Integrasi NIK jadi NPWP Perlu Perlindungan Data NPWP. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Proses integrasi NIK sebagai NPWP telah dilakukan sejak tahun 2021 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

The Indonesian Institute (TII) menilai pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memerlukan persiapan matang, termasuk salah satunya regulasi perlindungan data.

Baca Juga:

Integrasi NIK dan NPWP Perbaiki Pengelolaan dan Distribusi Pajak

Peneliti Bidang Ekonomi TII Nuri Resti Chayyani mengatakan penetapan NIK sebagai NPWP dapat menguntungkan bagi negara maupun masyarakat karena memudahkan dalam akses layanan pajak. Namun bagi masyarakat, dapat menambah beban karena akan berisiko terhadap keamanan data pribadi.

"Penyatuan data memudahkan administrasi kebijakan Satu Data Indonesia menjadi efektif dan efisien. Namun, hal ini harus dibarengi dengan peraturan keamanan data bagi masyarakat agar penghimpunan pendapatan negara dari pajak penghasilan dapat berjalan maksimal," ujar Nuri di Jakarta, Jumat (29/7).

Dengan adanya integrasi data NIK, Nuri berharap akan ada peningkatan penerimaan negara dari pajak, khususnya pajak penghasilan (PPh). Hal tersebut dikarenakan data yang secara bertahap terintegrasi dan layanan pajak semakin dirasakan oleh para wajib pajak.

Di sisi lain, pengintegrasian data masih dibayangi oleh permasalahan perlindungan data. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya NIK sebagai NPWP dibutuhkan payung hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik, seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Selain isu perlindungan data, ia berpendapat pemerintah juga perlu merunut kembali data-data masyarakat yang berhak menikmati hasil pajak negara, seperti penataan ulang subsidi dan bantuan sosial.

"Dengan demikian tidak hanya pajak yang dihimpun secara efektif, tetapi juga ketepatan sasaran untuk kesejahteraan masyarakat perlu dimaksimalkan,” ungkapnya.

Tercatat, Penerimaan pendapatan negara dari pajak pada bulan Juni 2022 sudah mencapai Rp 868,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi Rp 281 triliun, serta dari kepabeanan dan cukai Rp 167,6 triliun. Angka realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan bulan Juni 2021. (Asp)

Baca Juga:

Polri akan Beri Peringatan Sebelum Hapus Data Kendaraan yang Tak Bayar Pajak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Kalah di Piala Dunia, Bus Timnas Brasil Dilempari Batu
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Kalah di Piala Dunia, Bus Timnas Brasil Dilempari Batu

Bus yang diyakini membawa Presiden Brasil saat itu, Lula da Silva, di negara bagian Paraná, Brasil selatan, bukan pemain timnas Brasil.

Ratusan Anggota Brimob Dikerahkan ke Jayawijaya
Indonesia
Ratusan Anggota Brimob Dikerahkan ke Jayawijaya

Personel itu bantuan dari Mabes ke Polda Papua dan kemudian ditempatkan di wilayah Polres Jayawijaya.

Elite NasDem Sambangi Sekber Gerindra-PKB
Indonesia
Elite NasDem Sambangi Sekber Gerindra-PKB

“Siang ini kami akan menerima kawan-kawan NasDem yang mau silaturahmi ke Sekber Gerindra-PKB. Sebagai tamu pertama, kami akan terima dengan senang hati,” kata Huda, Kamis (26/1)

Curiga Penetapan Tersangka Bermuatan Politis, AHY Tidak Pecat Lukas Enembe dari Demokrat
Indonesia
Curiga Penetapan Tersangka Bermuatan Politis, AHY Tidak Pecat Lukas Enembe dari Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung mengambil langkah usai Lukas Enembe dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi bakal Cek Langsung 2 Tempat Pengelolaan Sampah Milik DKI
Indonesia
Jokowi bakal Cek Langsung 2 Tempat Pengelolaan Sampah Milik DKI

"Beliau (Jokowi) akan meninjau di dua titik (pengelolaan sampah ITF dan RDF itu," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Jakarta, Senin (26/12).

[HOAKS atau FAKTA]: Darah Orang Divaksin COVID-19 Tidak Sehat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Darah Orang Divaksin COVID-19 Tidak Sehat

Beredar sebuah video berisi pernyataan dari seorang wanita yang mengklaim dirinya sebagai dokter bernama Zandre Botha.

Gerindra Instruksikan Kader untuk Loyal, Dasco Ingatkan Doktrin Perkalian Nol
Indonesia
Gerindra Instruksikan Kader untuk Loyal, Dasco Ingatkan Doktrin Perkalian Nol

Partai Gerindra memberikan instruksi kepada semua kader untuk mengedepankan loyalitas kepada partai.

Kasudin Jakpus Diultimatum Tak Lakukan KKN saat Perekrutan PJLP
Indonesia
Kasudin Jakpus Diultimatum Tak Lakukan KKN saat Perekrutan PJLP

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat tengah melakukan proses perpanjangan kontrak Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

KPK Amankan Dokumen Aliran Uang Terkait Kasus Lukas Enembe
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Aliran Uang Terkait Kasus Lukas Enembe

Dalam mengusut kasus itu, lembaga antirasuah pimpinan Firli Bahuri ini mengamankan dokumen aliran uang yang diduga terkait dengan kasus dugaan rasuah Lukas Enembe.

Alasan Gibran Lepas Paksa Masker Paspampres
Indonesia
Alasan Gibran Lepas Paksa Masker Paspampres

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapatkan kritik dari sejumlah netizen usai melepas paksa masker oknum Paspampres, yang memukul warga di jalan, Jumat (12/8).