Ini Wilayah di Jawa Yang Menerapkan PPKM Level 4 Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah telah memutuskan pemberlakuan PPKM Level 4 dan 3 di wilayah Jawa-Bali mulai hari ini (26/7) sampai 2 Agustus 2021.

Paling tidak, Kementerian Dalam Negeri dalam Instruksi Mendagri 26/2021 menetapkan seluruh wilayah DKI Jakarta dalam PPKM Level 4. Lalu di Provinsi Banten, hanya 3 wilayah yang menerapkan level tertinggi, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Serang.

Untuk wilayah Jawa Barat meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya.

Baca Juga:

PPKM Level 3, Mal Boleh Buka Hingga Pukul 17.00

Lalu, wilayah Jawa Tengah meliputi, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang.

Dan wilayah Yogyakarta yakni, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.

Sedangkan wilayah Jawa Timur meliputi Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun.

Untuk wilayah kabupaten/kota yang tidak disebutkan di atas berarti menerapkan PPKM Level 3.

Sedangkan wilayah Bali sesuai intruksi Kemendagri hanya menerapkan PPKM Level 3.

"PPKM level 3 akan diterapkan di 33 kabupaten/kota di Jawa-Bali seiring dengan perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus 2021 mendatang," ujar Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Panjaitan.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan. (Foto: Antara)
Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan. (Foto: Antara)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian paling tidak mengeluarkan tiga Inmendagri itu yakni, Inmendagri 24/2021, Inmendagri 25/2021 dan Inmendagri 26/2021.

Inmendagri 24/2021 tentang PPKM level 4 dan 3 di wilayah Jawa dan Bali. Instruksi Mendagri ini mulai berlaku sejak 26 Juli 2021 sampai dengan dengan 2 Agustus 2021.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan PPKM level dan level 3 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen," tulis Inmendagri 24/2021.

Kemudian, Inmendagri 25/2021 merupakan instruksi tentang pemberlakuan PPKM level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Instruksi Mendagri ini mulai berlaku sejak 26 Juli 2021 sampai dengan dengan 2 Agustus 2021.Penetapan level wilayah pada Inmendagri ini berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Berikutnya, Inmendagri 26/2021 mengatur tentang penerapan PPKM level 3, 2 dan 1. PPKM dengan kriteria level seperti dalam instruksi Mendagri ini dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT.

Dan, kriteria level wilayah ditentukan berdasarkan asesmen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Instruksi Mendagri 26/2021 ini juga mulai berlaku sejak 26 Juli 2021 sampai dengan dengan 2 Agustus 2021. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Perpanjang PPKM Level 4 Hingga 2 Agustus, dengan Kelonggaran Bagi Dunia Usaha

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KCIC Jamin Aman, Besi Proyek Kereta-Cepat Rp 1 Miliar Dicolong Bukan Tulang Utama
Indonesia
KCIC Jamin Aman, Besi Proyek Kereta-Cepat Rp 1 Miliar Dicolong Bukan Tulang Utama

Besi-besi yang dicuri adalah besi untuk keperluan temporary support seperti H-beam, scaffolding, dan sebagainya.

Oknum Polantas Pakai Mobil Dinas untuk Pacaran Langsung Diproses Hukum
Indonesia
Oknum Polantas Pakai Mobil Dinas untuk Pacaran Langsung Diproses Hukum

Beredar foto polantas menggunakan mobil dinas patroli untuk berpacaran.

KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Bupati Langkat
Indonesia
KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Bupati Langkat

Selain mengamankan Terbit Rencana dan sejumlah pihak lainnya tersebut, tim penindakan KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap yang digelar di Langkat, Sumatera Utara.

Firli Bahuri Ingatkan Kader Parpol Rentan Korupsi
Indonesia
Firli Bahuri Ingatkan Kader Parpol Rentan Korupsi

Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan kader partai politik (parpol) rentan melakukan tindak pidana korupsi.

Pagar Pembatas Penonton di Tribun Utara JIS Roboh saat Grand Launching
Indonesia
Pagar Pembatas Penonton di Tribun Utara JIS Roboh saat Grand Launching

Sejak siang hari, ribuan masyarakat sangat antusias berbondong bondong datang ke JIS khususnya The Jakmania yang merupakan pendukung Persija.

KPK Boyong 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat ke Jakarta
Indonesia
KPK Boyong 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat ke Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Langkat, Sumatra Utara, Selasa (18/1). Ketujuh orang tersebut kini tengah dibawa ke Jakarta.

Cegah Omicron, BNPB Perketat Pengawasan Kedatangan PMI di Kota Batam
Indonesia
Cegah Omicron, BNPB Perketat Pengawasan Kedatangan PMI di Kota Batam

Setiap hari, rata-rata 250 orang berasal dari Singapura dan Johor, Malaysia masuk Indonesia melalui Batam.

IDI Papua Minta Keamanan Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas Negara
Indonesia
IDI Papua Minta Keamanan Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas Negara

IDI Provinsi Papua menyiapkan pendamping untuk pemulihan fisik dan psikis tenaga kesehatan yang selamat korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Ketua DPD Minta Pemerintah Tetapkan Prioritas dan Klasifikasi Jamaah Calon Haji 2022
Indonesia
Ketua DPD Minta Pemerintah Tetapkan Prioritas dan Klasifikasi Jamaah Calon Haji 2022

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, LaNyalla menginginkan Indonesia mendapatkan kuota maksimal.

DPR Minta Kemenkumham Sosialisasikan 14 Pasal Krusial di RKUHP
Indonesia
DPR Minta Kemenkumham Sosialisasikan 14 Pasal Krusial di RKUHP

Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto meminta pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) lebih masif menyosialisasikan terkait 14 pasal krusial dalam RKUHP yang masih menjadi perdebatan publik.