Insentif Otomotif dan Properti Incar Tabungan Kelas Menengah Hyundai Creta yang diuji coba di pabrik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (13/1/2022). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira.)

MerahPutih.com - Pemerintah mengincar dana masyarakat golongan menengah ke atas melalui kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) di sektor properti dan otomotif untuk mendorong multiplier effect bagi pemulihan ekonomi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pandemi COVID-19 menghantam pertumbuhan ekonomi hingga berada di angka negatif 2,1 persen.

Baca Juga:

Insentif Barang Penanganan Pandemi Diperpanjang Selama 6 Bulan

Memasuki tahun 2021, banyak program pemerintah yang berupaya mendorong pemulihan ekonomi meskipun ketika memasuki periode Juli-Agustus, COVID-19 varian delta merebak sehingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus diberlakukan.

"Pertumbuhan ekonomi di kuartal III/2021 itu 3,5 persen, padahal di kuartal II 7,1 persen. Ini (membuat) pertumbuhan ekonomi terhambat, yang tadinya kita berharap bisa mencapai 5 persen di tahun 2021, akhirnya hanya berada di sekitar 3,7-3,8 persen terutama karena varian delta," ujar Febrio.

Ia mengatakan, pemerintah terus melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang didorong dengan kebijakan-kebijakan yang memiliki multiplier effect kuat, salah satunya mendorong insentif pajak di sektor otomotif.

Dalam insentif di sektor otomotif,jumlah persentase tertentu dalam pembelian komponen dari dalam negeri yang wajib dipenuhi pabrikan untuk mendapatkan insentif mencapai 80 persen. Hal ini dinilai berdampak sangat tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat kelas menengah atas dinilai masih tumbuh sangat tinggi di 2021 hingga lebih dari 12 persen.

"Banyak uang dari kelas menengah (atas) ini yang harusnya bisa tersalurkan untuk membeli barang-barang dengan adanya insentif pemerintah itu. Ini kita harapkan bisa menjadi dorongan yang lebih cepat lagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 2022,” kata Kepala BKF.

Pameran otomotif. (Foto: Antara)
Pameran otomotif. (Foto: Antara)

Ia menyatakan, pemberian insentif yang diberlakukan pemerintah dapat dikendalikan sehingga takkan memberatkan fiskal. Dengan itu, pemerintah mengharapkan multiplier effect dari insentif PPn akan terus berlangsung.

"Tentang multiplier effect, misalnya kalau rumah kan berarti dia akan beli alat bangunan, beli batu, semen, lalu tenaga kerjanya, lalu transportasinya, itu yang kita sebut sebagai multiplier effect. Demikian juga dengan industri otomotif," ucap Febrio.

Sidang Kabinet Paripurna pada 30 Desember 2021 memutuskan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi properti akan diperpanjang hingga Juni 2022. (Asp)

Baca Juga:

REI Lakukan Lobi Minta Insentif PPN Rumah Diperpajang Sampai Akhir 2022

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Peruntukan Rusun PIK Pulogadung Harus Tepat Sasaran
Indonesia
Peruntukan Rusun PIK Pulogadung Harus Tepat Sasaran

"Karena seperti yang kita tahu rumah susun ini harusnya buat siapa, apalagi kalau harga sewanya Rp 550 ribu sampai Rp 750 ribu, ini sangat murah," kata Ida.

Kepala BIN Berseloroh Siapa Sosok Berambut Putih di Depan Prabowo dan Jokowi
Indonesia
Kepala BIN Berseloroh Siapa Sosok Berambut Putih di Depan Prabowo dan Jokowi

BG menafsirkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pemimpin dengan kerutan dan berambut putih.

PSI tidak Dukung Anies, Grace Natalie Singgung Intoleransi dan Korupsi
Indonesia
PSI tidak Dukung Anies, Grace Natalie Singgung Intoleransi dan Korupsi

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie memastikan partainya tidak akan mendukung Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sepur Kelinci Wisata Terguling di Ladang, Dua Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Sepur Kelinci Wisata Terguling di Ladang, Dua Orang Meninggal Dunia

Akibat kejadian itu dua orang meninggal dunia dan belasan penumpang lain mengalami luka-luka dilarikan di rumah sakit terdekat.

Pemerintah Buka Program Kartu Prakerja Gelombang 23, Dibutuhkan 500 Peserta
Indonesia
Pemerintah Buka Program Kartu Prakerja Gelombang 23, Dibutuhkan 500 Peserta

Kabar baik bagi masyarakat yang tengah mencari pekerjaan. Pemerintah secara resmi membuka program Kartu Prakerja Gelombang 23 pada hari ini, Kamis (17/2).

Kemehub Terbitkan SE Baru Tentang PPLN di Indonesia, Simak Aturan Selengkapnya
Indonesia
Kemehub Terbitkan SE Baru Tentang PPLN di Indonesia, Simak Aturan Selengkapnya

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Surat Edaran Nomor 33/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19.

Terdakwa Kasus Asabri Dituntut Hukuman Mati, Aktivis HAM: Tak Seharusnya Diterapkan
Indonesia
Terdakwa Kasus Asabri Dituntut Hukuman Mati, Aktivis HAM: Tak Seharusnya Diterapkan

Dakwaan jaksa diklaim tidak menyertakan penerapan hukuman mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Kemenag Terbitkan Edaran Pelaksanaan Kurban di Tengah Wabah PMK
Indonesia
Kemenag Terbitkan Edaran Pelaksanaan Kurban di Tengah Wabah PMK

ementerian Agama telah menerbitkan panduan Nomor 10/2022 tentang Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah/2022 Masehi di tengah wabah PMK.

Terpilih Jadi Ketua, M. Ainul Yakin Akan Jadikan GP Ansor DKI Perekat Keberagaman
Indonesia
Terpilih Jadi Ketua, M. Ainul Yakin Akan Jadikan GP Ansor DKI Perekat Keberagaman

Yakin ingin mewujudkan kader Ansor DKI Jakarta kedepan memiliki kemampuan untuk menjadi kader yang siap menghadapi tantangan zaman.

3.607 Kasus Baru COVID-19, DKI Jakarta Sumbang Terbanyak
Indonesia
3.607 Kasus Baru COVID-19, DKI Jakarta Sumbang Terbanyak

Penambahan kasus harian COVID-19 terus terjadi. Indonesia mencatat sebanyak 3.607 kasus baru COVID-19, Selasa (6/9).