Inkonsisten Putusan MK tentang UU Cipta Kerja di Mata PKS Majelis Hakim Konstitusi MK saat sidang uji materi UU Cipta Kerja. Foto: ANT

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 45. MK memerintahkan perbaikan UU tersebut. Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun sejak putusan MK diucapkan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan MK inkonsisten. Alih-alih membatalkannya, MK justru memberikan tenggang waktu 2 tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. "Seperti ada inkonsistensi tapi keputusan MK final dan mengikat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, saat dikonfirmasi, Jumat (26/11).

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Diputus Inkonstitusional Bersyarat, MK Semestinya Batalkan UU 11/2020

Di sisi lain, kata Mardani, putusan MK terkait UU Cipta Kerja menjadi catatan besar bagi pemerintah sebagai pengusul dan yang merapihkan paling akhir. "Beragam kesalahan ketik dampaknya menurunkan kualitas Perundang-undangan kita," ujarnya.

Menurut anggota Komisi II DPR ini, putusan MK juga menjadi momentum untuk mengevaluasi gaya pembahasan borongan versi Omnibus Law Cipta Kerja. "Karena peluang hadirnya kekosongan hukum dan beragam turunannya secara tersirat dari keputusan MK bisa menurunkan kualitas negara hukum kita," tutup dia.

Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Fotografer : Djo, Aziz/ PKSFoto)

Sebelumnya dalam pembacaan putusan perkara gugatan UU Cipta Kerja, Kamis (25/11), MK dalam amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya:

a. Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";

b. Menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

d. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;

e. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Pon)

Baca Juga:

MK Larang Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Terkait UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Nilai Pancasila Disalahgunakan untuk Pecah Belah Persatuan Bangsa
Indonesia
PKS Nilai Pancasila Disalahgunakan untuk Pecah Belah Persatuan Bangsa

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Akhmad Syaikhu menilai ideologi Pancasila disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan memecah persatuan bangsa. Akibatnya, masyarakat kini dalam kondisi terpecah belah.

Kapolri Perintahkan Bawahanya Fokus di Perkara Besar Bikin Resah Warga
Indonesia
Kapolri Perintahkan Bawahanya Fokus di Perkara Besar Bikin Resah Warga

sepanjang tahun 2021 lalu, Polri juga telah melakukan penindakan tegas terhadap kasus pinjaman online (pinjol) ilegal. Setidaknya, ada 89 perkara yang diungkap dengan 65 tersangka

Jaksa Agung Larang Terdakwa Mendadak Pakai Atribut Keagamaan saat Sidang
Indonesia
Jaksa Agung Larang Terdakwa Mendadak Pakai Atribut Keagamaan saat Sidang

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengeluarkan larangan terdakwa memakai atribut keagamaan yang sebelumnya tak pernah dipakai digunakan saat persidangan.

Kapolri Minta Anak Buahnya Habisi Anggota Mujahidin Indonesia Timur
Indonesia
Kapolri Minta Anak Buahnya Habisi Anggota Mujahidin Indonesia Timur

Tindakan tegas terukur telah dilakukan terhadap pimpinan kelompok MIT, diharapkan seluruh upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dari ancaman kelompok teror.

Respons Wagub DKI soal Penggeledahan Kantor Dinas Pertamanan Jakarta
Indonesia
Respons Wagub DKI soal Penggeledahan Kantor Dinas Pertamanan Jakarta

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria meyakini semua pejabat di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta paham ketentuan terkait pengadaan lahan.

Rasio Timpang, Pemerintah Diminta Menambah SDM Dokter
Indonesia
Rasio Timpang, Pemerintah Diminta Menambah SDM Dokter

Menurut La Nyalla saat ini kondisi rasio dokter dengan masyarakat tidak ideal. Apalagi jumlah dokter saat ini semakin berkurang akibat banyak yang berguguran karena menjadi korban pandemi COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Mengonsumsi Kopi Pahit Dapat Mengatasi Varian Omicron
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mengonsumsi Kopi Pahit Dapat Mengatasi Varian Omicron

Kopi diklaim mampu meningatkan dorongan untuk buang air kecil, sehingga virus corona akan terbuang bersama air seni yang dikeluarkan

Wagub Riza Minta Konser BTS di Stadion JIS tak Dikaitkan ke Ranah Politik
Indonesia
Wagub Riza Minta Konser BTS di Stadion JIS tak Dikaitkan ke Ranah Politik

"Enggak ada hubungannya. Masak semuanya mau dihubungkan sama politik?," ucap Riza di Jakarta, Rabu (27/10)

Biaya Dikeluhkan, Pemerintah DKI Minta Pengelola Kremasi Umumkan Tarif Layanan
Indonesia
Biaya Dikeluhkan, Pemerintah DKI Minta Pengelola Kremasi Umumkan Tarif Layanan

Yayasan Kremasi agar bersurat ke RS terkait penjadwalan kremasi beserta tarifnya. Sehingga, tidak terjadi tawar-menawar di lapangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab/oknum yang merugikan masyarakat.

Garda Relawan Indonesia Semesta Deklarasi Dukung Ganjar Capres 2024
Indonesia
Garda Relawan Indonesia Semesta Deklarasi Dukung Ganjar Capres 2024

Ratusan orang yang mengatasnamakan Garda Relawan Indonesia Semesta (Garis) Soloraya mendeklarasikan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres 2024, Rabu (10/11).