Instruksi Mendagri Soal Pencopotan Kepala Daerah Diharap Tak Sekedar 'Gertak Sambal' Mendagri Tito Karnavian. (Foto: setkab.go.id).

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia itu tengah menjadi sorotan. Khususnya soal poin pemberian sanksi berupa pencopotan kepala daerah yang lalai dalam menegakkan protokol kesehatan.

"Instruksi Menteri Dalam Negeri itu tidak boleh hanya sekedar pemanis di bibir atau pelipur lara atau hanya sekedar gertak sambal dari Istana," ujar praktisi hukum Petrus Selestinus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/11).

Baca Juga:

Polisi Cegat Puluhan Massa Masuk DPR, Ada yang Positif Corona

Apalagi, Instruksi Mendagri itu merupakan produk politik hasil rapat terbatas Kabinet dan arahan dari Presiden Jokowi.

Menurut Petrus, instruksi Mendagri itu berhubungan dengan peristiwa sejumlah acara Rizieq Shihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Dimana ribuan masa turut hadir dan dianggap melanggar protokol kesehatan.

"Namun tidak ada tindakan tegas dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," ujar dia.

Mendagri Tito Karnavian. ANTARA/HO-Puspen Kemendagri

Publik menunggu sikap tegas dari Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian terkait ketidapatuhan Anies Baswedan terhadap Protokol Kesehatan COVID-19, yang merupakan hukum positif.

"Ini agar Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2020, tidak menjadi macan ompong atau hanya gertak sambal," ujar Petrus.

Baca Juga:

Protokol Kesehatan saat Demo Dilanggar, Pelaku Bisa Dijerat UU Kekarantinaan

Petrus berpendapat, Mendagri Tito Karnavian harus mencontoh konsistensi Menteri Agama Fachrul Razi. Meskipun tanpa didahului Instruksi, Menag telah membebastugaskan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang karena mengabaikan protokol kesehatan.

"Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan menegakan disiplin dan kepatuhan Kepala Daerah seperti dimaksud dalam pasal 67, 78 dan 81 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, sering diabakan," jelas Petrus. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update Corona DKI Jumat (21/8): 32.398 Positif, 22.228 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Jumat (21/8): 32.398 Positif, 22.228 Orang Sembuh

Jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 32.398 kasus.

Anak Buah Yasonna: Perubahan Statuta UI Hanya Persoalan Politik
Indonesia
Anak Buah Yasonna: Perubahan Statuta UI Hanya Persoalan Politik

"Kita biasa aja, banyak Undang-Undang, PP berubah-ubah kan biasa aja, enggak ada persoalan, ini kan persoalan politik," sambung dia.

Anak Buah Anies Tegaskan Tahun Ini Enggak Beli Lahan Kuburan
Indonesia
Anak Buah Anies Tegaskan Tahun Ini Enggak Beli Lahan Kuburan

Selama ini Pemprov sudah memanfaatkan lahan seluas 3,3 hektar

Sidak ke Stasiun Tanah Abang, Kapolda Metro Soroti Kerumunan Antrian Penumpang
Indonesia
Sidak ke Stasiun Tanah Abang, Kapolda Metro Soroti Kerumunan Antrian Penumpang

Dalam hal ini dari anggota sudah menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga jarak

Yasonna Tunjuk Kepala BPHN Jadi Plt Dirjen Imigrasi
Indonesia
Yasonna Tunjuk Kepala BPHN Jadi Plt Dirjen Imigrasi

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi. Penunjukan ini dilakukan lantaran Dirjen Imigrasi, Jhoni Ginting memasuki masa pensiun.

Jamaah Islamiyah Rogoh Kocek Rp300 Juta untuk Berangkatkan Anggota ke Suriah
Indonesia
Jamaah Islamiyah Rogoh Kocek Rp300 Juta untuk Berangkatkan Anggota ke Suriah

Kelompok teroris Jamaah Islamiyah harus merogoh kocek Rp300 juta untuk memberangkatkan anggotanya ke Suriah.

Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong Dianggap Hambat Vaksinasi Gratis
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong Dianggap Hambat Vaksinasi Gratis

Pemko tidak bisa memaksa faskes untuk hanya membantu vaksinasi program pemerintah. Terlebih, selama ini 14 faskes swasta di Solo tidak mengambil keuntungan.

Polisi Siber Harus Ditopang UU ITE yang Lebih Demokratis
Indonesia
Polisi Siber Harus Ditopang UU ITE yang Lebih Demokratis

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Heru Widodo mengatakan keberadaan polisi siber harus ditopang dengan aturan hukum yag lebih adaptif dengan perkembangan saat ini.

BNPT Tegaskan Keamanan Jadi Kunci Kesejahtera Rakyat Papua
Indonesia
BNPT Tegaskan Keamanan Jadi Kunci Kesejahtera Rakyat Papua

BNPT mempromosikan pendekatan yang bersifat lunak atau soft approach yang berbasiskan kesejahteraan masyaraka

Polisi tidak Paksa Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab
Indonesia
Polisi tidak Paksa Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto menerangkan, rencana melakukan tes swab terhadap Rizieq karena kondisinya tengah sakit.