Integritas Calon Kapolri Dianggap Paling Utama Ketimbang Latarbelakang Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (tengah) saat konferensi pers Hari Bhayangkara ke 74 di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (1/7/2020). (ANTARA/ HO-Polri)

Merahputih.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Danik Eka Rahmaningtiyas angkat bicara soal isu penolakan terhadap salah satu calon Kapolri karena adanya masalah latarbelakang agama.

Ia menegaskan, kemampuan dan integritas calon Kapolri jauh lebih relevan dan bisa menjadi pertimbangan utama Presiden memilih pengganti Jenderal Idham Azis.

Baca Juga

Anggota TNI Hilang Saat Patroli di Tembagapura

“Hal terpenting adalah kemampuan dan integritas yang bersangkutan,” ujar Danik kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/11).

Danik menegaskan konstitusi dan undang-undang tidak membeda-bedakan dan tidak mensyaratkan seorang calon Kapolri harus beragama tertentu.

Setiap warga negara Indonesia dengan latar agama apapun bisa menjadi Kapolri.

“Jika mesti dari agama tertentu, justru kita melanggar konstitusi yang melarang diskriminasi,” lanjut mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tersebut.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kanan) didampingi Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (1/7/2020). (ANTARA/ HO-Polri)
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kanan) didampingi Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (1/7/2020). (ANTARA/ HO-Polri)

Menurut Danik, masyarakat tidak perlu khawatir dengan bias kebijakan dengan latar belakang agama dari Kapolri.

Pasalnya, setiap kebijakan dan keputusan Kapolri sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Tak perlu ada ketakutan soal bias kebijakan," pungkas dia. Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid menegaskan dalam persyaratan kriteria calon Kapolri hendaknya wajib berpedoman kepada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Baca Juga

Prabowo Diminta Bertanggung Jawab Atas Tertangkapnya Edhy Prabowo

Jazilul mengungkapkan, syarat yang ada hanyalah calon Kapolri tersebut adalah perwira tinggi dengan memperhatikan jenjang karier dan kepangkatan. Adapun, hal-hal yang berkaitan agama tertentu tidak diatur dalam UU Kepolisian. " Kita satu dalam bingkai NKRI,” ujar Jazilul. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Penjelasan DPR Soal Adanya Sejumlah Versi Draf UU Ciptaker
Indonesia
Ini Penjelasan DPR Soal Adanya Sejumlah Versi Draf UU Ciptaker

Beredarnya 5 versi draf UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) membuat polemik di tengah masyarakat.

Stimulus Listrik Diminta Berlanjut di 2021
Indonesia
Stimulus Listrik Diminta Berlanjut di 2021

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar stimulus listrik tersebut juga berlaku untuk sarana sosial seperti rumah ibadah.

BI: Pertumbuhan Ekonomi DKI Triwulan II Kontraksi -8,22 Persen
Indonesia
BI: Pertumbuhan Ekonomi DKI Triwulan II Kontraksi -8,22 Persen

Ekonoml DKI pada triwulan ini terkontraksi sebesar -8,22 persen.

Korpri Diminta Sigap, Cepat dan Berorientasi Hasil
Indonesia
Korpri Diminta Sigap, Cepat dan Berorientasi Hasil

Jenjang eselonisasi yang panjang harus dapat dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan.

Perppu Penanganan Corona Jangan Jadi Bancakan Pejabat untuk Korupsi
Indonesia
Perppu Penanganan Corona Jangan Jadi Bancakan Pejabat untuk Korupsi

Sejumlah analis politik pun memberikan pandangan dan masukannya agar Perppu ini tak jadi celah melakukan pelanggaran hukum.

Pariwisata Yogyakarta Bergeliat, Okupansi Hotel Capai 55 Persen
Travel
Pariwisata Yogyakarta Bergeliat, Okupansi Hotel Capai 55 Persen

Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai bergairah kembali. Tingkat okupansi hotel kini mencapai 55 persen.

Reaksi BIN Ketika ICW Minta Jokowi Copot Budi Gunawan karena Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Reaksi BIN Ketika ICW Minta Jokowi Copot Budi Gunawan karena Kasus Djoko Tjandra

BIN memberikan masukan ke Presiden yang sifatnya strategis

Komjen Listyo Dikritik karena Programnya Dinilai Minim Perlindungan HAM
Indonesia
Komjen Listyo Dikritik karena Programnya Dinilai Minim Perlindungan HAM

Calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo dikritik karena dalam program kerjanya minim membahas evaluasi sektor penegakan HAM.

Ayah Yodi Prabowo: Masa Iya Orang Bunuh Diri Bajunya Bersih
Indonesia
Ayah Yodi Prabowo: Masa Iya Orang Bunuh Diri Bajunya Bersih

Terkait jasad Yodi yang baru ditemukan dua sampai tiga hari kemudian, Suwandi merasa tak bisa dijadikan alibi.

Penumpang Pesawat Anjlok, Angkasa Pura II Berhemat Sampai 60 Persen
Indonesia
Penumpang Pesawat Anjlok, Angkasa Pura II Berhemat Sampai 60 Persen

Fokus di dalam business survival itu adalah memperhitungkan pengeluaran dengan ketat melalui program cost leadership, lalu memangkas belanja modal (capital expenditure/capex), serta memperketat cash flow management.