Insentif Barang Penanganan Pandemi Diperpanjang Selama 6 Bulan Kedatangan vaksin di Indonesia. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pemberian fasilitas insentif pajak terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan fasilitas pajak penghasilan (PPh) bagi tenaga kesehatan diperpanjang sampai akhir Juni 2022.

"Perpanjangan insentif diberikan karena pemerintah memahami penyebaran COVID-19 belum berakhir sepenuhnya," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor di Jakarta, Rabu (12/1).

Baca Juga:

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Penyebab Utama Penambahan Omicron di Indonesia

Dalam PMK-226/PMK.03/2021, pemerintah memberikan dua jenis fasilitas insentif yaitu fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut atau ditanggung pemerintah (DTP) dan fasilitas pembebasan dari pemungutan PPh.

Insentif PPN DTP diberikan kepada tiga pihak dalam kegiatan penanganan pandemi yaitu pertama adalah badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak yang memberikan sumbangan barang kena pajak (BKP) dalam rangka penanganan pandemi atas impor atau perolehan BKP.

Barang-barang ini berupa obat-obatan, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, dan peralatan perawatan pasien.

Kedua, industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19. Ketiga, wajib pajak (WP) yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat.

Selanjutnya, insentif PPh 22 diberikan kepada tiga pihak yakni pertama adalah badan/instansi pemerintah, rumah sakit dan pihak yang memberikan sumbangan barang dalam rangka penanganan pandemi atas pembelian barang.

Barang itu berupa obat-obatan, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri serta dan peralatan perawatan pasien.

Kedua adalah industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas pembelian bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19.

Kedatagan Vaksin. (Foto: Antara)
Kedatagan Vaksin. (Foto: Antara)

Ketiga adalah pihak ketiga yakni pihak yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit dan pihak lain untuk penanganan pandemi yang melakukan penjualan barang penanganan pandemi kepada pihak tertentu.

"Insentif PPN dan PPh yang diberikan juga termasuk untuk impor, perolehan maupun pembelian vaksin booster sehingga vaksin booster dapat dinikmati gratis oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Neilmaldrin.

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif berupa fasilitas PPh final sebesar 0 persen atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan.

SDM bidang kesehatan meliputi tenaga kesehatan yaitu dokter dan perawat serta tenaga pendukung kesehatan seperti tenaga kebersihan, tenaga pengemudi ambulans dan tenaga pemulasaran jenazah.

"Mereka yang memberikan pelayanan kesehatan untuk penanganan COVID-19 dan mendapatkan honorarium atau imbalan lainnya dapat menerima penghasilan tambahan tersebut secara penuh karena dikenai PPh 0 persen," katanya. (Asp)

Baca Juga:

14 Warga Jabar Terpapar Omicron, Ridwan Kamil Sebut Wilayahnya Masih Aman

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
GoTo Siap Hadapi Gugatan Pemilik Merek GOTO Rp 2 Triliun Lebih
Indonesia
GoTo Siap Hadapi Gugatan Pemilik Merek GOTO Rp 2 Triliun Lebih

Terbit Financial Technology menggugat PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia senilai Rp 2,08 triliun atas sengketa merek bernama sama.

BNPB: Kenaikan Kasus COVID-19 Tidak Timbulkan Banyak Kematian
Indonesia
BNPB: Kenaikan Kasus COVID-19 Tidak Timbulkan Banyak Kematian

Terhitung sejak 23 Maret 2020 sampai 19 Februari 2022 jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet sebanyak 154.149 orang.

27 PWNU Minta Muktamar Digelar 17 Desember
Indonesia
27 PWNU Minta Muktamar Digelar 17 Desember

Ketua Panitia Muktamar Ke-34 NU KH M Imam Aziz menegaskan, pihaknya masih menunggu keputusan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

3 Orang Luka Berat Akibat Tabrakan Truk dan Fortuner di Tol JORR
Indonesia
3 Orang Luka Berat Akibat Tabrakan Truk dan Fortuner di Tol JORR

Insiden kecelakan di tol kembali terjadi. Kali ini, kecelakaan menimpa mobil Fortuner di Jalan Tol JORR KM 53.800 Cakung arah Cikunir melibatkan mobil dan truk pada Minggu (24/4).

Kemenhub Tindak Lanjuti Instruksi Jokowi Terkait Mudik Lebaran
Indonesia
Kemenhub Tindak Lanjuti Instruksi Jokowi Terkait Mudik Lebaran

Kementerian Perhubungan segera menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan mudik Lebaran 2022.

Masa Karantina Diperpanjang Jadi 10 Hari, Satgas COVID-19 Minta Warga Mengerti
Indonesia
Masa Karantina Diperpanjang Jadi 10 Hari, Satgas COVID-19 Minta Warga Mengerti

"Mohon pengertian dari seluruh masyarakat bahwa keputusan ini didasarkan karena peningkatan upaya proteksi Indonesia dari importasi kasus," ujar Wiku mengatakan, dalam konferensi pers secara virtual, pada Kamis (2/12).

Puan Bahas Transisi Pandemi COVID-19 ke Endemi dengan Thailand
Indonesia
Puan Bahas Transisi Pandemi COVID-19 ke Endemi dengan Thailand

DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Senat/Wakil Presiden Majelis Nasional Kerajaan Thailand Prof. Pornpetch Wichitcholchai. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah soal transisi dari kondisi pandemi COVID-19 ke endemi.

Anies Perpanjang PPKM Mikro Selama Dua Pekan
Indonesia
Anies Perpanjang PPKM Mikro Selama Dua Pekan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang kembali PPKM Mikro selama dua pekan mulai dari 15 hingga 28 Juni 2021.

Diteriaki Presiden, Begini Ceramah Anies di Masjid UGM
Indonesia
Diteriaki Presiden, Begini Ceramah Anies di Masjid UGM

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diteriaki presiden oleh mahasiswa saat mengisi ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Dari video yang tersebar di group WhatsApp, mahasiswa menyerbu Anies yang tengah berdiri di atas mimbar Masjid UGM.

Komposisi Ideal Anggota KPU-Bawaslu Versi Pengamat
Indonesia
Komposisi Ideal Anggota KPU-Bawaslu Versi Pengamat

Para calon komisioner dua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut harus memiliki tiga unsur penting