IPW Nilai Kasus Dugaan Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun Jadi Polemik Polda Sumsel Arsip: Salah seorang anak almarhum Akidi Tio, Heriyati menyatakan akan memberikan bantuan Rp 2 triliun. ANTARA/HO-Pemprov Sumsel

Merahputih.com - Polemik sumbangan Rp 2 triliun dari Keluarga Almarhum Akidi Tio kepada Polda Sumatera Selatan dinilai mencoreng wajah Polri. Hal itu tidak akan terjadi jika jajaran Polri memiliki komitmen menerapkan dan memegang teguh prinsip Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan) yang menjadi jargon Korps Bhayangkara.

"Kasus pemberian sumbangan Rp 2 triliun menjadi polemik internal Polda Sumsel dan menghebohkan masyarakat karena tidak menjalankan komitmen Kapolri Listyo Sigit terkait Polri yang presisi," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Rabu (4/8).

Baca Juga

Pelapor Dugaan Penipuan Terhadap Anak Akidi Tio Cabut Laporannya di Polda Metro

Sikap prediktif yang maknanya kemampuan memperkirakan dan mengukur potensi masalah dan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan fenomena kekinian. Hal itu adalah suatu komitmen yang patut dipuji dalam mewujudkan tupoksi Polri sebagai Bhayangkara Negara.

"Karena itu sikap prediktif membutuhkan personel Polri yang profesional, personel yang ahli dalam bidangnya, bersikap etis serta taat aturan, mentaati segala kode etik, perintah kapolri, dan aturan-aturan hukum lainnya," ungkap Sugeng.

Sugeng menyampaikan, permasalahan sumbangan yang diduga gagal cair itu tidak perlu terjadi kalau Polda Sumsel memastikan lebih dulu dana bantuannya apakah sudah ada di rekening penampungan sumbangan atau belum.

Setelah itu baru kemudian mengundang tamu-tamu undangan untuk merilis, mempublikasikan dengan foto-foto bersama pemberi sumbangan. "Memastikan adanya dana dan menahan diri tidak merilis dulu pada publik adalah sikap prediktif," katanya.

Dua dari empat orang anggota keluarga almarhum Akidi Tio saat tiba di Markas Polda Sumatera Selatan, Palembang, Senin. ANTARA/M Rieko Elko
Dua dari empat orang anggota keluarga almarhum Akidi Tio saat tiba di Markas Polda Sumatera Selatan, Palembang, Senin. ANTARA/M Rieko Elko

Menurut Sugeng, perlu dicermati juga apakah Polda Sumsel memiliki kewenangan menerima sumbangan COVID-19 tersebut untuk diserahkan pada masyarakat. Sebab, tupoksi Polri adalah memelihara ketertiban masyatakat, menegakkan hukum, melayani dan mengayomi masyarakat.

"Dalam menjalankan tupoksinya tersebut segala pembiayaan ditanggung oleh APBN. Apakah memang ada praktik biasa Polri menerima sumbangan dari pengusaha?" ucapnya.

Sugeng menuturkan, berdasarkan keterangan PPATK, pejabat yang termasuk dalam kategori Politically Expose Persons (PEPs), orang dengan fungsi publik yang menonjol, termasuk Kapolda Sumsel, sangat sensitif dan berisiko besar pada kemungkinan aksi suap atau gratifikasi.

"Polda Sumsel tidak memiliki tupoksi menerima sumbangan," katanya.

Baca Juga

Kasus Anak Akidi Tio di Polda Metro Tak Berhubungan dengan Sumbangan Rp 2 Triliun

Sebab itu, tambah Sugeng, sikap profesional anggota Polri adalah termasuk pada pilihan bersikap etis dan taat aturan.

Sikap profesional ini diwujudkan dengan pemahaman aturan soal apakah Kapolda Sumsel atau Polda Sumsel berhak menerima sumbangan, dan juga profesional dengan sikap menahan diri sebelum ada kejelasan dana bantuan itu ada.

Sugeng menegaskan, pemeriksan terhadap pemberi sumbangan sebagai upaya penegakan hukum harus dihentikan dan ditarik kewenangannya oleh Mabes Polri. Bila diteruskan akan terjadi proses penegakkan hukum yang tidak adil dan transparan sesuai komitmen Kapolri. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jenguk Pasien COVID-19, Kapolri: Kalau Obat Habis Lapor Babinsa
Indonesia
Jenguk Pasien COVID-19, Kapolri: Kalau Obat Habis Lapor Babinsa

Listyo menambahkan, apabila pasien isoman kehabisan atau kekurangan obat untuk segera melapor ke Babinsa agar kembali dikirimkan paket obat yang sudah disiapkan oleh Pemerintah.

KPK Geledah Rumah Bupati Langkat
Indonesia
KPK Geledah Rumah Bupati Langkat

KPK terus mengusut kasus dugaan suap terkait proyek infrastuktur di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat.

Desmond Gerindra Usir Ketua Komnas Perempuan
Indonesia
Desmond Gerindra Usir Ketua Komnas Perempuan

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Gedung Nusantara.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Presiden Pertama Injakkan Kaki di Papua
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Presiden Pertama Injakkan Kaki di Papua

Akun Facebook bernama Dukung Jokowi Untuk 3 Periode memposting sebuah video yang berdurasi 6 menit.

Menko Luhut Diminta Fokus Kendalikan Harga dan Distribusi Minyak Goreng
Indonesia
Menko Luhut Diminta Fokus Kendalikan Harga dan Distribusi Minyak Goreng

Tata niaga dan sistem distribusi minyak goreng dapat diatasi secara sistemik dan jangka panjang.

Kemenag Wilayah Aceh Dapat Jatah 44 CPNS dan 796 CPPPK
Indonesia
Kemenag Wilayah Aceh Dapat Jatah 44 CPNS dan 796 CPPPK

Apabila ada oknum yang mengaku sebagai calo maka dapat segera dilapor kepada Kanwil Kemenag Aceh atau kepada pihak yang berwajib.

PSI Beri Respons setelah Jokowi-Anies Cek Sirkuit Formula E
Indonesia
PSI Beri Respons setelah Jokowi-Anies Cek Sirkuit Formula E

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta merespons kunjungan Presiden Jokowi ke sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Umum saat Nataru 10,71 Persen
Indonesia
Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Umum saat Nataru 10,71 Persen

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menutup Posko Monitoring Penyelenggaraan Transportasi Periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 secara daring pada Selasa (4/1).

 KPK Periksa Pimpinan DPR Aceh
Indonesia
KPK Periksa Pimpinan DPR Aceh

Saat ini, DPRA dipimpin Dahlan Jamaluddin yang merupakan politikus Partai Aceh sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk periode 2019-2024.

BEM dan Organisasi Pemuda Diminta Ikut Bantu Pemerintah Gencarkan Vaksinasi
Indonesia
BEM dan Organisasi Pemuda Diminta Ikut Bantu Pemerintah Gencarkan Vaksinasi

Polri bersinergi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) menggelar kegiatan vaksinasi merdeka di seluruh Indonesia secara serentak.