Intelijen Diminta Deteksi Dini Ajakan Boikot Produk Prancis di Medsos Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono . (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

Merahputih.com - Polisi melakukan upaya deteksi dini demi mengantisipasi terjadinya aksi penyisiran atau sweeping warga yang melanggar hukum atas ajakan pemboikotan produk Prancis.

"Pimpinan Polri sudah memerintahkan jajaran, khususnya Intelijen dan Bareskrim untuk deteksi dini terkait edaran ajakan di medsos termasuk ajakan boikot," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

Baca Juga:

Alasan Keamanan, Massa Tidak Bisa Demo Depan Kedubes Prancis

Selain itu, Polri juga berupaya mengajak para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar dapat meredam potensi aksi boikot produk Prancis yang melanggar hukum.

"Itu kita sedang antisipasi. Di beberapa daerah juga telah melakukan persiapan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Awi.

Awi menyebut, pihaknya akan melakukan pengamanan selama aksi boikot tidak sampai melanggar aturan hukum yang berlaku. Apalagi sarat dengan main hakim sendiri.

"Kalau melanggar hukum, kita sudah siap mengambil langkah pengamanan secukupnya. Dan kalau perlu kita sudah siapkan cadangan kekuatan untuk ditempatkan di tempat-tempat strategis untuk memantau itu," jelas dia.

Demo Protes Penyataan Presiden Prancis di Solo, Jawa Tengah. (Foto: MP/ Ismail)
Demo Protes Penyataan Presiden Prancis di Solo, Jawa Tengah. (Foto: MP/ Ismail)

Di tengah seruan pemboikotan produk Prancis dari sejumlah kalangan umat Islam menyusul ujaran Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai anti-Islam, Pemerintah Indonesia mengambil jalan berbeda. Indonesia tegas tak akan memboikot produk Prancis.

Merespons hal itu, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengajak umat Islam di negeri ini untuk tak ambil pusing atas sikap pemerintah tersebut.

"Ya biarin saja tidak masalah. Umat Islam tidak usah pusing memikirkan hal tersebut. Biarkan sajalah pemerintah dengan sikap dan pandangannya dan kita umat Islam dengan sikap dan pandangan kita sendiri. Pemerintah tentu dalam hal ini punya pertimbangan sendiri dan kita umat Islam juga punya pertimbangan sendiri," ujar Anwar Abbas dalam keterangan tulis, Selasa (3/11).

Menurut Anwar Abbas, umat Islam tak usah khawatir atas langkah pemerintah yang dinilai berbeda dari sikap sejumlah umat Islam itu. Asalkan pemerintah tak menghalang-halangi maksud umat Islam untuk memboikot produk Prancis, menurut Ketua PP Muhammadiyah itu, semuanya tak masalah.

Baca Juga:

Kedubes Prancis Bakal Dikepung Massa, Jalan Kawasan Istana hingga Thamrin Ditutup

Dikatakannya, umat Islam bebas untuk memboikot produk Prancis sampai Presiden Macron meminta maaf secara terbuka.

"Jadi sebagai umat yang punya harga diri, kita bebas untuk memboikot dan untuk tidak membeli barang-barang dari Prancis tersebut sampai Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam," pungkas dia.

Pemerintah Indonesia tegas menyatakan untuk tak mengikuti seruan pemboikotan produk Prancis yang dikampanyekan sejumlah kalangan. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi, mengatakan itu karena isu yang terjadi di Prancis di luar dari konteks perdagangan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jabat Bos Lumbung Pangan, Popularitas Prabowo Meroket
Indonesia
Jabat Bos Lumbung Pangan, Popularitas Prabowo Meroket

Ia menilai ada babak baru pentas politik nasional di tengah wabah COVID-19 yaitu makin akrab dan mesranya Jokowi dengan Prabowo.

Kemenkes Pastikan Masker Scuba Berbahaya Digunakan
Indonesia
Kemenkes Pastikan Masker Scuba Berbahaya Digunakan

Ada tiga jenis masker yang direkomendasikan, yakni masker N95, masker bedah, dan masker kain.

Tarawih Pasti tidak Ada, Istiqlal Masih Tunggu Arahan untuk Salat Idul Fitri
Indonesia
Tarawih Pasti tidak Ada, Istiqlal Masih Tunggu Arahan untuk Salat Idul Fitri

Tunggu keputusan pemerintah dan para Ulama Indonesia

Muhammadiyah: Penting Bagi Aparat Tindak Tegas Segala Bentuk Rasisme
Indonesia
Muhammadiyah: Penting Bagi Aparat Tindak Tegas Segala Bentuk Rasisme

Tugas kita sebagai civil society yaitu mendorong setiap penegakan aturan sesuai prinsip-prinsip keadilan

Kukuh Sidang Offline, Rizieq Shihab Imbau Pendukungnya Taati Prokes di Persidangan
Indonesia
Kukuh Sidang Offline, Rizieq Shihab Imbau Pendukungnya Taati Prokes di Persidangan

Terdakwa Rizieq Shihab tetap bersikukuh meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menggelar persidangan secara offline dengan agenda pembacaan eksepsi kasus dugaan protokol kesehatan.

[HOAKS atau FAKTA] Anggota FPI Ngamuk di Kantor Pegadaian Solo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anggota FPI Ngamuk di Kantor Pegadaian Solo

Akun Facebook Arry Jumbo mengunggah tangkapan layar foto dan video yang diikuti klaim bahwa anggota FPI melakukan kerusuhan di kantor Pegadaian Solo.

PSI Minta Pemprov DKI Awasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai
Indonesia
PSI Minta Pemprov DKI Awasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai

Penyaluran bantuan tunai akan diberikan selama 4 bulan

PN Jakarta Utara Gelar Sidang Putusan PT FNS
Indonesia
PN Jakarta Utara Gelar Sidang Putusan PT FNS

Sidang permohonan penunjukan auditor perusahaan sarang burung walet oleh pemohon Pho Kiong terhadap PT Fortune Nestindo Sukses (FNS) sebagai termohon memasuki tahap akhir.

Kemendagri Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua Terpilih?
Indonesia
Kemendagri Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua Terpilih?

Pasalnya, kader PDI Perjuangan (PDIP) itu saat ini masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat (AS).

MAKI Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki ke Kejagung
Indonesia
MAKI Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki ke Kejagung

Jaksa Pinangki diduga sempat melakukan pertemuan dengan Djoko Tjandra di Malaysia