IPW Duga Wakapolri Gatot Eddy Disiapkan Gantikan Idham Azis Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. (ANTARA/ HO-Polri)

MerahPutih.com - Indonesia Police Watch (IPW) membeberkan siapa sosok calon Kapolri pengganti Idham Azis yang bakal pensiun pertengahan Januari mendatang.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menduga, ada rencana menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjadi Kapolri dan mendorong Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Wakapolri.

Ia mengklaim, gagasan ini semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi, menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR.

Baca Juga:

Pertengahan Januari, Komisi III Bahas Uji Layak dan Kepatutan Kapolri

"Terutama saat Wanjakti Polri dan Kompolnas menyampaikan usulan nama-nama calon Kapolri kepada presiden," kata Neta dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (6/1).

Neta menyebut, di lingkungan Istana Kepresidenan, saat ini memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri. Yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91.

Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis.

"Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior," tuturnya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane (MerahPutih/Rizki Fitrianto)
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane (MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Dengan demikian, kata dia, pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua Kapolri lagi.

Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan (nomor register pokok) NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023.

Kedua, Kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026.

Dengan demikian, proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan.

IPW melihat, proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya.

"Saat ini, suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan," tegasnya.

Baca Juga:

DPR Ungkap Ada "Kuda Hitam" Berpotensi Jadi Kapolri Baru

Presiden, sambung Neta, harus memilih figur Kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya. Ditambah kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.

Selain itu, figur yang dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat.

"Sehingga keberadaan Kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," pungkas dia. (Knu)

Baca Juga:

Ini Tugas Berat Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 Belum Mereda, Muktamar Muhammadiyah ke-48 Kembali Ditunda 2021
Indonesia
COVID-19 Belum Mereda, Muktamar Muhammadiyah ke-48 Kembali Ditunda 2021

Payung hukum tersebut akan disiapkan pada tanggal 19 Juli mendatang

[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Perintahkan TNI-Polri Tangkap Pemda Tutup Bandara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Perintahkan TNI-Polri Tangkap Pemda Tutup Bandara

Lalu, apa benar Luhut memerintahkan aparat tangkap pemda yang tutup bandara selama corona?

Peredaran Narkoba Selama Pandemi COVID-19 Melonjak 120 Persen
Indonesia
Peredaran Narkoba Selama Pandemi COVID-19 Melonjak 120 Persen

Para pengedar dan bandar narkoba memanfatakan situasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk beraksi.

Pemerintah Pusat Didesak Segera Produksi Massal Pendeteksi COVID-19 dan APD
Indonesia
Pemerintah Pusat Didesak Segera Produksi Massal Pendeteksi COVID-19 dan APD

Alat pendeteksi COVID-19 tersebut meliput PCR test kit, test kit berbasis RT Lamp Turbidimetri dan Kolorimetri, serta non PCR Rapid Diagnostic Kit (RDT), ventilator

Hari Ini Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Kejagung
Indonesia
Hari Ini Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Kejagung

Polisi menangani dua kasus yang melibatkan Djoko Tjandra

Kebijakan Menhub Hapus 50 Persen Ketentuan Penumpang di Transoportasi Umum Keliru
Indonesia
Kebijakan Menhub Hapus 50 Persen Ketentuan Penumpang di Transoportasi Umum Keliru

Pengaturan operasional berbagai moda transportasi umum sangat siginifikan menyukseskan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengendalikan transmisi COVID-19.

KPK Isyaratkan Jerat Edhy Prabowo dengan Pasal Pencucian Uang
Indonesia
KPK Isyaratkan Jerat Edhy Prabowo dengan Pasal Pencucian Uang

"Tentu akan dilakukan analisa terhadap peluang kemungkinan penerapan pasal TPPU," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Tokoh Tionghoa Serukan Setop Perang Buzzer Medsos dan Kompak Lawan Corona
Indonesia
Tokoh Tionghoa Serukan Setop Perang Buzzer Medsos dan Kompak Lawan Corona

Masih ada pertempuran opini buzzer dan elit politik di media sosial yang berusaha saling menyalahkan terkait kasus corona

 Pemda DIY Siapkan Dana Rp246 Miliar Untuk Penanganan Darurat Corona
Indonesia
Pemda DIY Siapkan Dana Rp246 Miliar Untuk Penanganan Darurat Corona

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, Biwara Yuswantana menjelaskan dana tersebut terkumpul dari dana tak terduga ditambah dengan realokasi dari APBD DIY.

Komnas HAM Rampungkan Investigasi Penembakan Laskar FPI dalam Sebulan
Indonesia
Komnas HAM Rampungkan Investigasi Penembakan Laskar FPI dalam Sebulan

Komnas HAM bakal merampungkan investigasi tewasnya enam anggota laskar FPI dalam waktu sebulan.