Integrasi Belum Selesai, Gubernur Minta Perpanjangan Otonomi Khusus Aceh DPRD Aceh. (Foto: Pemprov Aceh)

MerahPutih.com - Pemerintah Aceh meminta agar dana otonomi khusus (otsus)yang berakhir tahun 2027 diperpanjang oleh pemerintah pusat. Permintaan itu disampaikan Gubernur Aceh dalam pertemuan dengan Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam.

"Kami mohon kiranya dapat diperpanjang. Dengan alasan proses integrasi yang belum selesai, mengingat perdamaian yang ingin dicapai adalah selamanya. Dan dengan harapan ada lembaga simetris (KKW, MAA, MPD, MPU, BRA)," kata Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Jakarta, Selasa (25/8).

Baca Juga:

Aceh Jadi Daerah Dengan Tingkat Kepatuhan Warga Pakai Masker Paling Rendah

Nova Iriansyah mengaku yakin Menko Polhukam mendukung secara penuh terkait perpanjangan dana Otsus Aceh tersebut.

"Kami berharap Menko Polhukam dapat kiranya mendukung penuh, masalah masa depan Otsus Aceh, serta dapat mendorong kelengkapan peraturan hukum," katanya.

Dalam pertemuan, Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga melaporkan tentang perkembangan perdamaian di Aceh dan angka kemiskinan di Aceh pada periode 2017-2020 mengalami penurunan. Namun, saat pandemi COVID-19 tahun 2020, angka kemiskinan ada kenaikan. Jika dibandingkan 2017-2020 tetap ada penurunan dari 15,92 persen menjadi 15,33 persen atau turun sebesar 0,59 poin.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, ?Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta? Pusat. ANTARA/HO/Humas Pemerintah Aceh
Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, ?Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta? Pusat. ANTARA/HO/Humas Pemerintah Aceh

Pertemuan tersebut juga turut membahas beberapa regulasi dari UUPA yang belum diterbitkan, di antaranya regulasi pelaksanaan dana otonomi khusus yang telah ditetapkan sejak tahun 2008-2020. Paling tidak, terdapat lima peraturan pemerintah (PP), tiga peraturan presiden (perpres), dan 47 qanun yang hingga kini belum diterbitkan.

Kemudian ada 12 regulasi kewenangan pemerintah daerah, baik karena revisi, masih dalam pembahasan, atau pun belum adanya draf dan terkait dengan persiapan Pemilu 2024, pemprov sudah menempatkan beberapa dana persiapan tahun 2022 seperti pendidikan politik.

"Kendala dalam pelaksanaan Pemilu 2024 hanya saja belum ada juknis tentang Pemilu 2024, sehingga penganggaran 2022 belum tersedia sesuai pentahapan baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," kata Nova dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Terdakwa Kasus 48 Kilogram Sabu di Aceh Dituntut Hukuman Mati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tarif Antarmoda di DKI Diusulkan Rp 15 Ribu Sekali Jalan
Indonesia
Tarif Antarmoda di DKI Diusulkan Rp 15 Ribu Sekali Jalan

pengguna transportasi di bawah jaringan pembayaran JakLingko, seperti PT KCI (Kereta Commuter Indonesia), MRT, LRT dan TransJakarta akan mendapatkan tarif yang lebih terjangkau, dengan penerapan sistem pembayaran terintegrasi mulai Maret 2022.

Punya Aset USD 7,54 Miliar, PGN Yakin Mampu Lunasi Utang
Indonesia
Punya Aset USD 7,54 Miliar, PGN Yakin Mampu Lunasi Utang

Lembaga pemeringkatan internasional menilai PGN masih memiliki tingkat kesehatan keuangan yang sangat baik dan diproyeksikan bisa memenuhi semua kewajiban, termasuk pelunasan utang.

Pemkot Solo Kucurkan Anggaran Rp 39,6 Miliar untuk THR ASN dan Pegawai Non ASN
Indonesia
Pemkot Solo Kucurkan Anggaran Rp 39,6 Miliar untuk THR ASN dan Pegawai Non ASN

"Total anggaran yang kita siapkan untuk THR ASN Kota Solo yakni Rp 39,6 miliar," Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Solo, Budi Murtono di Solo, Kamis (28/4).

Gempa Magnitudo 5,6 Landa Ruteng Manggarai
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,6 Landa Ruteng Manggarai

Lokasi berada di 7.50 derajat Lintang Selatan dan 120.49 derajat Bujur Timur dengan kedalaman 497 kilometer.

Waspada, Kawasan di Jakarta Ini Dianggap Rawan saat Bulan Ramadan
Indonesia
Waspada, Kawasan di Jakarta Ini Dianggap Rawan saat Bulan Ramadan

olda Metro Jaya mulai menyiapkan skema pengamanan untuk mencegah adanya gangguan keamanan saat bulan suci Ramadan. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya telah menyiapkan pengamanan ibadah warga DKI Jakarta saat bulan Ramadan.

 43 Ribu Warga Miskin Ekstrem, Pemkot Bandung Lakukan 2 Pendekatan
Indonesia
43 Ribu Warga Miskin Ekstrem, Pemkot Bandung Lakukan 2 Pendekatan

Angka kemiskinan Kota Bandung saat ini sebesar 3,99 persen atau 100.200 jiwa. Sedangkan kemiskinan ekstrem mencapai 1,7 persennya atau 43 ribu jiwa.

PKS Sebut Pemerintah Belum Ambil Langkah Fundamental Atasi Kenaikan Harga Sembako
Indonesia
PKS Sebut Pemerintah Belum Ambil Langkah Fundamental Atasi Kenaikan Harga Sembako

Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng hingga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan tekanan terhadap daya beli masyarakat makin tinggi.

DPR Ingatkan Jadwal Pemilu Versi Pemerintah Lebih Banyak Mudharatnya
Indonesia
DPR Ingatkan Jadwal Pemilu Versi Pemerintah Lebih Banyak Mudharatnya

Amat mungkin beberapa kasus sengketa Pemilu belum putus di lembaga peradilan seperti MA maupun MK

274.246 Dilakukan Tes, 49 Ribu di Antaranya Positif COVID-19
Indonesia
274.246 Dilakukan Tes, 49 Ribu di Antaranya Positif COVID-19

Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia hingga saat ini masih belum bisa dikendalikan.

Naik ke Penyidikan, Bareskrim Polri Beberkan Status Hukum Muhammad Kece
Indonesia
Naik ke Penyidikan, Bareskrim Polri Beberkan Status Hukum Muhammad Kece

Bareskrim Polri menaikkan status perkara dugaan penistaan agama YouTuber Muhammad Kece ke tahap penyidikan.