Ini Tiga "Bahaya" jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan Desember 2020 Ilustrasi. (MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan) Laode M Syarif mengkritisi pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang.

Menurut Laode, risiko kesehatan penyelenggara dan peserta pemilu juga patut diperhatikan mengingat situasi pandemi Covid-19 di tanah air saat ini.

Baca Juga:

Berbahaya jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan 2020

"Satu adalah kualitas pemilu, kedua conflict of interest, tiga segi keselamatan," ujar Laode, Kamis (28/5).

Laode mencontohkan dengan kasus Bupati Klaten Sri Mulyani yang memasang stiker bergambar dirinya di bantuan hand sanitizer yang kemudian dibagikan ke warga.

Menurutnya, praktik seperti itu yang kemudian bisa dimanfaatkan petahana atau incumbent sebagai alat kampanye.

"Itu sebenarnya bukan lagi wacana, tapi itu kampanye sudah terjadi dengan dana bantuan Covid-19 yang sedang berjalan," kata Laode.

Laode yang menjabat Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan itu berujar, salah satu potensi yang dapat ditimbulkan apabila pilkada tetap dilaksanakan di masa pandemi ialah keuntungan bagi calon petahana.

Di mana, para calon petahana yang sekarang masih menjabat kepala daerah bisa saja memanfaatkan momen pandemi untuk melakukan kampanye terselubung.

"Berikutnya, yang berhubungan dengan biaya kampanye. Itu bisa diambil dari semua anggaran belanja daerah, bisa dijadikan sebgai alat biaya kampanye terselubung incumbent," jelas dia.

Logo Pilkada Serentak 2020 (ANTARA/HO-KPU)
Logo Pilkada Serentak 2020 (ANTARA/HO-KPU)

"Saya kira itu yang selalu harus kita suarakan bersama. Di samping yang utama faktor risiko kesehatan yang harus kita perhatikan betul-betul," ujar Laode.

Sementara, Ketua NETFID Indonesia Dahlia Umar menilai pandemi akan dimanfaatkan oleh pejabat untuk mengambil suara masyarakat, lewat penyaluran bantuan.

Jika praktik tersebut terjadi, pelaksanaan pilkada serentak berpotensi mencederai demokrasi, bahkan melanggar prinsip keadilan dalam kontestasi.

"Jadi seluruh pengambilan kebijakan, seluruh penyaluran bansos itu bisa saja menjadi alat kampanye terselubung para calon incumbent yang itu lagi-lagi mencederai aspek keadilan dalam kontestasi atau persaingan yang sehat," ujar Dahlia.

Baca Juga:

Muncul Petisi Tunda Pilkada Demi Kesehatan dan Keselamatan Publik

Selain itu, pandemi juga menyulitkan calon kepla daerah lainnya untuk memperkenalkan dirinya ke masyarakat. Sebab, pelibatan massa dalam jumlah besar akan dilarang selama kampanye nanti.

Diketahui dalam rapat kerja tersebut, Komisi II, KPU, dan Kemendagri juga setuju bahwa Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Hal tersebut dipertimbangkan karena Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sudah setuju melalui Surat Ketua Gugus Tugas Nomor: B 196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020. Mereka setuju bahwa tahapannya dapat dilanjutkan mulai 15 Juni mendatang. (Knu)

Baca Juga:

Ancaman Pandemi Corona, Pemilihan Saat Pilkada Bisa Melalui Pos Surat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Tetap Ajarkan  Khilafah di Sekolah, Kemenag Fokus Luruskan Tentang Arti Jihad
Indonesia
Tetap Ajarkan Khilafah di Sekolah, Kemenag Fokus Luruskan Tentang Arti Jihad

Materi ini tidak semata membahas perkembangan perjuangan Islam sejak zaman Nabi, Khulafaurrosidin, sampai ulama, tapi juga tentang dinamika jihad kontemporer.

Tiongkok Uji Klinis Vaksin COVID-19, Ini Hasilnya
Dunia
Tiongkok Uji Klinis Vaksin COVID-19, Ini Hasilnya

Bagi yang menerima dua suntikan dengan interval 28 hari serekonversinya bisa mencapai 100 persen.

Cegah Corona, 9 Hakim MK Jalani Tes Kesehatan
Indonesia
Cegah Corona, 9 Hakim MK Jalani Tes Kesehatan

Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjalani tes kesehatan sebagai upaya preventif terhindar dari virus corona atau Covid-19.

Anggota DPR Ungkit Tuntutan 1 Tahun Bui Apa Sebanding Cacat Seumur Hidup Novel
Indonesia
Anggota DPR Ungkit Tuntutan 1 Tahun Bui Apa Sebanding Cacat Seumur Hidup Novel

Novel Baswedan mengalami cacat mata seumur hidup akibat ulah pelaku penyiram air keras.

 Dewas KPK Tolak Usul Menteri Yasonna Bebaskan Napi Koruptor
Indonesia
Dewas KPK Tolak Usul Menteri Yasonna Bebaskan Napi Koruptor

"Saya kira tidak tepat jika napi koruptor, meskipun telah berusia 60 thn ke atas dan telah menjalani 2/3 masa hukuman, memperoleh hak pembebasan dengan alasan kemanusiaan karena wabah corona," kata Haris

Utang Telah Capai Rp31 Triliun, Ini Langkah Garuda Indonesia
Indonesia
Utang Telah Capai Rp31 Triliun, Ini Langkah Garuda Indonesia

Dengan efisiensi yang dilakukan di internal perusahaan, perusahaan berharap bisa menghemat hingga 67 juta dolar AS.

KPK Garap Ketum PAN Zulkifli Hasan
Indonesia
KPK Garap Ketum PAN Zulkifli Hasan

Zulhas akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PT. Palma Satu, anak usaha dari grup PT. Duta Palma Group

15 Juni Jadwal Pendaftaran PPDB DKI, Begini Proses dan Dokumen yang Harus Dilengkapi
Indonesia
15 Juni Jadwal Pendaftaran PPDB DKI, Begini Proses dan Dokumen yang Harus Dilengkapi

Calon siswa diminta untuk melakukan pemilihan sekolah dalam waktu dua hari yakni 15-16 Juni.

MUI Haramkan Penyebar Hoaks Corona Sampai Tuntut Jaga Perbatasan
Indonesia
MUI Haramkan Penyebar Hoaks Corona Sampai Tuntut Jaga Perbatasan

Penyebaran hoaks virus corona adalah haram hukumnya bagi umat muslim.

KPK Ungkap Hasil Penelusuran Polisi Cari Harun Masiku di Gowa
Indonesia
KPK Ungkap Hasil Penelusuran Polisi Cari Harun Masiku di Gowa

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan Harun Masiku telah ditetapkan sebagai buronan alias masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).