Iptek Nasional Terancam Mundur, UU Sisnas Iptek Diusulkan Direvisi Kawasan Puspiptek. (Foto:Brin)

MerahPutih.com - Peleburan lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berpotensi membawa kemunduran ilmu pengetahuan teknologi (iptek) dan inovasi di Tanah Air. Apalagi, jika BRIN masuk ke dalam urusan pelaksanaan invensi dan inovasi.

"Kalau BRIN ada di dalam (pelaksanaan kegiatan), maka semua sistem ini BRIN. Sistem semacam itu pasti tidak bisa menjamin check and balance. Potensial terjadi conflic of interest, sehingga sistem ini tidak bisa berjalan dengan baik," kata Rektor Institut Teknologi Indonesia, Marzan Aziz Iskandar, dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (31/8).

Baca Juga:

Prof Azyumardi Azra Ingatkan Risiko Peleburan LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan ke BRIN

Menurutnya, BRIN bertugas sebagai lembaga yang mengintegrasikan litbangjirap, dengan menyusun program dan anggaran yang menjadi amanat UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Sebaliknya, pelaksana invensi dan inovasi tetap lembaga/organisasi riset (OR) litbang, OR jirap, OR nuklir, OR antariksa, perguruan tinggi, badan usaha, dan lembaga penunjang.

Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro, menambahkan kemunduran iptek dan inovasi bisa terjadi jika ihwal ini berada dalam kendali penuh BRIN. Apalagi, pendekatan yang digunakan sangat birokratis dan penganggaran yang sudah didesain BRIN saat ini.

"Cara seperti ini, menghilangkan esensi kegiatan riset dan inovasi. Esensinya adalah kemandirian, otonomi di dalam melakukan penelitian secara akuntabel sesuai performance dan prestasinya," ujar dia.

Baca Juga:

Cari Periset Global, BRIN Hanya Buka Lowongan Buat Lulusan S3 dan Diaspora

Satryo menyarankan BRIN seyogianya berperan sebagai lembaga pendana riset dan inovasi, bukan mengintegrasikan lembaga-lembaga iptek. "Fungsi integrasi BRIN dapat dilakukan dengan mekanisme pendanaan yang berbasis usulan/kompetisi antarlembaga iptek," usul dia.

Karena potensi kemunduran itulah, dua peneliti mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua pemohon, Eko Noer Kristianto dan Heru Susetyo, menguji makna 'terintegrasi' yang tertuang di Pasal 48 (ayat 1) UU 11/2019 dan frasa 'antara lain' di penjelasan Pasal 48 (ayat 1).

BRIN
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Foto: ANT

Menurut kuasa hukum mereka, Wasis Susetio, adanya dua frasa itu membuat Pasal 48 (ayat 1) jadi multitafsir. "Adanya kata 'antara lain' itu bisa memperluas pengertian atau dikembangkan ke yang lain, termasuk ke makna peleburan, bukan hanya yang ditulis di pasal," tutur dia.

Wasis menerangkan, pemohon ingin mendapatkan kepastian tafsir dua frasa itu. Sebab, oleh pemerintah, 'terintegrasi' dimaknai sebagai peleburan lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) bidang iptek (Batan, Lapan, LIPI, dan BPPT) juga badan litbang di 48 kementerian/lembaga.

Ketua Dewan Riset Nasional (DRN) 2015-2018 dan 2019-2020 Bambang Setiadi, mengusulkan adanya revisi UU Sisnas Iptek demi menambal kebolongan yang ada saat ini. Menurut dia, revisi UU nantinya harus bisa menjamin dukungan serta memperkuat lembaga-lembaga pelaksana kegiatan riset.

Bambang juga menitikberatkan terjadi kekaburan norma terkait kata ‘integrasi’ dalam peran BRIN, serta tidak ada Dewan Riset Nasional (DRN) di UU saat ini. "Imbasnya tidak ada forum untuk mengawal riset dan inovasi di Indonesia," tegasnya. (*)

Baca Juga:

PR Panjang Integrasi BRIN, Alasan tidak Dipimpin Menteri Sampai Polemik Birokrasi

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra Siapkan Riza Patria Jadi Cagub DKI 2024
Indonesia
Gerindra Siapkan Riza Patria Jadi Cagub DKI 2024

Selain itu, Muzani juga meminta kader-kader Gerindra DKI mulai menyuarakan Ahmad Riza Patria sebagai calon gubernur pada Pilgub DKI 2024.

Stasiun Cikarang Layani KA Jarak Jauh Mulai 1 Februari 2022, Cek Jadwalnya
Indonesia
Stasiun Cikarang Layani KA Jarak Jauh Mulai 1 Februari 2022, Cek Jadwalnya

Untuk memberikan alternatif layanan transportasi darat khususnya kereta api jarak jauh (KAJJ) bagi masyarakat Cikarang dan sekitarnya, mulai 1 Februari 2022 Stasiun Cikarang melayani naik dan turun penumpang KAJJ.

24 Pegawai KPK yang tak Lulus TWK Ikuti Diklat Bela Negara Bersama Kemenhan
Indonesia
24 Pegawai KPK yang tak Lulus TWK Ikuti Diklat Bela Negara Bersama Kemenhan

- Sebanyak 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

[HOAKS atau FAKTA]: Gambar Presiden Jokowi “Kalian Siap Saya Pimpin Tiga Periode”
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gambar Presiden Jokowi “Kalian Siap Saya Pimpin Tiga Periode”

Akun Facebook Mochtar Nameh (fb.com/muzaini.salam.7) pada 14 Juni 2021 mengunggah sebuah gambar yang berisi foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mengangkat 3 jarinya.

Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan, Makan Prasmanan Belum Dibolehkan
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan, Makan Prasmanan Belum Dibolehkan

DKI Jakarta juga mewajibkan para pekerja dan undangan yang hadir di resepsi pernikahan untuk divaksin COVID-19

Anies: 8,2 Juta Lebih Warga Telah Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Anies: 8,2 Juta Lebih Warga Telah Disuntik Vaksin COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim, pihaknya telah memberikan sebanyak 11 juta lebih dosis vaksin COVID-19 kepada masyarakat.

Perlombaan Macapat Semarakkan HUT Ke-265 Yogyakarta
Indonesia
Perlombaan Macapat Semarakkan HUT Ke-265 Yogyakarta

Perlombaan seni macapat (tembang puisi Jawa) kembali digelar untuk menyemarakkan HUT ke-265 Kota Yogyakarta.

Sandiaga Ajak ASN Belanjakan THR untuk Beli Produk UMKM
Indonesia
Sandiaga Ajak ASN Belanjakan THR untuk Beli Produk UMKM

"Jadi jangan hanya membeli produk ekonomi kreatif dari kota besar untuk dibawa ke daerah sebagai oleh-oleh tetapi juga sebaliknya. Cara itu sebagai langkah pemerataan ekonomi UMKM," papar dia.

FX Rudy Ungkap Alasan Ganjar Tidak Diundang di Acara Halal Bihalal DPD PDIP Jateng
Indonesia
FX Rudy Ungkap Alasan Ganjar Tidak Diundang di Acara Halal Bihalal DPD PDIP Jateng

Ia memastikan ketidakhadiran ganjar di acara halal bi halal DPD PDIP Jateng itu karena memang tidak diundang.

Ini Jadwal Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu
Indonesia
Ini Jadwal Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu

Pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 akan dibuka pada Senin (8/10) pekan depan.