Insiator KAMI Diperlakukan bak Teroris, Jimly: Penjara Bukan untuk yang Beda Pendapat Anggota DPD Jimly Asshiddiqie. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Penangkapan sejumlah tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menuai kritikan. Apalagi, mereka ditampilkan ke depan publik dengan mengenakan baju tahanan drngan tangan diborgol.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jimly Asshiddiqie menilai, mereka tak pantas diproses apalagi sampai diborgol seraya dipamerkan kedepan publik.

"Ditahan saja tak pantas apalagi diborgol untuk kepentingan disiarluaskan," kata Jimly dalam akun Twitternya yang dikutip di Jakarta, Senin (16/10).

Baca Juga

Petinggi KAMI Kumpulkan Uang Rp500 Ribu untuk Danai Pendemo UU Ciptaker

Jimly melanjutkan, sebagai pengayom warga, polisi harusnya lebih bijaksana dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengingatkan, sekarang, penjara dimana-mana sudah penuh.

"Carilah orang jahat, bukan orang salah atau yang sekedar "salah". Kelebihan penghuni (over kapasitas) sudah 208%. Bahkan di kota-kota besar sudah 300%," papar Jimly.

Maka, lanjut Jimly, peruntukkanlah penjara bagi para penjahat saja, bukan untuk orang yang berbeda pendapat.

"Mereka yang beda pendapat cukup diajak dialog dengan hikmah untuk pencerahan," jelas dia.

Polisi akhirnya mengungkapkan peran tiga petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang sebelumnya ditangkap terkait aksi menolak UU Cipta Kerja dan berujung ricuh.

Tersangka pertama, yakni Jumhur Hidayat (JH) diduga menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA lewat akun Twitter miliknya.

"Dia menulis salah satunya, ‘UU memang untuk primitif, investor dari RRC dan pengusaha rakus'. Ini ada di beberapa tweet-nya," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).

Argo menuturkan, unggahan JH diduga menyebabkan aksi unjuk rasa anarkis maupun vandalisme. JH pun disangkakan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Ia terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Tersangka kedua, yakni Anton Permana (AP). Berdasarkan keterangan polisi, AP menyebarkan konten negatif lewat Facebook serta Youtube.

Salah satu unggahan AP menyinggung multifungsi Polri yang dinilai melebihi dwifungsi ABRI. Unggahan AP lainnya ada yang terkait dengan UU Cipta Kerja.

Baca Juga

Pentolan KAMI Diciduk karena Sebut Negara Kepolisian Republik Indonesia

"Juga ada ‘Disahkan UU Ciptaker, bukti negara ini telah dijajah’, kemudian juga ‘Negara sudah tidak kuasa lindungi rakyatnya’ dan ‘Negara dikuasai oleh cukong VOC gaya baru," ucap Argo.

AP dijerat Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 207 KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
400 Lebih Kabupaten di Indonesia Laporkan Infeksi Ganda DBD dan COVID-19
Indonesia
400 Lebih Kabupaten di Indonesia Laporkan Infeksi Ganda DBD dan COVID-19

Pada 2020 ada perbedaan di mana jumlah kasus masih terus bertambah hingga bulan Juni

PKS Tegas Minta Pembahasan RUU HIP Dibatalkan, Syaratnya....
Indonesia
PKS Tegas Minta Pembahasan RUU HIP Dibatalkan, Syaratnya....

Penekanan kembali pada trisila dan ekasila bisa mengacaukan konstruksi pemahaman Pancasila

Pengamat Soroti Pola Komunikasi Pemerintah Hadapi Virus Corona
Indonesia
Pengamat Soroti Pola Komunikasi Pemerintah Hadapi Virus Corona

Pemerintah juga harus membangun sistem informasi yang terintegrasi dan sosialisasi secara masif

Datangi Markas Tentara, Kapolda Metro Minta Jakarta Tak Diacak-acak Ormas Radikal
Indonesia
Datangi Markas Tentara, Kapolda Metro Minta Jakarta Tak Diacak-acak Ormas Radikal

Kapolda Metro dan Pangdam Jaya mendatangi Markas Batalyon Infanteri (Yonif) Mekanis 201, Cibubur, Jakarta Timur.

Pemerintah Baru Wajibkan Masker, Pengamat: Bagus daripada tidak Sama Sekali
Indonesia
Pemerintah Baru Wajibkan Masker, Pengamat: Bagus daripada tidak Sama Sekali

Pengajar dari Universitas Al Azhar ini menilai idealnya seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu memiliki sifat antisipatif.

Risma Ungkap Kinerja Calon Penggantinya Eri Cahyadi
Indonesia
Risma Ungkap Kinerja Calon Penggantinya Eri Cahyadi

"Ke depan itu semua harus diteruskan, diperbaiki apa yang masih kurang, misalnya masih ada beberapa spot yang banjir," katanya.

KPU Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada Serentak dengan Penerapan Protokol COVID-19
Indonesia
KPU Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada Serentak dengan Penerapan Protokol COVID-19

Pemungutan suara di TPS adalah tahapan utama dalam sebuah pemilihan.

Peran Aktif Anak Muda Kunci Pembangunan Berkelanjutan 2030
Indonesia
Peran Aktif Anak Muda Kunci Pembangunan Berkelanjutan 2030

Keterlibatan aktif anak muda menjadi penentu dalam tercapainya pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) demi menciptakan tatanan dunia yang lebih baik pada 2030 nanti.

Setneg Larang Formula E di Monas, JakPro Cari Trek Alternatif
Indonesia
Setneg Larang Formula E di Monas, JakPro Cari Trek Alternatif

"Mudah-mudahan bisa ketemu dengan teman-teman infrastruktur untuk pembuatan desain sirkuit seperti apa alternatifnya," kata Hilbram

 Patuhi PSBB, KAJ Kembali Perpanjang Peniadaan Kegiatan Ibadah di Gereja
Indonesia
Patuhi PSBB, KAJ Kembali Perpanjang Peniadaan Kegiatan Ibadah di Gereja

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 191/3.5/12/2020 kegiatan gereja yang ditiadakan adalah seluruh Misa Mingguan, Misa Harian, dan Misa Novena.