Inspeksi PPKM Darurat di Solo, Kapolri Sigit: Mobility Index Masyarakat Masih Tinggi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito inspeksi PPKM Darurat di Solo, Jumat (9/7). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat nasional masih belum sesuai harapan. Hal itu dapat dilihat dengan mobility index masyarakat masih tinggi.

Demikian diungkapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau vaksinasi massal bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) Ganip Warsito di Solo, Jawa Tengah, Jumat (9/7).

"Saya minta agar personel kepolisian yang ada di pos penyekatan untuk lebih memperketat kendaraan yang melintas di wilayah yang melaksanakan PPKM Darurat," ujar Sigit.

Baca Juga:

Ketersediaan Oksigen di Solo Tinggal Beberapa Jam Lagi, Gibran Minta Bantuan

Dikatakannya, saat ini mobility index masyarakat masih tinggi atau masih di bawah target 50 persen. Hal ini yang jadi bahan evaluasi bersamaan pada pekan kedua PPKM Darurat.

"Hasil evaluasi sementara kita lihat, mobility index masih tinggi sehingga harus ditegaskan lagi, bahwa yang boleh melaksanakan kegiatan saat ini adalah masyarakat yang terkait sektor esensial," ungkap dia.

Mantan Kapolresta Surakarta ini mengimbau pada masyarakat untuk tinggal di rumah sehingga pergerakannya bisa dikurangi dan laju penularan dan laju pertumbuhan COVID-19. Terutama wilayah Jawa Tengah, khususnya wilayah Soloraya itu bisa diminimalkan.

"Untuk personel yang ada di titik-titik penyekatan diharapkan benar-benar melaksanakan dengan baik. Mobilitas tingkat kecamatan hingga antar kabupaten harus benar-benar ditekan," kata dia

 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito inspeksi PPKM Darurat di Solo, Jumat (9/7). (MP/Ismail)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito inspeksi PPKM Darurat di Solo, Jumat (9/7). (MP/Ismail)

Ia juga meminta pada petugas yang berjaga di posko penyekatan bisa benar-benar tersaring mana yang melaksanakan kerja kritikal dan esensial mana yang tidak.

Selain itu, petugas juga diminta menerapkan sistem agar proses pemeriksaan tidak menciptakan kerumunan panjang serta harus ada tanda khusus bagi masyarakat yang memang bekerja di dua sektor tersebut.

"Tolong untuk dicek betul cek suratnya sehingga mereka yang melintas dan masuk kerja adalah betul-betul berada di kelompok kritikal dan esensial," kata dia.

Baca Juga:

Prihatin Banyak Warga Terdampak PPKM Darurat, Anggota DPRD PKS Solo Potong Gaji

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menambahkan selama PPKM Darurat diharapkan mobilitas masyarakat bisa ditekan minimal 50 persen dan diupayakan bisa sampai angka 30 persen. Kontak antar masyarakat bisa berkurang dan berimbas pada penurunan angka penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia.

"Apabila mobilitas indeks tercapai kontak antar-masyarakat bisa kita hindari dan menekan angka penularan," katanya.

Ia menambahkan, meski tidak bisa sampai angka 0, setidaknya bisa kita lihat dari penurunan angka kasus harian jika PPKM Mikro di hulu dan PPKM darurat di hilir bisa dilaksanakan dengan baik,” tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah).

Baca Juga:

DPKPP Solo Makamkan 580 Jenazah dengan Prokotol Kesehatan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kamera e-TLE Dipasang di Jalur Transjakarta, Intai Pengendara Bandel
Indonesia
Kamera e-TLE Dipasang di Jalur Transjakarta, Intai Pengendara Bandel

"Sehingga kendaraan yang menerobos jalur busway itu juga bisa ditilang dengan kamera e-TLE," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo

Isu Taliban di KPK di Tengah Kasus Bansos, Novel: Lagu Lama
Indonesia
Isu Taliban di KPK di Tengah Kasus Bansos, Novel: Lagu Lama

"Isu radikal-taliban, lagu lama," kata Novel

KPK: Surat Tugas dan Edaran di Papua Palsu
Indonesia
KPK: Surat Tugas dan Edaran di Papua Palsu

KPK menerima informasi mengenai surat tugas dan surat edaran yang mengatasnamakan KPK di wilayah Provinsi Papua.

Idul Adha Saat Pandemi, Menteri Agama Singgung Pesan Arafah
Indonesia
Idul Adha Saat Pandemi, Menteri Agama Singgung Pesan Arafah

Mari junjung nilai kemanusiaan, jaga kesehatan di tengah pandemi

Tiba di Ponpes Al Mukmin Ngruki, Ba'asyir Langsung Ajak Pengurus Salat di Masjid
Indonesia
Tiba di Ponpes Al Mukmin Ngruki, Ba'asyir Langsung Ajak Pengurus Salat di Masjid

Ba'asyir bebas murni setelah divonis 15 tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Bogor.

Awal Pekan, Jumlah Penumpang KRL Alami Lonjakan
Indonesia
Awal Pekan, Jumlah Penumpang KRL Alami Lonjakan

PT KAI Commuter mencatat jumlah penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) harian rata-rata 315.075 orang.

COVID-19 Meningkat, Aceh Minta RS Lapangan
Indonesia
COVID-19 Meningkat, Aceh Minta RS Lapangan

Paling tidak, Aceh membutuhkan rumah sakit lapangan, dengan memiliki 200 lebih tempat tidur.

Pengembang Perumahan Diminta Sediakan Hunian Yang Terjangkau
KPR
Pengembang Perumahan Diminta Sediakan Hunian Yang Terjangkau

PPDPP mencatat penyaluran FLPP telah disalurkan sebanyak 103.272 unit senilai Rp10,58 triliun.

Kapolri Perintahkan Kapolda Sulteng Berkantor di Poso
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kapolda Sulteng Berkantor di Poso

Kebijakan ini berlaku mulai Selasa (1/12) selama proses perburuan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Kisah Orang Tua Mengantar Anak Sekolah di Tengah Pandemi
Indonesia
Kisah Orang Tua Mengantar Anak Sekolah di Tengah Pandemi

"Saya bersyukur dan senang akhirnya anak bungsu (Naufa) bisa kembali sekolah tatap muka," kata Risma