Instruksi Mendagri Bisa Jadi 'Alat' DPRD Makzulkan Kepala Daerah Mendagri Tito Karnavian saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21-9-2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

MerahPutih.com - Instruksi Mendagri soal ancaman terhadap kepala daerah bisa memicu gerakan politik lokal, melalui DPRD. Sehingga bisa memakzulkan Kepala Daerah.

"Intinya mengingatkan kepala daerah bisa dicopot melalui mekanisme undang-undang yang ada," kata Koordinator Lingkar Masyarakat Madani (Lima), Ray Rangkuti kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/11).

Baca Juga

Yusril Tegaskan Presiden dan Mendagri tak Bisa Copot Kepala Daerah

Ia menjelaskan bisa saja para politisi di tingkat lokal yang menggunakan surat instruksi tersebut untuk menanyakan kinerja kepala daerah dalam penanganan COVID-19.

Jika mencapai cukup dukungan di DPRD bisa saja digiring untuk melakukan pemecatan karena dianggap gagal atau melanggar aturan yang telah dikeluarkan.

“Itu bisa menjadi motivasi politisi daerah untuk melakukan gerakan politik. Itu sah sah saja jika bisa lolos di DPRD,” tutur Ray.

Pengamat Politik dan Pemilu Ray Rangkuti. (MP/Gomes R)

Sementara itu, kepala daerah dituntut menjalankan instruksi itu sebagai bagian dari sumpah jabatan.

“(Instruksi itu) penegasan kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan yang berkaitan dengan penegakan, pengendalian, dan penyebaran COVID-19,” Kata pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi.

Baca Juga

DPR: Mendagri tak Bisa Asal Copot Kepala Daerah

Rullyandi mengatakan kepala daerah harus menyikapi serius peringatan dini itu. Kepala daerah bisa diberhentikan dari jabatannya jika tak melaksanakan undang-undang, termasuk peraturan terkait protokol kesehatan.

“Instruksi Mendagri wajib menjadi pedoman mutlak bagi seluruh kepala daerah untuk tunduk pada sumpah jabatan protokol kesehatan demi mengutamakan keselamatan rakyat,” tegas dia.

Instruksi ini, kata Rullyandi, merupakan amanah konstitusi dan sesuai dengan tugas serta fungsi Mendagri. Hal itu sejalan dengan Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yakni setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan bisa membantu Presiden.

“Hal itu sebagai suatu perintah garis komando pemerintah pusat dengan gagasan prinsip asas umum negara kesatuan dan penyelenggaraan otonomi daerah,” terang Rullyandi.

Mendagri mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Instruksi menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penegakan protokol kesehatan. "Diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," dikutip dari Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020, Kamis (19/11). (Knu)

Baca Juga

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah yang Langgar Prokes, Pakar Hukum: Jangan Sok Kuasa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seluruh Simpatisan Persija yang Diamankan Polisi Negatif COVID-19
Indonesia
Seluruh Simpatisan Persija yang Diamankan Polisi Negatif COVID-19

Sudah dipulangkan secara bertahap sejak pagi

Para Pemenang Nobel Terima Penghargaan dari Rumah Masing-masing
Dunia
Para Pemenang Nobel Terima Penghargaan dari Rumah Masing-masing

Para pemenang Nobel 2020 menerima penghargaan mereka dalam siaran yang ditayangkan pada Kamis (10/12).

Ribuan Kendaraan Telah Tinggalkan Surabaya Lewat Jalan Tol
Indonesia
Ribuan Kendaraan Telah Tinggalkan Surabaya Lewat Jalan Tol

Budi Karya Sumadi minta masyarakat melakukan tes Rapid Antigen mandiri guna mengantisipasi penumpukan penumpang usai Lebaran

Potong Penularan COVID-19, Anies Diberi 3 Mobil Lab PCR Corona
Indonesia
Potong Penularan COVID-19, Anies Diberi 3 Mobil Lab PCR Corona

Pemprov DKI Jakarta bersama Human Initiative hadirkan 3 unit mobile laboratorium polymerase chain reaction (PCR) test COVID-19 Biosafety Level (BSL) 2.

43 Jenazah Korban Pesawat Sriwijaya Air Terindentifikasi
Indonesia
43 Jenazah Korban Pesawat Sriwijaya Air Terindentifikasi

"Total korban yang sudah teridentifikasi sampai hari ini sejumlah 43 jenazah," ucap Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Kramat Jati, Brigjen Asep Hendradiana,

Biaya Perawatan Kecantikan Pinangki Capai Rp111 Juta
Indonesia
Biaya Perawatan Kecantikan Pinangki Capai Rp111 Juta

Menurut dia, selama tiga bulan, total biaya perawatan kecantikan dan kesehatan Pinangki mencapai Rp111 juta.

Demokrat: Kritik BEM UI ke Jokowi Oase di Tengah Gersangnya Demokrasi
Indonesia
Demokrat: Kritik BEM UI ke Jokowi Oase di Tengah Gersangnya Demokrasi

BEM UI melalui unggahan di media sosial mengkritik Presiden Jokowi sebagai "King of Lips Service".

Percepat Vaksinasi, Walkot Surabaya Minta Sinergitas Ditingkatkan
Indonesia
Percepat Vaksinasi, Walkot Surabaya Minta Sinergitas Ditingkatkan

Eri Cahyadi juga meninjau warga yang donor darah dan donor plasma konvalesen di Grand City Surabaya.

Tarif Swab COVID-19, RSUD Depok Ikut Aturan Pemerintah
Indonesia
Tarif Swab COVID-19, RSUD Depok Ikut Aturan Pemerintah

Animo masyarakat untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 secara mandiri masih tergolong rendah

PJI Pastikan tak Beri Pendampingan Hukum untuk Jaksa Pinangki
Indonesia
PJI Pastikan tak Beri Pendampingan Hukum untuk Jaksa Pinangki

Menurut Untung, hal tersebut juga sekaligus menjadi peringatan bagi anggota jaksa lainnya agar tidak bermain-main dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan pengabdian bagi institusi kejaksaan.