Instruksi Jokowi Soal Mobil Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Dilakukan Bertahap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko (tengah). (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diteken Presiden pada 13 September 2022.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa penerapan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 dilakukan secara bertahap.

Baca Juga:

Polri akan Gunakan Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di KTT G20

Moeldoko mengatakan bahwa pelaksanaan penerapan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas tersebut, juga akan disesuaikan dengan kesiapan industri mobil listrik di dalam negeri.

"Jadi ini nanti akan berjalan bertahap, akan juga disesuaikan dengan kesiapan industri mobil listrik itu sendiri," kata Moeldoko, dilansir dari Antara, Rabu (21/9).

Moeldoko menjelaskan, selain disesuaikan dengan kesiapan industri mobil listrik di dalam negeri, juga akan memperhatikan kesiapan ekosistem pada sektor tersebut seperti kesiapan stasiun pengisian daya, kemampuan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan kesiapan lainnya.

Menurutnya, dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, merupakan bentuk semangat dan komitmen Pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kendaraan listrik, dan penerapan Perjanjian Paris.

"Pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap Perjanjian Paris, yaitu pada 2060 kita menuju zero emission," ujarnya pula.

Selain itu, katanya lagi, transformasi energi merupakan salah satu tema besar yang akan dibicarakan dalam G20. Sehingga, dikeluarkannya Inpres tersebut juga menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah dan berkomitmen untuk kepentingan lingkungan.

"Transformasi energi adalah tema besar yang akan dibicarakan dalam G20, sehingga Inpres ini menunjukkan kepada dunia kami bersungguh-sungguh menuju kepada perubahan lingkungan yang semakin baik," ujarnya.

Baca Juga:

Jokowi Berikan Instruksi Khusus ke Luhut Lancarkan Penggunaan Mobil Listrik

Ia menambahkan, pembiayaan terkait pengadaan kendaraan listrik tersebut nantinya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Jika APBD tidak mencukupi, bagaimana itu akan diatur oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Skema penggunaan mobil listrik tersebut, katanya pula, pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa melakukan pembelian kendaraan tersebut, atau menyewa dari perusahaan-perusahaan penyedia.

"Penerapan diharapkan bisa secepatnya, untuk skema bisa membeli atau menyewa," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu ditandatangani pada 13 September 2022.

Inpres tersebut merupakan wujud komitmen Presiden Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan. Inpres Nomor 7 Tahun 2022 ditujukan ke seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Selain itu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati wali kota. (*)

Baca Juga:

Kejagung Dukung Program Mobil Listrik yang Diusung Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Makau Tutup Semua Kasino
Dunia
Makau Tutup Semua Kasino

Kasino-kasino di Makau sebelumnya pernah ditutup pada Februari 2020 selama 15 hari

Kasus Lukas Enembe, Kapolda Papua Barat Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi
Indonesia
Kasus Lukas Enembe, Kapolda Papua Barat Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi

Penegakan hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe menimbulkan reaksi sebagian masyarakat.

4 Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara
Indonesia
4 Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara

Pemerintah ingin agar ASN pindah ke IKN dengan senang hati, bukan karena paksaan.

Jokowi Nyatakan Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua Permintaan dari Bawah
Indonesia
Jokowi Nyatakan Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua Permintaan dari Bawah

Presiden Joko Widodo mengatakan, pembentukan tiga provinsi DOB di Papua berdasarkan permintaan dari bawah.

Peringati Hari Buruh, Jokowi: Roda Ekonomi Bergerak Karena Kerja Keras Pekerja
Indonesia
Peringati Hari Buruh, Jokowi: Roda Ekonomi Bergerak Karena Kerja Keras Pekerja

Presiden menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi semua pekerja yang tiada henti.

KSAD Tak Ingin Lagi Berpolemik soal Ucapan Kontroversial Effendi Simbolon
Indonesia
KSAD Tak Ingin Lagi Berpolemik soal Ucapan Kontroversial Effendi Simbolon

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dan anak buahnya sudah memaafkan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Effendi Simbolon.

Ditjen PAS Angkat Bicara Tanggapi Jual Beli Kamar di Lapas Cipinang
Indonesia
Ditjen PAS Angkat Bicara Tanggapi Jual Beli Kamar di Lapas Cipinang

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) angkat bicara menanggapi dugaan jual beli kamar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang.

Menteri Airlangga Singgung Gelombang Omicron dalam Forum G20
Indonesia
Menteri Airlangga Singgung Gelombang Omicron dalam Forum G20

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan G20, mulai 14 Februari hingga 19 Februari 2022. Meski di tengah ancaman gelombang Omicron, pertemuan G20 tetap berlangsung dengan satu orang delegasi mengundurkan diri rapat tatap muka terkait Omicron.

KAI Operasikan 56 KA Tambahan saat Libur Akhir Tahun, Tiket Sudah Bisa Dipesan
Indonesia
KAI Operasikan 56 KA Tambahan saat Libur Akhir Tahun, Tiket Sudah Bisa Dipesan

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero mengoperasikan 56 kereta api (KA) tambahan pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 untuk periode keberangkatan 22 Desember 2022 s.d 8 Januari 2023.

Tambahan Kasus COVID-19 Capai 1.344 pada Senin (26/9)
Indonesia
Tambahan Kasus COVID-19 Capai 1.344 pada Senin (26/9)

Dengan penambahan positif pada hari ini, maka total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 6.423.873.