IPW Minta Kapolri Copot Kapolda Sultra Usai Sebar Hoaks TKA Asal Tiongkok TKA asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengenakan masker dan membawa koper di Bandara Haluoleo Kendari, Minggu (15/3) malam (net)

Merahputih.com - Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut Mabes Polri harus mencopot Kapolda Sulawesi Utara, Brigjen Merdisyam yang menyampaikan informasi keliru terkait kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di Bandara Haluoleo Kendari pada Minggu (15/3).

"Ucapannya yang menyatakan bahwa 49 TKA Tiongkok yang masuk ke Kendari adalah habis memperpanjang visa di Jakarta adalah kebohongan yang membuat keresahan di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap isu Corona," kata Neta kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (18/3).

Baca Juga

Imigrasi Buka-bukaan Tujuan 49 TKA Tiongkok Masuk Kendari

Neta menilai, apa yang dilakukan Kapolda Sulawesi Utara menunjukkan bahwa sebagai perwira tinggi dan pimpinan kepolisian, Brigjen Merdisyam tidak Promoter serta tidak cermat melakukan check and rechek. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasinya sebagai pimpinan kepolisian sangat buruk dan fungsi intelijen di Polda Sultra tidak berjalan.

TKA asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengenakan masker dan membawa koper di Bandara Haluoleo Kendari, Minggu (15/3) malam (net)

Neta menyebut, ucapan mantan Dir Intelkam Polda Metro Jaya itu bisa meruntuhkan kepercayaan publik tidak hanya pada Polri tapi juga pada pemerintah Jokowi.

"Disamping itu, pernyataan Kapolda Sultra itu telah melanggar janji dimana seorang pejabat publik tidak boleh berbohong dan manipulatif," sebut pengamat kepolisian ini.

Neta menjelaskan, dalam kasus ini Kapolda Sultra juga bisa terkena UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca Juga

Viral Puluhan TKA Asal Tiongkok Tiba di Kendari, Ini Penjelasan Polisi

Pasal 45A ayat 1 menyebutkan, setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

"Tentu saja ini berimplikasi adanya pidana," tutup Neta. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH