Internet Exchange Jadi Gerbang Arus Data Lintas Negara Lokakarya Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholder pada Arus Data Lintas Batas di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/7). (kominfo.go.id)

MerahPutih.com - Arus data lintas negara menjadi pembahasan utama di hari terakhir 3rd Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting Presidensi G20 Indonesia di Labuan Bajo, akhir pekan lalu.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menjadi salah satu lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam pembahasan tersebut.

Baca Juga:

Infrastruktur Internet Indonesia Semakin Merata, APJII: Indonesia Dipercaya Investor

Ketua APJII, Muhammad Arif menyatakan, pertukaran data lintas negara terkait erat dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, setiap negara perlu mempertimbangkan dan menyusun secara matang kebijakan yang akan diambil. Kebijakan tersebut, bisa dengan memuat aturan pemrosesan data maksimal secara domestik.

"Setiap negara sumber data akan dapat memaksimalkan potensi peningkatan ekonomi, inovasi, dan ekosistem domestiknya," katanya.

Ia mengatakan, merealisasikan hal itu, pemerintah Indonesia secara khusus perlu melibatkan pemangku kebijakan teknis.

Alasannya, kata Arif, berdasarkan tipologi jaringan di Indonesia, setiap penyedia jaringan harus terhubung dengan internet exchange untuk efisiensi rute menuju server konten.

"Oleh karena itu, di internet, semua pihak (operator, pemilik data, dan pemerintah) sudah saling terhubung dan percaya.Ke depan jika kita sudah memutuskan regulasi cross border, internet exchange bisa menjadi pintu gerbang arus data," imbuhnya.

Arief menekankan, setiap negara perlu memprioritaskan perlindungan data yang akan digunakan atau diproses di luar negeri.

"Terakhir, setiap negara yang menjadi sumber data memiliki kepentingan yang paling signifikan dalam menentukan kebijakan aliran data terkait data dari negaranya sebagai bagian dari kedaulatannya," kata Arief.

Ia memaparkan, hasil pembahasan arus data lintas negara ini akan dibawa ke pertemuang tingkat menteri negara G20 pada September 2022 nanti.

"Indonesia punya misi aturan data lintas negara harus sinergi dengan aturan perlindungan data pengguna yang kini sedang disusun DPR," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Masa Depan Ekonomi Digital Perlu Dukungan Internet yang Berkualitas

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aparat Dinilai Tidak Bedakan Pidana dan Perdata di Kasus Helmut Hermawan
Indonesia
Aparat Dinilai Tidak Bedakan Pidana dan Perdata di Kasus Helmut Hermawan

kasus ini dalam kaitannya dengan pertambangan, kontrak karya pertambangannya atau masalah perizinan pertambangan, sehingga konteksnya PTUN menjadi yang utama.

Anggota DPRD Ungkap Ada Permainan Mafia Beras di Jakarta
Indonesia
Anggota DPRD Ungkap Ada Permainan Mafia Beras di Jakarta

DPRD DKI Jakarta menyoroti adanya dugaan pengoplosan beras Bulog yang dijual premium di ibu kota.

Datangi Pemeriksaan, Irjen Ferdy Sambo Singgung Perbuatan Brigadir J
Indonesia
Datangi Pemeriksaan, Irjen Ferdy Sambo Singgung Perbuatan Brigadir J

Irjen Ferdy Sambo Mabes Polri memenuhi pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri atas kasus penembakan Brigadir J.

Publik Apresiasi Manuver Mahfud MD Bongkar Dugaan Aliran Duit Rp300 T
Indonesia
Publik Apresiasi Manuver Mahfud MD Bongkar Dugaan Aliran Duit Rp300 T

Mayoritas responden lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Angkanya mencapai 77,6 persen

Calon Menpan RB Masuki Tahap Finalisasi Jokowi dan Megawati
Indonesia
Calon Menpan RB Masuki Tahap Finalisasi Jokowi dan Megawati

"Nantinya Ibu Megawati Soekarnoputri bersama dengan Bapak Presiden Jokowi setelah 40 hari wafatnya Pak Tjahjo," kata Hasto.

Ini Alasan Polisi Awasi Detail Gerak-Gerik Kepala Negara dan Delegasi KTT ASEAN
Indonesia
Ini Alasan Polisi Awasi Detail Gerak-Gerik Kepala Negara dan Delegasi KTT ASEAN

Polri memperketat pengamanan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo.

Pandangan Hidayat Nur Wahid soal Isu Jokowi jadi Cawapres 2024
Indonesia
Pandangan Hidayat Nur Wahid soal Isu Jokowi jadi Cawapres 2024

Hidayat Nur Wahid berpandangan diperbolehkannya Jokowi yang sudah menjabat dua periode untuk bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden tidak sesuai dengan spirit reformasi.

Eks Asisten Pribadi Ferdy Sambo Divonis 1 tahun Penjara
Indonesia
Eks Asisten Pribadi Ferdy Sambo Divonis 1 tahun Penjara

Majelis Hakim PN Jaksel menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 10 juta kepada Kompol Chuck Putranto atas kasus menghalangi penyidikan atau obstruction of justice atas kematian Yosua Hutabarat.

Menteri ATR Pastikan Sertifikasi Tanah Tempat Ibadah Rampung 2024
Indonesia
Menteri ATR Pastikan Sertifikasi Tanah Tempat Ibadah Rampung 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto memastikan permasalahan sertifikasi tanah tempat ibadah akan diselesaikan tahun 2024.

Jadi Pengendali Peredaran Narkoba, Irjen Teddy Minahasa Terancam 20 Tahun Penjara
Indonesia
Jadi Pengendali Peredaran Narkoba, Irjen Teddy Minahasa Terancam 20 Tahun Penjara

Polda Metro Jaya resmi menetapkan Irjen Teddy Minahasa sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba.