Instruksi Mendagri Bisa Jadi 'Alat' DPRD Makzulkan Kepala Daerah Mendagri Tito Karnavian saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21-9-2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

MerahPutih.com - Instruksi Mendagri soal ancaman terhadap kepala daerah bisa memicu gerakan politik lokal, melalui DPRD. Sehingga bisa memakzulkan Kepala Daerah.

"Intinya mengingatkan kepala daerah bisa dicopot melalui mekanisme undang-undang yang ada," kata Koordinator Lingkar Masyarakat Madani (Lima), Ray Rangkuti kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/11).

Baca Juga

Yusril Tegaskan Presiden dan Mendagri tak Bisa Copot Kepala Daerah

Ia menjelaskan bisa saja para politisi di tingkat lokal yang menggunakan surat instruksi tersebut untuk menanyakan kinerja kepala daerah dalam penanganan COVID-19.

Jika mencapai cukup dukungan di DPRD bisa saja digiring untuk melakukan pemecatan karena dianggap gagal atau melanggar aturan yang telah dikeluarkan.

“Itu bisa menjadi motivasi politisi daerah untuk melakukan gerakan politik. Itu sah sah saja jika bisa lolos di DPRD,” tutur Ray.

Pengamat Politik dan Pemilu Ray Rangkuti. (MP/Gomes R)

Sementara itu, kepala daerah dituntut menjalankan instruksi itu sebagai bagian dari sumpah jabatan.

“(Instruksi itu) penegasan kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan yang berkaitan dengan penegakan, pengendalian, dan penyebaran COVID-19,” Kata pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi.

Baca Juga

DPR: Mendagri tak Bisa Asal Copot Kepala Daerah

Rullyandi mengatakan kepala daerah harus menyikapi serius peringatan dini itu. Kepala daerah bisa diberhentikan dari jabatannya jika tak melaksanakan undang-undang, termasuk peraturan terkait protokol kesehatan.

“Instruksi Mendagri wajib menjadi pedoman mutlak bagi seluruh kepala daerah untuk tunduk pada sumpah jabatan protokol kesehatan demi mengutamakan keselamatan rakyat,” tegas dia.

Instruksi ini, kata Rullyandi, merupakan amanah konstitusi dan sesuai dengan tugas serta fungsi Mendagri. Hal itu sejalan dengan Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yakni setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan bisa membantu Presiden.

“Hal itu sebagai suatu perintah garis komando pemerintah pusat dengan gagasan prinsip asas umum negara kesatuan dan penyelenggaraan otonomi daerah,” terang Rullyandi.

Mendagri mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Instruksi menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penegakan protokol kesehatan. "Diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," dikutip dari Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020, Kamis (19/11). (Knu)

Baca Juga

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah yang Langgar Prokes, Pakar Hukum: Jangan Sok Kuasa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LaNyalla: Pandemi Membuka Mata Soal Kualitas Kesehatan Masyarakat
Indonesia
LaNyalla: Pandemi Membuka Mata Soal Kualitas Kesehatan Masyarakat

Pandemi juga memberi hikmah sekaligus pekerjaan besar kepada Bangsa Indonesia untuk memikirkan ulang bagaimana ketahanan ekonomi di sektor produksi dalam negeri, mulai dari skala UKM hingga menengah besar.

Pemkot Potong Tunjangan ASN 30 Persen, Gibran: Gaji Saya Buat Bantu Warga Miskin
Indonesia
Pemkot Potong Tunjangan ASN 30 Persen, Gibran: Gaji Saya Buat Bantu Warga Miskin

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memutuskan memotong 30 persen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ribuan ASN.

Bobby Perintahkan Para Anak Buahnya Untuk Bekerja Sama
Indonesia
Bobby Perintahkan Para Anak Buahnya Untuk Bekerja Sama

Pimpinan kewilayahan fokus terhadap kondisi dan situasi khususnya kebersihan, kesehatan, dan pendataan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Jokowi Minta Budi Karya Koordinasikan Proses Layanan Keluarga Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Jokowi Minta Budi Karya Koordinasikan Proses Layanan Keluarga Korban Sriwijaya Air

Segala sesuatu yang merupakan hak, diselesaikan dengan baik dan cepat

Deviden BUMN Cuma Ditargekan 40 Triliun di 2022
Indonesia
Deviden BUMN Cuma Ditargekan 40 Triliun di 2022

Penugasan pemerintah jangan membebani BUMN meskipun perusahaan pelat merah tersebut mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Gegara Gibran Potong Tunjangan Pegawai, ASN Mengadu ke DPRD
Indonesia
Gegara Gibran Potong Tunjangan Pegawai, ASN Mengadu ke DPRD

Kebijakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai ribuan ASN Solo sebesar 10 persen sampai 15 persen mendapat protes dari sejumlah organisasi perangkat daerah.

PKS Soroti Profesionalitas Polisi Terkait Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
PKS Soroti Profesionalitas Polisi Terkait Kasus Rizieq Shihab

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta polisi untuk bertindak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus hukum Rizieq Shihab

Mabes Polri Segera Panggil Novel Baswedan cs Bahas Perekrutan Jadi ASN
Indonesia
Mabes Polri Segera Panggil Novel Baswedan cs Bahas Perekrutan Jadi ASN

Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menyampaikan pertemuan tersebut akan dilakukan jika mekanisme perekrutan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah rampung.

10 Instansi Paling Banyak Diminati dan Sepi Pelamar CPNS
Indonesia
10 Instansi Paling Banyak Diminati dan Sepi Pelamar CPNS

Catatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun Facebook, hingga Senin (26/7) pukul 15.35 WIB Sudah ada 4.112.722 pelamar yang mengisi formulir pada situs SSCASN.

Polisi Ringkus Otak Pencurian Pecah Kaca Mobil Lintas Kabupaten di Jateng
Indonesia
Polisi Ringkus Otak Pencurian Pecah Kaca Mobil Lintas Kabupaten di Jateng

Polresta Surakarta, Jawa Tengah menangkap satu orang otak pelaku pencurian dengan pemberatan dengan modus pecah kaca mobil pada 11 Agustus 2021.