memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91.

“Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis,” papar Neta.

Dengan demikian, tegas Neta, pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua Kapolri lagi.

Ia melihat, proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya.

Saat ini, suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan.

"Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang,” papar Neta.

Baca Juga:

Sosok Calon Kapolri Harus Punya 5 Kriteria Ini

Hal tersebut, lanjut Neta, diperlukan agar Kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut.

Presiden harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.

Neta menambahkan, sosok Kapolri lain yang dipilih juga figur yang dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat.

“Sehingga keberadaan Kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024,” tutur Neta. (Knu)

Baca Juga:

Para Jenderal Diminta Enggak Usah Lobi Sana-sini, Jokowi Tahu Kapolri yang Bagus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Upacara Pemuliaan Nilai Luhur Tribrata, Kapolri Peringatkan Anak Buahnya Instropeksi Diri
Indonesia
Upacara Pemuliaan Nilai Luhur Tribrata, Kapolri Peringatkan Anak Buahnya Instropeksi Diri

Pencucian pataka tersebut menjadi pedoman dan semangat untuk setiap insan Polri

Tidak Lolos Cek Rekam Jejak FBI, 12 Garda Nasional Batal Kawal Pelantikan Biden
Indonesia
Tidak Lolos Cek Rekam Jejak FBI, 12 Garda Nasional Batal Kawal Pelantikan Biden

Dibebastugaskan karena terbukti memiliki pesan singkat yang mencurigakan.

DKI Berencana Jadikan 100 Sekolah untuk Percontohan Belajar Tatap Muka
Indonesia
DKI Berencana Jadikan 100 Sekolah untuk Percontohan Belajar Tatap Muka

Saat ini Pemprov tengah melakukan kajian dan penelitian

KPK Pastikan Bakal Bekukan Aset Nindya Karya
Indonesia
KPK Pastikan Bakal Bekukan Aset Nindya Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menyita aset milik PT Nindya Karya (BUMN).

Komisi III Dorong Pimpinan KPK Tindak Lanjuti Arahan Jokowi Soal Nasib Novel Dkk
Indonesia
Komisi III Dorong Pimpinan KPK Tindak Lanjuti Arahan Jokowi Soal Nasib Novel Dkk

Presiden Jokowi menyebut hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak serta merta menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak memenuhi syarat menjadi ASN.

Muncul Petisi Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI Rp888 Miliar
Indonesia
Muncul Petisi Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

Andy menyatakan menolak keinginan DPRD DKI untuk menaikkan gaji dan tunjangan

KIP Gelar Sidang Perdana Sengketa Informasi Hasil TWK KPK
Indonesia
KIP Gelar Sidang Perdana Sengketa Informasi Hasil TWK KPK

Sidang sengketa hasil polemik TWK ini rencananya akan digelar pukul 09.00 WIB.

Setara Institute Kritik Kinerja Komnas HAM
Indonesia
Setara Institute Kritik Kinerja Komnas HAM

Komnas HAM berwenang melakukan kerja pemantauan dan pengkajian

Kota Tangerang Perpanjang PPKM Mikro
Indonesia
Kota Tangerang Perpanjang PPKM Mikro

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro hingga 31 Mei 2021 mendatang.

Maaher At-Thuwailibi Dikabarkan Meninggal Dunia di Rutan Bareskrim
Indonesia
Maaher At-Thuwailibi Dikabarkan Meninggal Dunia di Rutan Bareskrim

Tersangka kasus ujaran kebencian Soni Ernata atau Maaher At-Thuwailibi dikabarkan meninggal dunia di Rutan Mabes Polri.