Intelijen Diminta Deteksi Dini Ajakan Boikot Produk Prancis di Medsos Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono . (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

Merahputih.com - Polisi melakukan upaya deteksi dini demi mengantisipasi terjadinya aksi penyisiran atau sweeping warga yang melanggar hukum atas ajakan pemboikotan produk Prancis.

"Pimpinan Polri sudah memerintahkan jajaran, khususnya Intelijen dan Bareskrim untuk deteksi dini terkait edaran ajakan di medsos termasuk ajakan boikot," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

Baca Juga:

Alasan Keamanan, Massa Tidak Bisa Demo Depan Kedubes Prancis

Selain itu, Polri juga berupaya mengajak para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar dapat meredam potensi aksi boikot produk Prancis yang melanggar hukum.

"Itu kita sedang antisipasi. Di beberapa daerah juga telah melakukan persiapan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Awi.

Awi menyebut, pihaknya akan melakukan pengamanan selama aksi boikot tidak sampai melanggar aturan hukum yang berlaku. Apalagi sarat dengan main hakim sendiri.

"Kalau melanggar hukum, kita sudah siap mengambil langkah pengamanan secukupnya. Dan kalau perlu kita sudah siapkan cadangan kekuatan untuk ditempatkan di tempat-tempat strategis untuk memantau itu," jelas dia.

Demo Protes Penyataan Presiden Prancis di Solo, Jawa Tengah. (Foto: MP/ Ismail)
Demo Protes Penyataan Presiden Prancis di Solo, Jawa Tengah. (Foto: MP/ Ismail)

Di tengah seruan pemboikotan produk Prancis dari sejumlah kalangan umat Islam menyusul ujaran Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai anti-Islam, Pemerintah Indonesia mengambil jalan berbeda. Indonesia tegas tak akan memboikot produk Prancis.

Merespons hal itu, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengajak umat Islam di negeri ini untuk tak ambil pusing atas sikap pemerintah tersebut.

"Ya biarin saja tidak masalah. Umat Islam tidak usah pusing memikirkan hal tersebut. Biarkan sajalah pemerintah dengan sikap dan pandangannya dan kita umat Islam dengan sikap dan pandangan kita sendiri. Pemerintah tentu dalam hal ini punya pertimbangan sendiri dan kita umat Islam juga punya pertimbangan sendiri," ujar Anwar Abbas dalam keterangan tulis, Selasa (3/11).

Menurut Anwar Abbas, umat Islam tak usah khawatir atas langkah pemerintah yang dinilai berbeda dari sikap sejumlah umat Islam itu. Asalkan pemerintah tak menghalang-halangi maksud umat Islam untuk memboikot produk Prancis, menurut Ketua PP Muhammadiyah itu, semuanya tak masalah.

Baca Juga:

Kedubes Prancis Bakal Dikepung Massa, Jalan Kawasan Istana hingga Thamrin Ditutup

Dikatakannya, umat Islam bebas untuk memboikot produk Prancis sampai Presiden Macron meminta maaf secara terbuka.

"Jadi sebagai umat yang punya harga diri, kita bebas untuk memboikot dan untuk tidak membeli barang-barang dari Prancis tersebut sampai Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam," pungkas dia.

Pemerintah Indonesia tegas menyatakan untuk tak mengikuti seruan pemboikotan produk Prancis yang dikampanyekan sejumlah kalangan. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi, mengatakan itu karena isu yang terjadi di Prancis di luar dari konteks perdagangan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Video 450 Kantong Jenazah COVID-19 Berisikan Kertas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Video 450 Kantong Jenazah COVID-19 Berisikan Kertas

Beredar informasi dari akun Facebook Minel Minell Bi?a berupa sebuah video dengan klaim bahwa 450 kantong jenazah COVID-19 tersebut hanya berisi kertas.

Update COVID-19 Senin (28/12): Pasien Sembuh Bertambah 6.302 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Senin (28/12): Pasien Sembuh Bertambah 6.302 Kasus

Masyarakat diingatkan bahwa risiko krisis tenaga kesehatan itu nyata

Demi Pariwisata, 2 Juta Warga Bali Harus Sudah Divaksin di Tengah Tahun
Indonesia
Demi Pariwisata, 2 Juta Warga Bali Harus Sudah Divaksin di Tengah Tahun

Saat ini kesiapan dosis vaksin COVID-19 sudah tersedia dan yang perlu disiapkan adalah vaksinatornya.

WNA Masuk Indonesia Saat Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Butuh Keadilan
Indonesia
WNA Masuk Indonesia Saat Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Butuh Keadilan

"Selama ini masyarakat selalu menjadi korban dalam ketimpangan kebijakan pemerintah. Terlebih perjuangan para tenaga kesehatan yang mempertaruhkan nyawa seolah tidak dipedulikan lagi," ujar Teddy.

Kerjasama Bidang Pangan Tak Sesuai Ketentuan, Food Station Dapat Kritik
Indonesia
Kerjasama Bidang Pangan Tak Sesuai Ketentuan, Food Station Dapat Kritik

Sutikno juga mendesak agar PT Food Station melakukan evaluasi

207 Anak di Solo Terpapar Corona, FX Rudy Minta Gibran Tunda PTM
Indonesia
207 Anak di Solo Terpapar Corona, FX Rudy Minta Gibran Tunda PTM

Oleh karena itu, dia mengusulkan kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sedianya akan dilaksanakan pada 12 Jul

Andi Irfan Ungkap Alasan Buang Iphone X Berisi Foto Terkait Djoko Tjandra
Indonesia
Andi Irfan Ungkap Alasan Buang Iphone X Berisi Foto Terkait Djoko Tjandra

Andi Irfan Jaya mengakui membuang handphone yang menjadi barang bukti skandal Djoko Tjandra.

Bahaya! Jangan Pamerkan Sertifikat Vaksin COViD-19 di Medsos
Indonesia
Bahaya! Jangan Pamerkan Sertifikat Vaksin COViD-19 di Medsos

"Ingin saya sampaikan agar sertifikat vaksinasi ini jangan di-upload atau diunggah di media sosial," kata Johnny

Penuh Spekulasi, Bikin PWNU Haramkan Jual Beli Uang Kripto
Indonesia
Penuh Spekulasi, Bikin PWNU Haramkan Jual Beli Uang Kripto

Gus Fahrur mempertimbangkan agar ada kajian yang lebih mendalam pada uang kripto ini. Sebab, jenis mata uang cryptocurrency ini banyak jenisnya.

PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Dituntut Lindungi dan Sejahterakan Rakyat
Indonesia
PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Dituntut Lindungi dan Sejahterakan Rakyat

Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai, tugas negara dan Pemerintah berdasarkan konstitusi adalah melindungi rakyat di antaranya dari bahaya pandemi COVID-19 dan mensejahterakan mereka.