Insentif Otomotif dan Properti Incar Tabungan Kelas Menengah Hyundai Creta yang diuji coba di pabrik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (13/1/2022). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira.)

MerahPutih.com - Pemerintah mengincar dana masyarakat golongan menengah ke atas melalui kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) di sektor properti dan otomotif untuk mendorong multiplier effect bagi pemulihan ekonomi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pandemi COVID-19 menghantam pertumbuhan ekonomi hingga berada di angka negatif 2,1 persen.

Baca Juga:

Insentif Barang Penanganan Pandemi Diperpanjang Selama 6 Bulan

Memasuki tahun 2021, banyak program pemerintah yang berupaya mendorong pemulihan ekonomi meskipun ketika memasuki periode Juli-Agustus, COVID-19 varian delta merebak sehingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus diberlakukan.

"Pertumbuhan ekonomi di kuartal III/2021 itu 3,5 persen, padahal di kuartal II 7,1 persen. Ini (membuat) pertumbuhan ekonomi terhambat, yang tadinya kita berharap bisa mencapai 5 persen di tahun 2021, akhirnya hanya berada di sekitar 3,7-3,8 persen terutama karena varian delta," ujar Febrio.

Ia mengatakan, pemerintah terus melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang didorong dengan kebijakan-kebijakan yang memiliki multiplier effect kuat, salah satunya mendorong insentif pajak di sektor otomotif.

Dalam insentif di sektor otomotif,jumlah persentase tertentu dalam pembelian komponen dari dalam negeri yang wajib dipenuhi pabrikan untuk mendapatkan insentif mencapai 80 persen. Hal ini dinilai berdampak sangat tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat kelas menengah atas dinilai masih tumbuh sangat tinggi di 2021 hingga lebih dari 12 persen.

"Banyak uang dari kelas menengah (atas) ini yang harusnya bisa tersalurkan untuk membeli barang-barang dengan adanya insentif pemerintah itu. Ini kita harapkan bisa menjadi dorongan yang lebih cepat lagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 2022,” kata Kepala BKF.

Pameran otomotif. (Foto: Antara)
Pameran otomotif. (Foto: Antara)

Ia menyatakan, pemberian insentif yang diberlakukan pemerintah dapat dikendalikan sehingga takkan memberatkan fiskal. Dengan itu, pemerintah mengharapkan multiplier effect dari insentif PPn akan terus berlangsung.

"Tentang multiplier effect, misalnya kalau rumah kan berarti dia akan beli alat bangunan, beli batu, semen, lalu tenaga kerjanya, lalu transportasinya, itu yang kita sebut sebagai multiplier effect. Demikian juga dengan industri otomotif," ucap Febrio.

Sidang Kabinet Paripurna pada 30 Desember 2021 memutuskan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi properti akan diperpanjang hingga Juni 2022. (Asp)

Baca Juga:

REI Lakukan Lobi Minta Insentif PPN Rumah Diperpajang Sampai Akhir 2022

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ada Crowd Free Night saat Pergantian Tahun, Pelaku Usaha Harus Tutup Jam 22.00
Indonesia
Ada Crowd Free Night saat Pergantian Tahun, Pelaku Usaha Harus Tutup Jam 22.00

Bila nantinya ada yang melanggar aturan tersebut usai disosialisasi, Satpol PP DKI tak segan-segan memberi tindakan tegas.

Legislator Khawatir Bulan Ramadan 'Ternoda' Jika Pemilu 2024 Saat Puasa
Indonesia
Legislator Khawatir Bulan Ramadan 'Ternoda' Jika Pemilu 2024 Saat Puasa

Karena itu sangat memungkinkan menjadi bahan bakar efektif untuk menyulut perpecahan

Di Hadapan Mendag, Anggota DPR Ungkap Penyebab Minyak Goreng Langka
Indonesia
Di Hadapan Mendag, Anggota DPR Ungkap Penyebab Minyak Goreng Langka

Politikus Partai Nasdem ini juga mengungkapkan ada dugaan penghilangan barang, sehingga membuat minyak goreng menjadi langka.

Setelah Kemarahan Kapolda, Proses Hukum Coki Ditarik dari Polres Metro Tangerang
Indonesia
Setelah Kemarahan Kapolda, Proses Hukum Coki Ditarik dari Polres Metro Tangerang

Kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Coki Pardede memasuki babak baru.

Ketersediaan Oksigen di RSHS Masih Terkendali
Indonesia
Ketersediaan Oksigen di RSHS Masih Terkendali

Karena kebutuhan oksigen masing-masing pasien itu beda

Ini 16 Tuntutan Buruh saat Aksi May Day 14 Mei Mendatang
Indonesia
Ini 16 Tuntutan Buruh saat Aksi May Day 14 Mei Mendatang

Peringatan Hari Buruh atau May Day akan dihiasi sejumlah aksi buruh pada Sabtu 14 Mei mendatang. Aksi pertama akan digelar di depan Gedung DPR mulai pukul 10.00 - 12.00 WIB. Aksi ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 100 ribu buruh dari wilayah Jabodetabek.

Tren Penumpang KRL Mulai Meningkat, Pengguna Harus Lebih Disiplin Prokes
Indonesia
Tren Penumpang KRL Mulai Meningkat, Pengguna Harus Lebih Disiplin Prokes

Volume penumpang KRL Jabodetabek rata-rata sebanyak 518.941 pengguna di pekan pertama Januari 2022.

Megawati: Basarnas, BMKG, dan BNPB Adalah The Three Musketeers
Indonesia
Megawati: Basarnas, BMKG, dan BNPB Adalah The Three Musketeers

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memberikan penghargaan kepada PDI Perjuangan (PDIP) yang telah berdedikasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Kuansing Andi Putra
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Kuansing Andi Putra

Andi merupakan tersangka kasus dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing. Penahanannya diperpanjang selama 40 hari ke depan.

Geruduk Kantor Kementerian Perdagangan, Buruh Minta Mendag Lutfi Mundur
Indonesia
Geruduk Kantor Kementerian Perdagangan, Buruh Minta Mendag Lutfi Mundur

Sejumlah elemen buruh menggelar demonstrasi di depan kantor Kemendag yang berada di Jalan MI Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (22/3).