Insentif COVID-19 Membuka Risiko Korupsi dan Pemborosan Menteri Sosial Juliari Batubara. (Foto: antara).,

MerahPutih.com - Risiko salah urus, pemborosan, korupsi, dan penipuan dapat lebih mudah terjadi di tengah pandemi COVID-19. Risiko terseut terjai karena pemerintah di seluruh dunia menetapkan kebijakan menekan penyebaran COVID-19 dan memberikan berbagai insentif dengan anggaran yang sangat besar

"Pada saat terjadi kebingungan yang tiba-tiba, meningkatkan risiko tidak mencapai tujuan yang dimaksudkan,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna dalam webinar Internasional Ensuring Transparency and Accountability in Covid-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach/Perspective di Jakarta, Senin (11/1).

Baca Juga:

Risma Sebut Kemensos Gunakan Software agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Agung menyebutkan, risiko-risiko tersebut pada faktanya telah terjadi di Indonesia yaitu terdapat pejabat negara menyalahgunakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah krisis kesehatan.

"Faktanya saat ini terdapat investigasi yang sedang berlangsung di Indonesia tentang kemungkinan salah alokasi dana bantuan COVID-19 yang cukup besar,” ujarnya.

Peristiwa tersebut, menunjukkan bahwa sistem pengawasan di Indonesia telah berfungsi dengan baik sehingga tindakan korupsi tersebut dapat segera diungkap.

“Dan dengan jelas menunjukkan bahwa audit BPK yang efektif akan mendukung tujuan nasional ini yaitu untuk pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Agung mengatakan pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi Lembaga Pemeriksa Keuangan atau Supreme Audit Institutions (SAI) untuk meningkatkan dan menegaskan perannya sebagai lembaga tata kelola utama.

Ia menegaskan transparansi dan akuntabilitas merupakan dua komponen utama dalam tata kelola yang tidak boleh dikompromikan bahkan selama krisis. Seluruh pemangku kepentingan harus menanamkan nilai tata kelola saat menangani masalah kritisnya.

Ketua BPK
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna

“BPK menyadari kondisi tersebut dan oleh karena itu sedang melakukan audit komprehensif berbasis risiko,” katanya.

Pihaknya melakukan audit komprehensif berbasis risiko karena merupakan instrumen penting dan strategis dalam rangka memitigasi risiko tinggi yang timbul dalam situasi darurat. Audit komprehensif dilakukan untuk seluruh elemen keuangan negara yang merupakan respons pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19.

“Kami menggabungkan tujuan dari tiga jenis audit yaitu audit keuangan, kinerja, dan kepatuhan,” ujarnya.

Salah satu program kasys korupsi saat pandemi adalah suap dari program Bantuan Sosial Jabodetabek. Di mana, Menteri Sosial Juliari P. Batubara diduga menerima suap dari program tersebut sebesar Rp10 ribu dari tiap paket bantuan sosial senilai Rp300 ribu. Paling tidak, Juliari menerima suap Rp17 miliar dari program Bansos. (Pon)

Baca Juga:

KPK Minta Risma Perbaiki Basis Data Penerima Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga DKI Diperingatkan Kembali dari Liburan sebelum Tanggal 1 November
Indonesia
Warga DKI Diperingatkan Kembali dari Liburan sebelum Tanggal 1 November

Dishub Provinsi DKI Jakarta memprediksi puncak arus balik liburan panjang akan terjadi pada Minggu 1 November 2020.

Kasus Corona DKI Senin (7/9): 47.796 Positif, 35.431 Sembuh
Indonesia
Kasus Corona DKI Senin (7/9): 47.796 Positif, 35.431 Sembuh

Adapun penambahan kasus positif di Jakarta sebanyak 703 jiwa.

Wali Kota Solo Larang Perayaan Natal dan Tahun Baru di Luar Rumah
Indonesia
Wali Kota Solo Larang Perayaan Natal dan Tahun Baru di Luar Rumah

Pelarangan tersebut mengacu pada tingginya angka kasus COVID-19 Solo yang saat ini mencapai 3.509 kasus.

Pengerjaan Proyek Underpass Senen Extension Capai 70 Persen
Indonesia
Pengerjaan Proyek Underpass Senen Extension Capai 70 Persen

"Untuk Underpass Senen Ekstension progres pekerjaan saat ini sudah mencapai sekitar 70 persen," kata Hari

Revitalisasi TIM Masuki Tahap 2
Indonesia
Revitalisasi TIM Masuki Tahap 2

Pengerjaan revitalisasi TIM sudah dimulai pada pertengahan 2019 yang terbagi menjadi dua tahap yaitu fase satu dan fase dua

Stok Vaksin Cukup, Vaksinasi COVID-19 di Juni Ditargetkan 1 Juta Per Bulan
Indonesia
Stok Vaksin Cukup, Vaksinasi COVID-19 di Juni Ditargetkan 1 Juta Per Bulan

Tercatat, pada 26 Maret lalu jumlah vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di Indonesia telah mencapai 10 juta vaksinasi. Kemudian, pada 30 April, vaksinasi yang telah dilakukan telah menembus angka 20 juta.

Indonesia Kirim 200 Unit Oxygen Concentrators ke India
Dunia
Indonesia Kirim 200 Unit Oxygen Concentrators ke India

Sebelumnya, pemerintah bersama asosiasi dan pelaku industri Indonesia juga telah mengirimkan bantuan untuk India pada 10 Mei lalu, berupa 1.400 unit tabung oksigen.

Penjelasan BMKG Penyebab Gempa M 5,2 di Lampung
Indonesia
Penjelasan BMKG Penyebab Gempa M 5,2 di Lampung

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi,” kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Bambang Setiyo Prayitn

Anies Segera Evaluasi Proyek Mangkrak Enam Gubernur Terdahulunya
Indonesia
Anies Segera Evaluasi Proyek Mangkrak Enam Gubernur Terdahulunya

Pemprov DKI menyadari bahwa hal tersebut tidak mudah

Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Tambahan Biaya APBD Renovasi Balai Kota
Indonesia
Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Tambahan Biaya APBD Renovasi Balai Kota

Pemprov DKI Jakarta memastikan, tidak ada tambahan biaya dari APBD dalam penataan kantor perangkat kerja/unit kerja di Balai Kota DKI.