Insentif COVID-19 Membuka Risiko Korupsi dan Pemborosan Menteri Sosial Juliari Batubara. (Foto: antara).,

MerahPutih.com - Risiko salah urus, pemborosan, korupsi, dan penipuan dapat lebih mudah terjadi di tengah pandemi COVID-19. Risiko terseut terjai karena pemerintah di seluruh dunia menetapkan kebijakan menekan penyebaran COVID-19 dan memberikan berbagai insentif dengan anggaran yang sangat besar

"Pada saat terjadi kebingungan yang tiba-tiba, meningkatkan risiko tidak mencapai tujuan yang dimaksudkan,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna dalam webinar Internasional Ensuring Transparency and Accountability in Covid-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach/Perspective di Jakarta, Senin (11/1).

Baca Juga:

Risma Sebut Kemensos Gunakan Software agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Agung menyebutkan, risiko-risiko tersebut pada faktanya telah terjadi di Indonesia yaitu terdapat pejabat negara menyalahgunakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah krisis kesehatan.

"Faktanya saat ini terdapat investigasi yang sedang berlangsung di Indonesia tentang kemungkinan salah alokasi dana bantuan COVID-19 yang cukup besar,” ujarnya.

Peristiwa tersebut, menunjukkan bahwa sistem pengawasan di Indonesia telah berfungsi dengan baik sehingga tindakan korupsi tersebut dapat segera diungkap.

“Dan dengan jelas menunjukkan bahwa audit BPK yang efektif akan mendukung tujuan nasional ini yaitu untuk pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Agung mengatakan pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi Lembaga Pemeriksa Keuangan atau Supreme Audit Institutions (SAI) untuk meningkatkan dan menegaskan perannya sebagai lembaga tata kelola utama.

Ia menegaskan transparansi dan akuntabilitas merupakan dua komponen utama dalam tata kelola yang tidak boleh dikompromikan bahkan selama krisis. Seluruh pemangku kepentingan harus menanamkan nilai tata kelola saat menangani masalah kritisnya.

Ketua BPK
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna

“BPK menyadari kondisi tersebut dan oleh karena itu sedang melakukan audit komprehensif berbasis risiko,” katanya.

Pihaknya melakukan audit komprehensif berbasis risiko karena merupakan instrumen penting dan strategis dalam rangka memitigasi risiko tinggi yang timbul dalam situasi darurat. Audit komprehensif dilakukan untuk seluruh elemen keuangan negara yang merupakan respons pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19.

“Kami menggabungkan tujuan dari tiga jenis audit yaitu audit keuangan, kinerja, dan kepatuhan,” ujarnya.

Salah satu program kasys korupsi saat pandemi adalah suap dari program Bantuan Sosial Jabodetabek. Di mana, Menteri Sosial Juliari P. Batubara diduga menerima suap dari program tersebut sebesar Rp10 ribu dari tiap paket bantuan sosial senilai Rp300 ribu. Paling tidak, Juliari menerima suap Rp17 miliar dari program Bansos. (Pon)

Baca Juga:

KPK Minta Risma Perbaiki Basis Data Penerima Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub Papua Meninggal Dunia di Jakarta
Indonesia
Wagub Papua Meninggal Dunia di Jakarta

Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal meninggal dunia pada Jumat (21/5) sekitar pukul 04.00 WIB.

Nakes yang Mesum Sesama Jenis di RSD Wisma Atlet Dipecat
Indonesia
Nakes yang Mesum Sesama Jenis di RSD Wisma Atlet Dipecat

Untuk oknum nakes semalam sudah diperiksa di Polres Jakarta Pusat

Pembayaran Pengobatan COVID-19 ke RS Masih Nunggak
Indonesia
Pembayaran Pengobatan COVID-19 ke RS Masih Nunggak

"Realisasi pembayaran klaim pasien COVID-19 per 16 Juli 2021, telah mencapai Rp 13,6 triliun untuk 187,6 ribu pasien. Selanjutnya telah dialokasikan tambahan sebesar Rp 11,97 triliun," kata Menkeu.

Update COVID-19 Jumat (12/2): Pasien Sembuh COVID-19 Capai 1 Juta
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (12/2): Pasien Sembuh COVID-19 Capai 1 Juta

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR)

DPR Dukung Pembukaan Sekolah Tatap Muka di 2021
Indonesia
DPR Dukung Pembukaan Sekolah Tatap Muka di 2021

"Jika orang tua siswa tidak mengizinkan, maka siswa tetap dibolehkan ikut belajar secara daring,” ujar Sofyan Tan.

Hari ini, Komandan Polda Metro Jaya Resmi Berganti
Indonesia
Hari ini, Komandan Polda Metro Jaya Resmi Berganti

Di penghujung hari sebagai Kapolda Metro Jaya, Nana Sudjana melakukan kunjungan ke Kampung Sehat Ketahanan Pangan di Kampung Ledug, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Kamis (19/11).

Anies Dipanggil Polisi karena Rizieq Shihab, ini Tanggapan Wagub DKI
Indonesia
Anies Dipanggil Polisi karena Rizieq Shihab, ini Tanggapan Wagub DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dipanggil Polda Metro Jaya terkait kegiatan Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri Imam Besar FPI, Rizieq Shihab

DPR Minta Polri Tindak Tegas Pelaku Penimbunan Obat COVID-19
Indonesia
DPR Minta Polri Tindak Tegas Pelaku Penimbunan Obat COVID-19

“Saya berharap pihak kepolisian melakukan tindakan hukum tegas kepada para mafia tersebut,” tegas Herman kepada wartawan, Selasa (13/7).

Kasus Bansos, Sekjen Kemensos Serahkan Sepeda Brompton ke KPK
Indonesia
Kasus Bansos, Sekjen Kemensos Serahkan Sepeda Brompton ke KPK

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemsos) Hartono Laras menyerahkan satu unit sepeda merek Brompton kepada KPK.

Soal Temuan Komnas HAM, KPK Janji Bakal Patuhi Hukum
Indonesia
Soal Temuan Komnas HAM, KPK Janji Bakal Patuhi Hukum

KPK berjanji akan mengikuti rekomendasi Komnas HAM