IPW Nilai Kasus Dugaan Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun Jadi Polemik Polda Sumsel Arsip: Salah seorang anak almarhum Akidi Tio, Heriyati menyatakan akan memberikan bantuan Rp 2 triliun. ANTARA/HO-Pemprov Sumsel

Merahputih.com - Polemik sumbangan Rp 2 triliun dari Keluarga Almarhum Akidi Tio kepada Polda Sumatera Selatan dinilai mencoreng wajah Polri. Hal itu tidak akan terjadi jika jajaran Polri memiliki komitmen menerapkan dan memegang teguh prinsip Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan) yang menjadi jargon Korps Bhayangkara.

"Kasus pemberian sumbangan Rp 2 triliun menjadi polemik internal Polda Sumsel dan menghebohkan masyarakat karena tidak menjalankan komitmen Kapolri Listyo Sigit terkait Polri yang presisi," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Rabu (4/8).

Baca Juga

Pelapor Dugaan Penipuan Terhadap Anak Akidi Tio Cabut Laporannya di Polda Metro

Sikap prediktif yang maknanya kemampuan memperkirakan dan mengukur potensi masalah dan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan fenomena kekinian. Hal itu adalah suatu komitmen yang patut dipuji dalam mewujudkan tupoksi Polri sebagai Bhayangkara Negara.

"Karena itu sikap prediktif membutuhkan personel Polri yang profesional, personel yang ahli dalam bidangnya, bersikap etis serta taat aturan, mentaati segala kode etik, perintah kapolri, dan aturan-aturan hukum lainnya," ungkap Sugeng.

Sugeng menyampaikan, permasalahan sumbangan yang diduga gagal cair itu tidak perlu terjadi kalau Polda Sumsel memastikan lebih dulu dana bantuannya apakah sudah ada di rekening penampungan sumbangan atau belum.

Setelah itu baru kemudian mengundang tamu-tamu undangan untuk merilis, mempublikasikan dengan foto-foto bersama pemberi sumbangan. "Memastikan adanya dana dan menahan diri tidak merilis dulu pada publik adalah sikap prediktif," katanya.

Dua dari empat orang anggota keluarga almarhum Akidi Tio saat tiba di Markas Polda Sumatera Selatan, Palembang, Senin. ANTARA/M Rieko Elko
Dua dari empat orang anggota keluarga almarhum Akidi Tio saat tiba di Markas Polda Sumatera Selatan, Palembang, Senin. ANTARA/M Rieko Elko

Menurut Sugeng, perlu dicermati juga apakah Polda Sumsel memiliki kewenangan menerima sumbangan COVID-19 tersebut untuk diserahkan pada masyarakat. Sebab, tupoksi Polri adalah memelihara ketertiban masyatakat, menegakkan hukum, melayani dan mengayomi masyarakat.

"Dalam menjalankan tupoksinya tersebut segala pembiayaan ditanggung oleh APBN. Apakah memang ada praktik biasa Polri menerima sumbangan dari pengusaha?" ucapnya.

Sugeng menuturkan, berdasarkan keterangan PPATK, pejabat yang termasuk dalam kategori Politically Expose Persons (PEPs), orang dengan fungsi publik yang menonjol, termasuk Kapolda Sumsel, sangat sensitif dan berisiko besar pada kemungkinan aksi suap atau gratifikasi.

"Polda Sumsel tidak memiliki tupoksi menerima sumbangan," katanya.

Baca Juga

Kasus Anak Akidi Tio di Polda Metro Tak Berhubungan dengan Sumbangan Rp 2 Triliun

Sebab itu, tambah Sugeng, sikap profesional anggota Polri adalah termasuk pada pilihan bersikap etis dan taat aturan.

Sikap profesional ini diwujudkan dengan pemahaman aturan soal apakah Kapolda Sumsel atau Polda Sumsel berhak menerima sumbangan, dan juga profesional dengan sikap menahan diri sebelum ada kejelasan dana bantuan itu ada.

Sugeng menegaskan, pemeriksan terhadap pemberi sumbangan sebagai upaya penegakan hukum harus dihentikan dan ditarik kewenangannya oleh Mabes Polri. Bila diteruskan akan terjadi proses penegakkan hukum yang tidak adil dan transparan sesuai komitmen Kapolri. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Wisatawan Ditolak Masuk Kebun Raya Bogor
Indonesia
Ribuan Wisatawan Ditolak Masuk Kebun Raya Bogor

Penerapan aturan wajib memperlihatkan hasil tes cepat antigen atau hasil tes usap PCR yang negatif berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Bogor .

Update COVID-19 Selasa (26/1): Kasus Positif di Tanah Air Tembus 1 Juta
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (26/1): Kasus Positif di Tanah Air Tembus 1 Juta

Kasus aktif adalah pasien yang masih positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri

Kasus Aktif Corona 7.354 Orang, Dinkes Solo: Pemerintah Salah Input Data
Indonesia
Kasus Aktif Corona 7.354 Orang, Dinkes Solo: Pemerintah Salah Input Data

Sejak Solo ditetapkan kejadian luar biasa (KLB) pada 13 Maret 2020 hingga saat ini jumlah kasus Covid-19 ada sebanyak 9.377 kasus.

Soal SKB 3 Menteri, Waketum MUI Tegaskan Indonesia Bukan Negara Sekuler
Indonesia
Soal SKB 3 Menteri, Waketum MUI Tegaskan Indonesia Bukan Negara Sekuler

SKB tiga menteri tersebut tidak sesuai dengan landasan dasar negara

Polda Jabar Panggil Lima Saksi Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung
Indonesia
Polda Jabar Panggil Lima Saksi Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Mereka dimintai keterangan, karena mereka memberi imbauan dan teguran kepada massa Rizieq yang berkerumun di Megamendung.

[HOAKS atau FAKTA]: Takut Ketahuan Bodoh, Debat Cawalkot Solo Tak Disiarkan Live
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Takut Ketahuan Bodoh, Debat Cawalkot Solo Tak Disiarkan Live

Akun Facebook Prabu Wicaksono mengunggah sebuah foto portal berita yang berjudul “Debat Calon Wali kota Solo Tak Disiarkan Live, KPU: Takut Gobloknya Ketahuan Kayak Bapaknya Dulu”.

[Hoaks atau Fakta]: Masyarakat Baduy Belum Pernah Divaksin
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Masyarakat Baduy Belum Pernah Divaksin

Anak usia bawah lima tahun (balita) Baduy menerima vaksin imunisasi untuk mencegah berbagai penyakit menular, seperti campak dan polio pada bulan Maret 2010.

Jerat 2 Anak Buah Jokowi, KPK Dinilai Masih Punya Gigi
Indonesia
Jerat 2 Anak Buah Jokowi, KPK Dinilai Masih Punya Gigi

"Ya kami mendukung penuh langkah KPK, itu menunjukkan bahwa KPK masih memiliki gigi," kata Benny

Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga Kedelai
Indonesia
Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga Kedelai

Penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kedelai agar produksi tahu tempe tetap berjalan dan harganya tetap terjangkau oleh masyarakat luas.

18 Nama Calon Sekda DKI
Indonesia
18 Nama Calon Sekda DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mempunyai 18 nama calon Sekertaris Daerah (Sekda) yang lulus seleksi administrasi.