Ini Usul Indonesia Terkait Posisi Gerakan Non Blok Percepat Kemerdekaan Palestina Peta Palestina. (Foto: Tangkapan layar)

MerahPutih.com - Pertemuan Luar Biasa Komite Gerakan Non Blok (GNB) mengenai Palestina digelar secara virtual, Selasa (22/6). Pertemuan ini atas inisiasi Indonesia setelah sebelumnya kawasan Palestina memanas karena serangan Isrel.

Pertemuan Tingkat Menteri Luar Biasa Komite Palestina GNB ini menghasilkan Deklarasi Politik (Political Declaration) yang antara lain berisi kecaman terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, penegasan bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional, dorongan kepada negara-negara untuk mengakui status Palestina sebagai negara.

Baca Juga:

Tuntut Israel Buka Blokade, PBB Serukan Imbauan Bantuan Internasional untuk Gaza

Dalam pertemuan tersebut, Menlu mengingatkan kekerasan Israel sudah menjadi suatu hal yang rutin dan akan terus berlangsung jika dunia tidak dapat menemukan solusi dari akar masalah, yaitu penghentian pendudukan Israel atas Palestina.

Retno mendorong tiga hal penting yang perlu diambil oleh GNB. Pertama, GNB harus mendukung dilaksanakannya kembali negosiasi multilateral yang kredibel.

"Proses politik yang kredibel adalah satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan-kekerasan Israel. Telah lama sekali tidak ada negosiasi damai yang substantif antara Israel dan Palestina," ujarnya.

Ia menegaskan, dukungan GNB terhadap pelaksanaan kembali negosiasi damai sangat penting artinya, melalui platform multilateral yang ada dan didasarkan pada penyelesaian dua negara (two state solution) dan sejalan dengan parameter yang telah disepakati secara internasional.

Kedua, GNB perlu mendukung status Palestina sebagai negara. Jumlah besar negara anggota GNB merupakan sebuah kekuatan. Oleh karena itu, suara GNB akan diperhitungkan oleh dunia.

"GNB harus satu suara dalam mendukung status Palestina sebagai negara dan perjuangan warga Palestina mencapai kemerdekaan. Kita juga harus mendorong negara-negara GNB dan komunitas internasional lainnya yang belum mengakui Palestina sebagai negara untuk segera mengakui," tegas Retno.

Menlu Retno Marsudi. (Foto: Antara)
Menlu Retno Marsudi. (Foto: Antara)

Ketiga, GNB harus mencegah terulangnya kebrutalan Israel. Retno menyampaikan bahwa dalam Pertemuan Majelis Umum PBB bulan Mei lalu, Indonesia mengusulkan pembentukan kehadiran internasional (international presence) di Al-Quds guna memonitor dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan serta menjaga status Al-Haram Al-Sharif sebagai entitas terpisah yang menjadi situs suci tiga agama. Indonesia mengharapkan GNB juga melakukan usulan yang sama.

"Negara anggota GNB yang menjadi anggota DK PBB harus menjadi yang terdepan dalam mendorong inisiatif ini,” ujarnya.

Menlu menegaskan, tujuan pendirian GNB adalah untuk mengakhiri imperialisme dan kolonialisme. Oleh karena itu, GNB masih berutang kepada rakyat Palestina sebuah negara yang merdeka dan setara dengan negara-negara lain.

"Perjuangan kita masih jauh dari selesai, namun dengan bekerja sama, saya yakin suatu hari Palestina akan merdeka," katanya.

Baca Juga:

Instagram Angkat Bicara Soal Tudingan Sensor Konten Pro-Palestina

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sambangi KPK, Anak Buah Anies Serahkan Dokumen Dugaan Korupsi Formula E
Indonesia
Sambangi KPK, Anak Buah Anies Serahkan Dokumen Dugaan Korupsi Formula E

Widi mengatakan, saat ke lembaga antirasuah tersebut pihaknya menyerahkan dokumen setebal sekitar 600 halaman. Dokumen tersebut merupakan himpunan dari proses persetujuan hingga persiapan yang diperlukan KPK untuk mendapatkan informasi secara detail dan utuh mengenai gelaran Formula E

Klaim Rizieq Bebas Hari Ini, Bagaimana Vonis Kasus Swab Test 4 Tahun Penjara?
Indonesia
Klaim Rizieq Bebas Hari Ini, Bagaimana Vonis Kasus Swab Test 4 Tahun Penjara?

Rizieq Shihab dalam perkara pelanggaran kekarantinaan kesehatan Petamburan divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada 27 Mei 2021 lalu.

Pimpinan KPK Tegaskan Tak Akan Cabut SK Penonaktifan Novel Baswedan Cs
Indonesia
Pimpinan KPK Tegaskan Tak Akan Cabut SK Penonaktifan Novel Baswedan Cs

SK Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 dikeluarkan oleh Pimpinan KPK sesuai tugas dan kewenangan

KPK Korek Keterangan Deputi BPOKK Partai Demokrat dalam Kasus Dugaan Suap Bupati PPU
Indonesia
KPK Korek Keterangan Deputi BPOKK Partai Demokrat dalam Kasus Dugaan Suap Bupati PPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi II Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan, Rabu (30/3).

Polri Langsung Proses Laporan terhadap Ferdinand Hutahaean
Indonesia
Polri Langsung Proses Laporan terhadap Ferdinand Hutahaean

Mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean berurusan dengan kasus hukum.

Libur Nataru, Ganjar Prediksi 4,8 juta Pemudik Masuk Jateng
Indonesia
Libur Nataru, Ganjar Prediksi 4,8 juta Pemudik Masuk Jateng

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memprediksi akan ada 4,8 juta pemudik yang akan masuk Jawa Tengah.

Jaksa Agung Ungkap Ada 370 Buronan Belum Tertangkap
Indonesia
Jaksa Agung Ungkap Ada 370 Buronan Belum Tertangkap

Hanya saja Burhanuddin tidak menjelaskan secara rinci siapa saja DPO yang belum berhasil ditangkap

Aktivitas Keuangan Ilegal Melonjak, Literasi Warga Rendah
Indonesia
Aktivitas Keuangan Ilegal Melonjak, Literasi Warga Rendah

Peningkatan perlindungan konsumen menjadi sangat penting saat ini, seiring dengan industri jasa keuangan yang semakin kompleks.

Vaksinasi Berbayar Dinilai Bikin Susah Rakyat di Tengah Pandemi
Indonesia
Vaksinasi Berbayar Dinilai Bikin Susah Rakyat di Tengah Pandemi

Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham yang menilai, keputusan tersebut tentu tidak mencerminkan kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Jokowi Turun Langsung Kunjungi Kasus Stunting yang Tinggi di NTT
Indonesia
Jokowi Turun Langsung Kunjungi Kasus Stunting yang Tinggi di NTT

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi prioritas penanganan stunting dengan prevalensi 37,8 persen di tahun 2021. Presiden Joko Widodo mengunjungi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk melihat kondisi warga disana.