Instruksi Mendagri Soal Pencopotan Kepala Daerah Diharap Tak Sekedar 'Gertak Sambal' Mendagri Tito Karnavian. (Foto: setkab.go.id).

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia itu tengah menjadi sorotan. Khususnya soal poin pemberian sanksi berupa pencopotan kepala daerah yang lalai dalam menegakkan protokol kesehatan.

"Instruksi Menteri Dalam Negeri itu tidak boleh hanya sekedar pemanis di bibir atau pelipur lara atau hanya sekedar gertak sambal dari Istana," ujar praktisi hukum Petrus Selestinus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/11).

Baca Juga:

Polisi Cegat Puluhan Massa Masuk DPR, Ada yang Positif Corona

Apalagi, Instruksi Mendagri itu merupakan produk politik hasil rapat terbatas Kabinet dan arahan dari Presiden Jokowi.

Menurut Petrus, instruksi Mendagri itu berhubungan dengan peristiwa sejumlah acara Rizieq Shihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Dimana ribuan masa turut hadir dan dianggap melanggar protokol kesehatan.

"Namun tidak ada tindakan tegas dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," ujar dia.

Mendagri Tito Karnavian. ANTARA/HO-Puspen Kemendagri

Publik menunggu sikap tegas dari Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian terkait ketidapatuhan Anies Baswedan terhadap Protokol Kesehatan COVID-19, yang merupakan hukum positif.

"Ini agar Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2020, tidak menjadi macan ompong atau hanya gertak sambal," ujar Petrus.

Baca Juga:

Protokol Kesehatan saat Demo Dilanggar, Pelaku Bisa Dijerat UU Kekarantinaan

Petrus berpendapat, Mendagri Tito Karnavian harus mencontoh konsistensi Menteri Agama Fachrul Razi. Meskipun tanpa didahului Instruksi, Menag telah membebastugaskan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang karena mengabaikan protokol kesehatan.

"Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan menegakan disiplin dan kepatuhan Kepala Daerah seperti dimaksud dalam pasal 67, 78 dan 81 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, sering diabakan," jelas Petrus. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Megawati Disebut Tengah "Marah" karena Politik Dinasti Dianggap Kebablasan
Indonesia
Megawati Disebut Tengah "Marah" karena Politik Dinasti Dianggap Kebablasan

Pernyataan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri terkait politik dinasti yang disampaikan saat memberi sambutan pengumuman paslon Pilkada 2020 adalah ekspresi kekecewaan.

Daerah Tujuan dan Asal Mudik Jadi Penyumbang COVID-19 Terbanyak
Indonesia
 Yurianto: DKI Jakarta Penyumbang Terbanyak Pasien Positif Corona
Indonesia
Yurianto: DKI Jakarta Penyumbang Terbanyak Pasien Positif Corona

Yuri mengatakan sejauh ini upaya penelusuran sudah dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Menurut Yuri, upaya tersebut juga dibantu oleh polisi.

KPK Periksa Direktur Bank Bukopin Terkait Kasus Suap RTH Bandung
Indonesia
KPK Periksa Direktur Bank Bukopin Terkait Kasus Suap RTH Bandung

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka DS (Dadang Suganda)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/10).

Satpol PP DIY Bubarkan Acara Indonesia Scooter Festival
Indonesia
Satpol PP DIY Bubarkan Acara Indonesia Scooter Festival

Satpol PP DIY membubarkan acara Indonesia Scooter Festival yang digelar di salah satu mal, Jalan Lakda Adisutjipto.

Imbas COVID-19, Okupansi KA Prameks Relasi Yogyakarta-Solo Tinggal 20 Persen
Indonesia
Imbas COVID-19, Okupansi KA Prameks Relasi Yogyakarta-Solo Tinggal 20 Persen

KA Prameks Relasi Yogyakarta-Solo yang selama ini menjadi primadona warga untuk berpergian ke Solo dan Yogyakarta ikut terdampak wabah virus corona (COVID-19).

Jenazah Rekan Seprofesinya Ditolak, Persatuan Perawat: Tak Memiliki Rasa Kemanusiaan
Indonesia
Jenazah Rekan Seprofesinya Ditolak, Persatuan Perawat: Tak Memiliki Rasa Kemanusiaan

Tidakan tersebut dinilai PPNI cenderung melawan hukum

Wakil Ketua DPR Minta Komjen Listyo Perbaiki Pola Komunikasi Polri
Indonesia
Wakil Ketua DPR Minta Komjen Listyo Perbaiki Pola Komunikasi Polri

Komjen Listyo Sigit Prabowo dipastikan bakal segera menduduki kursi Kapolri.

 Bisa Telan Banyak Korban Jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan 2020
Indonesia
Bisa Telan Banyak Korban Jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan 2020

"Sejak munculnya pandemi ini JPRR sudah mendorong pilkada kita harus diundur atau ditunda sampai 2021," tuturnya.

Sultan HB X Minta Jangan Ada Diskriminasi Agama di Barak Pengungsian
Indonesia
Sultan HB X Minta Jangan Ada Diskriminasi Agama di Barak Pengungsian

Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan peninjauan ke barak pengungsian Merapi Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Selasa (10/11).