Instruksi Mendagri Soal Pencopotan Kepala Daerah Diharap Tak Sekedar 'Gertak Sambal' Mendagri Tito Karnavian. (Foto: setkab.go.id).

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia itu tengah menjadi sorotan. Khususnya soal poin pemberian sanksi berupa pencopotan kepala daerah yang lalai dalam menegakkan protokol kesehatan.

"Instruksi Menteri Dalam Negeri itu tidak boleh hanya sekedar pemanis di bibir atau pelipur lara atau hanya sekedar gertak sambal dari Istana," ujar praktisi hukum Petrus Selestinus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/11).

Baca Juga:

Polisi Cegat Puluhan Massa Masuk DPR, Ada yang Positif Corona

Apalagi, Instruksi Mendagri itu merupakan produk politik hasil rapat terbatas Kabinet dan arahan dari Presiden Jokowi.

Menurut Petrus, instruksi Mendagri itu berhubungan dengan peristiwa sejumlah acara Rizieq Shihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Dimana ribuan masa turut hadir dan dianggap melanggar protokol kesehatan.

"Namun tidak ada tindakan tegas dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," ujar dia.

Mendagri Tito Karnavian. ANTARA/HO-Puspen Kemendagri

Publik menunggu sikap tegas dari Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian terkait ketidapatuhan Anies Baswedan terhadap Protokol Kesehatan COVID-19, yang merupakan hukum positif.

"Ini agar Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2020, tidak menjadi macan ompong atau hanya gertak sambal," ujar Petrus.

Baca Juga:

Protokol Kesehatan saat Demo Dilanggar, Pelaku Bisa Dijerat UU Kekarantinaan

Petrus berpendapat, Mendagri Tito Karnavian harus mencontoh konsistensi Menteri Agama Fachrul Razi. Meskipun tanpa didahului Instruksi, Menag telah membebastugaskan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang karena mengabaikan protokol kesehatan.

"Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan menegakan disiplin dan kepatuhan Kepala Daerah seperti dimaksud dalam pasal 67, 78 dan 81 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, sering diabakan," jelas Petrus. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim Riset Unpad: Tidak Ada Hal Mengkhawatirkan Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19
Indonesia
Tim Riset Unpad: Tidak Ada Hal Mengkhawatirkan Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19

Ketua Tim Riset Uji Klinik Vaksin COVOD-19 Unpad, Dr Kusnandi Rusmil mengatakan, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dalam proses uji klinik tersebut.

Pesan Natal dari Dirkrimsus Polda Metro di Situasi Pandemi COVID-19
Indonesia
Pesan Natal dari Dirkrimsus Polda Metro di Situasi Pandemi COVID-19

Pria lulusan Akpol 1988 ini berharap, Natal kali ini bisa dijadikan momentum masyarakat untuk berdoa agar selalu diberi kesehatan dan angka COVID-19 semakin turun.

MPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Terkait RS Rujukan COVID-19 Penuh
Indonesia
MPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Terkait RS Rujukan COVID-19 Penuh

Pimpinan MPR meminta pemerintah mengambil langkah tegas dalam memotong rantai penyebaran COVID-19.

Vaksin COVID-19 Sinopharm Resmi Disetujui, Berefek Samping Nyeri hingga Batuk
Indonesia
Vaksin COVID-19 Sinopharm Resmi Disetujui, Berefek Samping Nyeri hingga Batuk

Vaksin corona buatan Sinopharm telah resmi mendapat izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM).

Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Yogyakarta, Ini Kronologinya
Indonesia
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Yogyakarta, Ini Kronologinya

Sebuah pesawat latih TNI AU KT-1B Wong Bee Nomor Registrasi LL-0111 terjatuh di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Senin (07/12).

Hoaks Vaksinasi COVID-19 Dikemas Dengan Bahasa Emosional
Indonesia
Hoaks Vaksinasi COVID-19 Dikemas Dengan Bahasa Emosional

Hoaks vaksinasi menimbulkan penolakan terhadap vaksin-vaksin lainnya yang sudah lebih lama beredar dan sangat diperlukan untuk kesehatan masyarakat.

Fraksi PSI Anggap Perpanjangan Kontrak dengan PT Aetra Rugikan Pemprov DKI
Indonesia
Fraksi PSI Anggap Perpanjangan Kontrak dengan PT Aetra Rugikan Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan memperpanjang kontrak pengelolaan air bersih Jakarta kepada PT Aetra Air Jakarta.

Polri dan Kejagung Diminta Libatkan KPK Gelar Perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki
Indonesia
Polri dan Kejagung Diminta Libatkan KPK Gelar Perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki

Hal itu sebagai bentuk supervisi KPK terhadap penanganan kasus tersebut.

Megawati Berikan Restu di Pilwakot Solo, Gibran: Pilihan DPP yang Terbaik
Indonesia
Megawati Berikan Restu di Pilwakot Solo, Gibran: Pilihan DPP yang Terbaik

Gibran mengaku terus berkomunikasi dengan petinggi DPP PDIP

KPK Periksa Ketua Komisi VIII DPR Terkait Kasus Bansos
Indonesia
KPK Periksa Ketua Komisi VIII DPR Terkait Kasus Bansos

Belum diketahui secara pasti materi yang bakal didalami penyidik saat memeriksa Yandri