Ini yang Harus Dilakukan Bareskrim Jika Ada Fakta Hukum Baru Kebakaran Kejagung Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). (ANTARA/Aditya Pradana Putra/foc)

Merahputih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Bareskrim Polri mempertimbangkan menjerat pelaku pembakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Pasal 187 KUHP.

“Jika kemudiian, di pengadilan ditemukan fakta hukum dan atau keadaan baru (bukti baru). Bareskrim Polri harus membuka penyidikan baru terhadap para pihak yang lebih bertanggung jawab,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/10).

Baca Juga

Delapan Orang Jadi Tersangka Kebakaran Kejagung, Mayoritas Tukang dan Mandor

Pada penyidikan sekitar dua atau tiga minggu lalu, sebelum penetapan tersangka, penyidik Bareskrim Polri mengenakan Pasal 187 dan Pasal 188.

“Jadi, artinya mesti tetap dibuka kemungkinan penerapan opsi Pasal 187, yaitu dengan sengaja terjadinya kebakaran. Nah itu yang tetap diminta,” jelas Bonyamin.

“Teori kelalaian itu karena lalai membuang puntung rokok di tempat yang dilarang merokok. Jika merokok di tempat dilarang merokok. Berarti bisa jadi juga ada kesengajaan (buang puntung rokok berakibat kebakaran," sambung dia.

Oleh karena itu, Bareskrim Polri harus segera melakukan rekonstruksi perkara yang terbuka agar dapat diliput media dan bahkan dilakukan siaran langsung.

Konferensi pers kebakaran gedung Kejagung (MP/Kanugraha)

Boyamin mencontohkan, misalnya mulai jam dua belas atau mulai pagi, apa yang mereka kerjakan, sampai titik pada saat misalnya ada puntung rokok.

“Bagaimana itu bisa membesar? Apakah betul mereka berusaha memadamkan? Kalau memang berusaha memadamkan, tentunya kan mestinya bisa padam,” ujarnya.

Dengan melakukan rekonstruksi secara terbuka tersebut, maka kecurigaan masyarakat paling tidak dapat dijawab.

Sementara, pengenaan Pasal 188 KUHP patut diduga akan banyak pihak diuntungkan, khususnya terkait kasus kebakaran Gedung Utama, Kejagung karena banyak CCTV terbakar.

Banyak pihak dimaksud yakni terkait kasus Oknum Jaksa PSM yang ingin membebaskan Joko S. Tjandra dengan mengajukam Fatwa MA.

“Siapa yang menemui dan ditemui Oknum Jaksa PSM. Bahasa imajinasi kita, dari rangkaian itu, kalau dalam film ada misalnya Pembunuh Bayaran. Selain itu, bisa juga ada Pembakar Bayaran,” tambah pria plontos ini.

Baca Juga:

ICW minta KPK Turun Tangan Usut Kebakaran di Kejagung

Boyamin beralasan, kebakaran tersebut menyebabkan peristiwa-peristiwa menjadi seperti terputus dan terpotong.

“Akibatnya, tidak bisa dirangkai dalam suatu benang merah yang sangat bisa membuat proses hukum ini bisa digambarkan ulang, dan bisa diproses ke persidangan," papar dia. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup
Indonesia
Eks Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

"Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Harry Prasetyo," kata Jaksa Yanuar Utomo

Ini Kata Iran Soal Siapa Pemenang Pilpres AS
Dunia
Ini Kata Iran Soal Siapa Pemenang Pilpres AS

Iran tidak peduli tentang siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat (AS), namun menunggu kebijakan masa mendatang negara itu agar patuh pada hukum dan perjanjian internasional.

Donald Trump Jr Positif COVID-19
Dunia
Donald Trump Jr Positif COVID-19

Donald Trump Jr, putra Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinyatakan positif COVID-19 pada pekan ini.

 Warga Solo Digegerkan Kemunculan Ratusan Cacing Tanah, Pertanda Gempa Bumi?
Indonesia
Warga Solo Digegerkan Kemunculan Ratusan Cacing Tanah, Pertanda Gempa Bumi?

Prabang lebih percaya kejadian ini ada kaitanya dengan peristiwa fenomena banyaknya gunung berapi yang aktif secara bersamaan diantaranya Gunung Merapi dan Gunung Anak Krakatau.

Komisi A Soroti Penyerapan Anggaran RSUD Cipayung Hanya 75,91 Persen
Indonesia
Komisi A Soroti Penyerapan Anggaran RSUD Cipayung Hanya 75,91 Persen

Penyerapan APBD RSUD di sepanjang tahun 2019 mencapai Rp6,76 triliun atau 90,04 persen dari total anggaran sebesar Rp7,51 triliun.

 Sambut Ratusan Pekerja Migran asal Malaysia, Pemprov Jatim Siapkan Ruang Isolasi
Indonesia
Sambut Ratusan Pekerja Migran asal Malaysia, Pemprov Jatim Siapkan Ruang Isolasi

Jika saat pemeriksaan suhu tubuh ditemukan ada yang bersuhu diatas 37 derajat celsius, dan pada rapid test tersebut menunjukkan hasil positif, maka akan dilanjutkan tes PCR.

PKS Siapkan Israyani dan Karyatin Jadi Anggota DPRD DKI
Indonesia
PKS Siapkan Israyani dan Karyatin Jadi Anggota DPRD DKI

"Ya bu Israyani gantikan pak Dani dan pak Karyatin gantikan bu Umi," ungkap Ketua Majelis Syuro DPW PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi

Rahayu Saraswati Sebut Terjadi Ketimpangan Pembangunan di Tangsel
Indonesia
Rahayu Saraswati Sebut Terjadi Ketimpangan Pembangunan di Tangsel

Menurutnya, hal tersebut harusnya menjadi tugas Pemkot untuk memperbaiki semua jalan di Tangerang Selatan agar tidak ada ketimpangan.

Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh Lebih Baik di 2021
Indonesia
Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh Lebih Baik di 2021

Dibandingkan negara lain, Indonesia struktur ekspor masih lebih banyak komoditas primer dan bukan manufaktur

 Mundur dari TGUPP, Marco: Tugas Komite Pesisir Sudah Selesai
Indonesia
Mundur dari TGUPP, Marco: Tugas Komite Pesisir Sudah Selesai

Pengamat Tata Kota dari Universitas Parahyangan (UNPAR) ini pun menyebut bahwa tugasnya di TGUPP bidang kawasan pesisir telah selesai. Ia saat ini ingin menuntaskan penulisan buku.