Interpelasi PSI Pada Anies Bakal Gagal DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menyakini jika langkah hak interpelasi yang diusung Fraksi PSI terhadap Gubernur Anies Baswedan atas penanganan banjir Jakarta, bakal gagal.

"Angan-angan yang mustahil terwujud," ucap Anggota Fraksi Gerindra DKI Syarif saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Jumat (26/2).

Baca Juga:

Anies Dinilai Tak Serius Tangani Banjir, PSI Gulirkan Hak Interpelasi

Syarif mengatakan, fraksinya di dewan Parlemen Kebon Sirik tidak bakal gunakan hak interpelasi tersebut. Begitu juga dengan fraksi DPRD lainnya yang tak ikuti jejak PSI.

"Bagaimana mau setuju, harus pahami dulu apa itu interpelasi," terang dia.

Mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat direalisasikan paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD.

Kemudian, usulan tersebut harus disampaikan lebih dari satu fraksi, makanya PSI harus mendapat dukungan serupa dari fraksi lain di dewan.

"PSI tidak paham interpelasi, karena tidak paham latar dan subtansi yang mau diinterpelasi, maka jadi angan angan politik semata," ungkap dia.

Menurut dia, banjir yang melanda Jakarta tidak serta merta disalahkan Pemprov DKI. Pasalnya ia beranggapan masalah banjir ini ada keterkaitan dengan Pemerintah Pusat dan daerah penyangga ibu kota.

"Banjir itu ada banyak sebab, apa mau diinterpelasi juga kebijakan pemerintah Bogor, Depok dan juga Presiden/Menteri PUPR?," tutur dia.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta mengklaim, Pemerintah DKI sudah baik dalam penanganan banjir di ibu kota. Penanggulangan banjir tak butuh berhari-hari, air yang menerjang warga surut hanya sehari.

"Disinilah PSI tidak cerdas latarnya, apalagi regulasinya harus didukung fraksi lain. Jadi mustahil," ujarnya.

Banjir di Jakarta. (Foto: Antara)
Banjir di Jakarta. (Foto: Antara)

Seperti diketahui, Fraksi PSI DPRD DKI akan menggunakan hak interpelasi DPRD, menyusul ketidakseriusan Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan banjir Jakarta.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Justin Untayana menilai Gubernur Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir dan bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir.

"Khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir," ujar Justin di Jakarta, Kamis (25/2). (Asp)

Baca Juga:

PSI Gunakan Hak Interpelasi Anies Soal Banjir, Golkar: Hanya Cari Sensasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saat Khofifah Melantik Gus Ipul, Mantan 3 Kali Rival di Pilgub Jatim
Indonesia
Saat Khofifah Melantik Gus Ipul, Mantan 3 Kali Rival di Pilgub Jatim

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 17 kepala daerah terpilih yang dibagi menjadi 3 sesi pada hari ini, Jumat (25/2).

OJK Pantau Koperasi Yang Layani Pinjaman Online
Indonesia
OJK Pantau Koperasi Yang Layani Pinjaman Online

Fintech lending boleh berbentuk koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Tetapi, selama ini fintech lending yang mendaftar ke OJK semuanya 100 persen berbentuk PT.

Ini Dia Sederet RUU yang Diajukan Dicabut dari Prolegnas 2020
Indonesia
Ini Dia Sederet RUU yang Diajukan Dicabut dari Prolegnas 2020

Di Komisi I DPR pada 2020 hanya akan membahas RUU Perlindungan Data Pribadi

[HOAKS atau FAKTA): Diam-diam KPU dan MPR Sepakat Jokowi Jadi Presiden Sampai 2027
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA): Diam-diam KPU dan MPR Sepakat Jokowi Jadi Presiden Sampai 2027

Beredar artikel berjudul “MPR dan KPU Sepakat Jokowi Lanjut Sampai 2027? Bagaimana Rakyat, Akan Diam Saja?” yang dimuat di situs portal-islam[dot]id pada 24 Juni 2020.

Lebih dari 10 Bom Daya Ledak Tinggi Disiapkan Terduga Teroris Condet
Indonesia
Lebih dari 10 Bom Daya Ledak Tinggi Disiapkan Terduga Teroris Condet

Yusri tidak merinci lebih lanjut rencana atau lokasi peledakan yang dipersiapkan oleh para terduga teroris

DPR Diminta Segera Normalisasi Pilkada Tahun 2022 dan 2023
Indonesia
DPR Diminta Segera Normalisasi Pilkada Tahun 2022 dan 2023

"Di mana periode yang akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023 harusnya segera untuk dipersiapkan oleh penyelenggara pemilu pada tahun ini," kata Susanto

Djoko Tjandra Didakwa Suap 2 Jenderal Polisi Ribuan Dollar
Indonesia
Djoko Tjandra Didakwa Suap 2 Jenderal Polisi Ribuan Dollar

Dua jenderal Polri yang menerima suap itu yakni, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo.

Update COVID-19 Minggu (7/6): Pasien Sembuh Sudah Lebih dari 10 Ribu Orang
Indonesia
Update COVID-19 Minggu (7/6): Pasien Sembuh Sudah Lebih dari 10 Ribu Orang

terdapat 21 provinsi yang melaporkan penambahan kasus positif di bawah 10

Danpuspom Tegaskan Oknum Tiga Matra TNI Diduga Terlibat Penyerangan Polsek Ciracas
Indonesia
Danpuspom Tegaskan Oknum Tiga Matra TNI Diduga Terlibat Penyerangan Polsek Ciracas

TNI masih mendalami keterlibatan 8 oknum anggota TNI AU dan TNI AL ini

Jokowi Ingatkan Semua Pihak Dampak Besar La Nina
Indonesia
Jokowi Ingatkan Semua Pihak Dampak Besar La Nina

BMKG mengatakan dampak La Nina tidak seragam di seluruh Indonesia