Instruksi Mendagri Bisa Jadi 'Alat' DPRD Makzulkan Kepala Daerah Mendagri Tito Karnavian saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21-9-2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

MerahPutih.com - Instruksi Mendagri soal ancaman terhadap kepala daerah bisa memicu gerakan politik lokal, melalui DPRD. Sehingga bisa memakzulkan Kepala Daerah.

"Intinya mengingatkan kepala daerah bisa dicopot melalui mekanisme undang-undang yang ada," kata Koordinator Lingkar Masyarakat Madani (Lima), Ray Rangkuti kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/11).

Baca Juga

Yusril Tegaskan Presiden dan Mendagri tak Bisa Copot Kepala Daerah

Ia menjelaskan bisa saja para politisi di tingkat lokal yang menggunakan surat instruksi tersebut untuk menanyakan kinerja kepala daerah dalam penanganan COVID-19.

Jika mencapai cukup dukungan di DPRD bisa saja digiring untuk melakukan pemecatan karena dianggap gagal atau melanggar aturan yang telah dikeluarkan.

“Itu bisa menjadi motivasi politisi daerah untuk melakukan gerakan politik. Itu sah sah saja jika bisa lolos di DPRD,” tutur Ray.

Pengamat Politik dan Pemilu Ray Rangkuti. (MP/Gomes R)

Sementara itu, kepala daerah dituntut menjalankan instruksi itu sebagai bagian dari sumpah jabatan.

“(Instruksi itu) penegasan kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan yang berkaitan dengan penegakan, pengendalian, dan penyebaran COVID-19,” Kata pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi.

Baca Juga

DPR: Mendagri tak Bisa Asal Copot Kepala Daerah

Rullyandi mengatakan kepala daerah harus menyikapi serius peringatan dini itu. Kepala daerah bisa diberhentikan dari jabatannya jika tak melaksanakan undang-undang, termasuk peraturan terkait protokol kesehatan.

“Instruksi Mendagri wajib menjadi pedoman mutlak bagi seluruh kepala daerah untuk tunduk pada sumpah jabatan protokol kesehatan demi mengutamakan keselamatan rakyat,” tegas dia.

Instruksi ini, kata Rullyandi, merupakan amanah konstitusi dan sesuai dengan tugas serta fungsi Mendagri. Hal itu sejalan dengan Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yakni setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan bisa membantu Presiden.

“Hal itu sebagai suatu perintah garis komando pemerintah pusat dengan gagasan prinsip asas umum negara kesatuan dan penyelenggaraan otonomi daerah,” terang Rullyandi.

Mendagri mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Instruksi menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penegakan protokol kesehatan. "Diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," dikutip dari Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020, Kamis (19/11). (Knu)

Baca Juga

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah yang Langgar Prokes, Pakar Hukum: Jangan Sok Kuasa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Salat Bikin Aman dari Virus Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Salat Bikin Aman dari Virus Corona

Sebuah akun Twitter bernama @SuremetO membalas cuitan yang membantah bahwa wudhu dapat mencegah dari COVID-19 dengan menjelaskan mengenai fungsi wudhu yang untuk membersihkan hadas kecil dan besar.

Gunung Raung Masih Berstatus Waspada
Indonesia
Gunung Raung Masih Berstatus Waspada

Sejak tanggal 20 Januari 2021, terekam gempa tremor non harmonik tidak menerus, diikuti oleh gempa vulkanik dalam, disertai adanya perubahan pada tinggi kolom hembusan gas/abu dan warna kolom hembusan.

Susah Terapkan Protokol Kesehatan, MUI Minta Shalat Idul Adha Tidak di Lapangan
Indonesia
Susah Terapkan Protokol Kesehatan, MUI Minta Shalat Idul Adha Tidak di Lapangan

Masjid Raya Baiturrahman, Kota Semarang, yang memiliki kapasitas sampai 3.000 orang lebih, nantinya jemaah yang bisa ikut Shalat Idul Adha hanya sekitar 750 orang.

Tuai Kritik, Kejagung Cabut Pedoman Perlindungan Jaksa
Indonesia
Tuai Kritik, Kejagung Cabut Pedoman Perlindungan Jaksa

Kejagung akan menelusuri oknum yang diduga menyebarkan aturan perlindungan jaksa

Ketan Ireng Solusi Jalur Cepat Urus Surat Kelahiran dan Kematian di Malang
Indonesia
Ketan Ireng Solusi Jalur Cepat Urus Surat Kelahiran dan Kematian di Malang

Untuk memfasilitasi hak sipil masyarakat Malang

 Abu Janda Bakal Diperiksa Polisi Atas Kasus Dugaan Ujaran Kebencian
Indonesia
Abu Janda Bakal Diperiksa Polisi Atas Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

"Permadi Arya alias Abu Janda akan memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus ujaran kebencian di media sosial," kata Ahmad

PMI Jabodetabek Siagakan Personel Bantu Evakuasi
Indonesia
PMI Jabodetabek Siagakan Personel Bantu Evakuasi

PMI juga sedang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

DPR Desak Pemerintah Tanggap Antisipasi Penyebaran Mutasi COVID-19
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tanggap Antisipasi Penyebaran Mutasi COVID-19

Pemerintah resmi mengonfirmasi dua kasus mutasi COVID-19 dengan kode B117 asal Inggris yang ditemukan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

KPK Sita Catatan Penerimaan Uang Suap Wali Kota Cimahi
Indonesia
KPK Sita Catatan Penerimaan Uang Suap Wali Kota Cimahi

Dokumen tersebut ditemukan saat tim penyidik menggeledah empat lokasi

BPOM tak Ingin Gegabah Setujui Kombinasi Obat COVD-19 Unair
Indonesia
BPOM tak Ingin Gegabah Setujui Kombinasi Obat COVD-19 Unair

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah mengawal pelaksanaan beberapa uji klinik obat COVID-19.