IPB Catat 12 Dampak Dari Implementasi UU Cipta Kerja Demo Tolak RUU Cipta Kerja. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - IPB University sedikitnya menemukan 12 potensi resiko yang bisa muncul pada implementasi Undang Undang Cipta Kerja bagi lingkungan, petani, nelayan kecil, dan masyarakat adat.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB University Ernan Rustiadi, mengatakan 12 potensi risiko tersebut ditemukan oleh Tim Kajian IPB yang beranggota 34 pakar pada kajian kritis IPB terhadap konten UU yang menuai pro dan kontra tersebut.

Dengan terbitnya UU ini paling tidak, ada 78 UU asal yang terdampak. Dari jumlah tersebut, IPB fokus melakukan analisis terhadap 30 UU yang terkait dengan sumber daya alam (SDA).

Baca Juga:

Menkumham Rampungkan 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

"Konten dari 30 UU tersebut kami sandingkan dengan konten dari UU Cipta Kerja dan kami analisis," katanya.

Pada kajian tersebut, Tim Kajian IPB melakukan telaah secara obyektif, baik sisi sisi positif maupun potensi resiko, serta dampaknya terhadap lingkungan, petani, nelayan, dan masysarakat adat.

"Hasil kajian tersebut, kami dokumentasikan dalam bentuk buku setebal 107 halaman. Kami fokus menganalisis subyek dan obyek, yakni bidang-bidang dengan lingkungan di semua bab. Kami juga melakukan sintesa dan dokumentasi kebijakan," katanya.

IPB melakukan kajian tinjauan kritis ini, kata ia, didasarkan pada tanggung jawab moral, sebagai lembaga pendidikan yang berkompetensi di bidang agromaritim, sehingga terpanggil untuk memberikan suatu pandangan kritis.

"Tinjauan kritis ini bukan yang pertama. Pada April 2020, IPB juga sudah memberikan masukan tinjauan kritis untuk bidang pertanian. Kali ini, IPB memberikan tinjauan kritis yang lebih mendalam untuk agromaritim," katanya.

IPB. (Foto: Antara)
IPB. (Foto: Antara)

Kepala Pusat Kajian Agraria IPB Rina Mardiana, yang juga anggota Tim Kajian IPB, memaparan, 12 potensi resiko yang bisa muncul pada implementasi UU ini pertama, rencana detil tata ruang (RDTR) dan bias kota.

IPB melihat, pada UU asal yang terdampak, ada pasal-pasal yang terkait dengan desa dihapus. Penataan ruang kawasan desa kemudian diatur dalam aturan turunannya, yakni peraturan pelaksana.

Kedua, resentralisasi kewenangan tata ruang. Di setiap daerah ada aturan daerah mengenai tata ruang, tapi dalam UU CK aturan itu dihapus dan dikendalikan pemerintah pusat.

Ketiga, ancaman degradasi keanekaragaman hayati dan kontaminasi pangan. Keempat, ancaman kedaulatan pangan berbasis impor. Kelima, sentralisasi perizinan berusaha. Keenam, pengarusutamaan investasi dari pada kelestarian lingkungan

Ketujuh, ketidakjelasan definisi subyek dan objek agromaritim. Kedelapan, kerentanan sumber nafkah agraria. Kesembilan, dilema reforma agraria dengan proyek strategis nasional.

Ke-10, peningkatan eskalasi konflik dan ketimpangan agraria. Ke-11, liberalisasi pemanfaatan sumber daya (nasionalisme). Kemudian, ke-12, dampak lanjutan dari pelemahan sanksi. (*)

Baca Juga:

Ini Perkembangan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dikasih Jabatan Komut PT KAI, Tugas Berat Menanti Said Aqil Siradj
Indonesia
Dikasih Jabatan Komut PT KAI, Tugas Berat Menanti Said Aqil Siradj

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menghadapi tugas berat di posisi barunya sebagai Komisaris Utama Kereta Api Indonesia (KAI).

RUU Otsus Papua 2021 Diklaim Jadi Kebutuhan Mendesak
Indonesia
RUU Otsus Papua 2021 Diklaim Jadi Kebutuhan Mendesak

Sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Surabaya Klaim Hampir Seluruh Kelurahan Zona Hijau COVID-19
Indonesia
Surabaya Klaim Hampir Seluruh Kelurahan Zona Hijau COVID-19

Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyebut hampir seluruh kelurahan sudah berstatus zona hijau atau kategori level 1 berdasarkan perhitungan indikator PPKM berbasis wilayah.

BPIP Soroti Sandiwara di Media Sosial Akibat Kurangnya Pemikiran Kritis
Indonesia
BPIP Soroti Sandiwara di Media Sosial Akibat Kurangnya Pemikiran Kritis

Benny menilai, pesatnya perkembangan dunia digital jika tak diimbangi dengan nalar kritis, justru tidak akan memajukan bangsa.

Eks Wakil Ketua KPK: Penegakan Hukum di Rezim Jokowi Bermasalah
Indonesia
Eks Wakil Ketua KPK: Penegakan Hukum di Rezim Jokowi Bermasalah

Dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, aspek penegakan hukum dinilai masih bermasalah.

KPK Sita Dokumen Penting Seusai Geledah Kantor dan Rumah Bupati Banjarnegara
Indonesia
KPK Sita Dokumen Penting Seusai Geledah Kantor dan Rumah Bupati Banjarnegara

Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi berupa kegiatan turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR tahun 2017-2018 serta sejumlah penerimaan gratifikasi.

Libur Natal-Tahun Baru, Pendatang Masuk Jateng Harus Rapid Test Antigen
Indonesia
Libur Natal-Tahun Baru, Pendatang Masuk Jateng Harus Rapid Test Antigen

Pemerintah Provinsi Jateng mengeluarkan kebijakan khusus bagi pendatang yang masuk Jawa Tengah saat libur Natal dan tahun baru 2021.

Mabes Polri Pelajari Kasus Dugaan SARA yang Menjerat Abu Janda
Indonesia
Mabes Polri Pelajari Kasus Dugaan SARA yang Menjerat Abu Janda

DPP KNPI melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri, Kamis (28/1).

Polisi Selidiki Dugaan Pelanggaran Prokes di Bar Kawasan Menteng
Indonesia
Polisi Selidiki Dugaan Pelanggaran Prokes di Bar Kawasan Menteng

Adapun jumlah barang bukti yang polisi sita dalam kasus itu antara lain 93 struk transaksi pembayaran

Prihatin Jokowi Kerap Dikritik Tak Beretika, Megawati: Beliau Sampai Kurus
Indonesia
Prihatin Jokowi Kerap Dikritik Tak Beretika, Megawati: Beliau Sampai Kurus

Megawati pun meminta agar kritik yang disampaikan secara konstruktif dan solutif