Frengky Aruan
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menggelar dua agenda rapat paripurna (Rapur) di lantai 3 gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/7).
Agenda pertama Penandatanganan MoU Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Kedua, kegiatan Rapur Penyampaian Pidato Gubernur DKI Jakarta Mengenai Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno yang hadir dalam acara tersebut mewakili Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang tengah menghadiri forum PBB di New York, Amerika Serikat.
Sebelum acara selesai, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Hakim Lubis melakukan interupsi. Ia mengkritik soal adanya aksi pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Baca juga:
Informasi itu Ali ketahui dari aduan masyarakat saat dirinya tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.
"Pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli," kata Ali Lubis di dalam rapur di gedung DPRD DKI, Jakarta pusat, Rabu (16/7).
Menurut dia, aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin, yang sedang mencari kerja.
"Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli," ucapnya.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menuntaskan masalah pungli lowongan kerja PPSU ini dan harus turun ke lapangan menyelidiki pelaku-pelaku pungli ini.
"Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," tutupnya. (Asp)
