Insiator KAMI Diperlakukan bak Teroris, Jimly: Penjara Bukan untuk yang Beda Pendapat Anggota DPD Jimly Asshiddiqie. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Penangkapan sejumlah tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menuai kritikan. Apalagi, mereka ditampilkan ke depan publik dengan mengenakan baju tahanan drngan tangan diborgol.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jimly Asshiddiqie menilai, mereka tak pantas diproses apalagi sampai diborgol seraya dipamerkan kedepan publik.

"Ditahan saja tak pantas apalagi diborgol untuk kepentingan disiarluaskan," kata Jimly dalam akun Twitternya yang dikutip di Jakarta, Senin (16/10).

Baca Juga

Petinggi KAMI Kumpulkan Uang Rp500 Ribu untuk Danai Pendemo UU Ciptaker

Jimly melanjutkan, sebagai pengayom warga, polisi harusnya lebih bijaksana dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengingatkan, sekarang, penjara dimana-mana sudah penuh.

"Carilah orang jahat, bukan orang salah atau yang sekedar "salah". Kelebihan penghuni (over kapasitas) sudah 208%. Bahkan di kota-kota besar sudah 300%," papar Jimly.

Maka, lanjut Jimly, peruntukkanlah penjara bagi para penjahat saja, bukan untuk orang yang berbeda pendapat.

"Mereka yang beda pendapat cukup diajak dialog dengan hikmah untuk pencerahan," jelas dia.

Polisi akhirnya mengungkapkan peran tiga petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang sebelumnya ditangkap terkait aksi menolak UU Cipta Kerja dan berujung ricuh.

Tersangka pertama, yakni Jumhur Hidayat (JH) diduga menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA lewat akun Twitter miliknya.

"Dia menulis salah satunya, ‘UU memang untuk primitif, investor dari RRC dan pengusaha rakus'. Ini ada di beberapa tweet-nya," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).

Argo menuturkan, unggahan JH diduga menyebabkan aksi unjuk rasa anarkis maupun vandalisme. JH pun disangkakan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Ia terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Tersangka kedua, yakni Anton Permana (AP). Berdasarkan keterangan polisi, AP menyebarkan konten negatif lewat Facebook serta Youtube.

Salah satu unggahan AP menyinggung multifungsi Polri yang dinilai melebihi dwifungsi ABRI. Unggahan AP lainnya ada yang terkait dengan UU Cipta Kerja.

Baca Juga

Pentolan KAMI Diciduk karena Sebut Negara Kepolisian Republik Indonesia

"Juga ada ‘Disahkan UU Ciptaker, bukti negara ini telah dijajah’, kemudian juga ‘Negara sudah tidak kuasa lindungi rakyatnya’ dan ‘Negara dikuasai oleh cukong VOC gaya baru," ucap Argo.

AP dijerat Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 207 KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KKB Pimpinan Sabinus Waker Berulah, Tembak Guru Hingga Tewas
Indonesia
KKB Pimpinan Sabinus Waker Berulah, Tembak Guru Hingga Tewas

Saat kejadian, ada tiga tetangga korban yang mendengar suara tembakan dan langsung melarikan diri

Tim DVI Terima 16 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ-182
Indonesia
Tim DVI Terima 16 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ-182

"Hingga pukul 09.00 WIB, tim DVI sudah menerima 16 kantong jenazah dan 3 kantong properti," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di RS Polri Kramat Jati, Senin (11/1).

DKI Tunggu Putusan Pusat Terkait Pencairan Bantuan Tunai PPKM Darurat
Indonesia
DKI Tunggu Putusan Pusat Terkait Pencairan Bantuan Tunai PPKM Darurat

Ada usulan tambahan anggaran PEN sebesar Rp 225,4 triliun, yang berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Tak Ada Pilihan Lain, Prabowo Minta Seluruh Kader Gerindra Sukseskan Pemerintahan Jokowi
Indonesia
Usai Pandemi, 10 Pekerjaan Ini Paling Dibutuhkan Perusahaan
Indonesia
Usai Pandemi, 10 Pekerjaan Ini Paling Dibutuhkan Perusahaan

Survei Kementerian Ketenagakerjaan ini, dilakukan di 17 sektor usaha, 72 persennya di Pulau Jawa.

Sakti Wahyu Trenggono Janji Kerja Keras Tanpa Retorika
Indonesia
Sakti Wahyu Trenggono Janji Kerja Keras Tanpa Retorika

Sakti Wahyu Trenggono mengaku siap menjalankan amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang dipercayakan Presiden Joko Widodo.

PSBB Diperketat, Warga Butuh Stimulus Buat Amankan Daya Beli
Indonesia
PSBB Diperketat, Warga Butuh Stimulus Buat Amankan Daya Beli

"Stimulus konsumsi bagi masyarakat (konsumen) tidak hanya melalui pemberian tunai transfer tetapi juga dengan relaksasi kredit konsumsi, kredit kendaraan bermotor dan sebagainya," kata Rizal E Halim.

Mulai Hari ini, Penumpang Kereta Naik di Stasiun Cikampek Wajib Tes GeNose
Indonesia
Mulai Hari ini, Penumpang Kereta Naik di Stasiun Cikampek Wajib Tes GeNose

Pengguna jasa kereta api jarak jauh (KAJJ) di Stasiun Cikampek dan sekitarnya, mulai hari ini, Jumat (21/5), wajib menjalankan tes GeNose C-19.

Jika Tak Ada Gerakan Seperti KAMI, Demokrasi Indonesia Dalam Ancaman
Indonesia
Jika Tak Ada Gerakan Seperti KAMI, Demokrasi Indonesia Dalam Ancaman

Mereka yang ikut mendeklarasikan KAMI juga memiliki reputasi

KPK Minta Risma Perbaiki Basis Data Penerima Bansos
Indonesia
KPK Minta Risma Perbaiki Basis Data Penerima Bansos

KPK meminta Kementerian Sosial memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi basis data penerima bantuan sosial.