Ini Tugas Berat Calon Kapolri Pengganti Idham Azis Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. (ANTARA/ HO-Polri)

MerahPutih.com - Calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis memiliki tugas berat. Selain menjaga keamanan ketertiban, sosok tersebut meski mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta menilai, calon Kapolri harus figur yang mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Hal tersebut diperlukan mengingat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dinamis.

Baca Juga:

Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Tinggalkan Sejumlah Beban Menumpuk

Ia mengatakan, dengan situasi kamtibmas yang cenderung dinamis, ancaman yang asimetris, dan ketidakpastian politik yang tinggi, maka kandidat Kapolri harus mempunyai kompetensi untuk memimpin Polri.

"Yakni secara profesional dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat," ujar Riyanta kepada wartawan yang dikutip Selasa (5/1).

Menurut Stanislaus, sosok pengganti Idham harus memiliki kompetensi dan dapat diterima oleh institusi Korps Bhayangkara serta masyarakat. Sosok tersebut juga dipercaya mendasari pilihan presiden.

Di sisi lain, dia memaparkan beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan, yakni sisa masa kerja hingga pensiun, senioritas, maupun rekam jejak kandidat.

Setidaknya, ia menyebut tiga nama yang berpeluang besar mengisi jabatan Kapolri berikutnya.

Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Idham Azis. ANTARA FOTO/Rivan Lingga
Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Idham Azis. ANTARA FOTO/Rivan Lingga

Mereka ialah Komjen Gatot Eddy Pramono yang menjabat sebagai Wakapolri, alumni Akpol 1988, dengan masa dinas aktif hingga 2023, Komjen Agus Andrianto yang saat ini menjabat sebagai Kabaharkam, alumni Akpol 1989, dengan masa dinas hingga 2025.

Terakhir, Komjen Boy Rafli Amar yang sekarang menjabat sebagai Kepala BNPT, alumni Akpol 1988, dengan masa dinas aktif hingga 2023.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru pengganti Jenderal Idham Azis.

Moeldoko berkata, pergantian Kapolri sudah jadi hal rutin. Sehingga, tidak ada persiapan berlebihan yang dilakukan Jokowi dalam memilih nama Kapolri baru.

"Prosedurnya sudah ada, tinggal tunggu waktu. Siapanya (calon kapolri) pasti sudah ada," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, Jokowi akan mengirim nama calon kapolri ke DPR dalam waktu dekat untuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Sebab, waktu yang tersedia tinggal sedikit.

Meski begitu, Moeldoko enggan membeberkan nama calon Kapolri pilihan Jokowi.

Baca Juga:

Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Berikan 46 Perwira Kenaikan Pangkat Jenderal

Ia juga tak mau memberi tahu awak media kapan Jokowi akan mengirim nama jenderal tersebut.

"Kebetulan belum (tahu), kebetulan tidak di kantong saya, kan gitu," ujar Moeldoko sambil bercanda.

Kapolri Jenderal Idham Azis akan memasuki masa pensiun 1 Februari 2021. Berdasarkan aturan, Presiden Jokowi harus mengirim nama pengganti Idham paling lambat 20 hari sebelumnya, atau Selasa (12/1).

Sejumlah nama jenderal masuk bursa calon Kapolri. Salah satu nama yang menguat beberapa waktu belakangan adalah Kepala BNPT Boy Rafli Amar. (Knu)

Baca Juga:

Moeldoko Pastikan Idham Azis Segera Diganti

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Yakini Jokowi bakal Reshuffle Kabinet
Indonesia
PDIP Yakini Jokowi bakal Reshuffle Kabinet

"Melihat gesture presiden dalam pidato ini, nampaknya akan ada reshuffle kabinet," ucap dia

Berikut Provinsi dengan Penambahan Kasus COVID-19 Tertinggi
Indonesia
Berikut Provinsi dengan Penambahan Kasus COVID-19 Tertinggi

Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas luar rumah.

Kasus COVID-19 Kota Medan Mendekati Angka Seribu
Indonesia
Kasus COVID-19 Kota Medan Mendekati Angka Seribu

Total pasien positif COVID-19 berdasar tes swab dengan PCR (polymerase chain reaction) berjumlah 960 orang.

ASN Makin Lama Bekerja di Rumah
Indonesia
ASN Makin Lama Bekerja di Rumah

Tjahjo Kumolo menandatangani dua surat edaran, yaitu SE Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Mabes Polri Klaim Keluarga Ketahui Penyebab Meninggalnya Maaher At-Thuwailibi
Indonesia
Mabes Polri Klaim Keluarga Ketahui Penyebab Meninggalnya Maaher At-Thuwailibi

Polri menyatakan bahwa pihak keluarga sudah mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh Soni Eranata atau Maaher At-Thuwailibi saat meninggal dunia di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri.

Ini Menu Makanan Rizieq Selama Dipenjara
Indonesia
Ini Menu Makanan Rizieq Selama Dipenjara

Rizieq juga mengonsumsi makanan yang sama dengan para tahanan lain di sana.

Bank Penyalur Harus Pastikan Rumah Subsidi Berkualitas
KPR
Bank Penyalur Harus Pastikan Rumah Subsidi Berkualitas

PPDPP sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana FLPP terus menggenjot bank pelaksana untuk mulai menyalurkan dana tersebut di tahun 2021.

Ridwan Kamil: Harga Vaksin COVID Ditentukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Ridwan Kamil: Harga Vaksin COVID Ditentukan Pemerintah Pusat

Skema vaksin mandiri diklaim Ridwan Kamil disambut baik masyarakat. Alasanya, mereka tidak harus antre di Puskesmas tapi bisa datang ke klinik pribadi.

ICW Minta KPK Libatkan Tim Novel Baswedan Buru Harun Masiku
Indonesia
ICW Minta KPK Libatkan Tim Novel Baswedan Buru Harun Masiku

ICW mengusulkan agar tim Satgas pencarian Harun Masiku dapat dievaluasi

ICW Pertanyakan Status Justice Collaborator Eks Penyidik KPK Raden Brotoseno
Indonesia
ICW Pertanyakan Status Justice Collaborator Eks Penyidik KPK Raden Brotoseno

JC tidak dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang digolongkan sebagai pelaku utama