Ini Tanggapan Mahfud MD Disinggung JK Soal Kritik Pemerintah Tangkapan layar - Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan resmi melalui akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021). ANTARA/Syaiful Hakim/am.

MerahPutih.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terbuka terhadap kritik.

"Pernyataan Presiden Jokowi, kalau pemerintah terbuka terhadap kritik adalah sikap yang sungguh-sungguh. Itu menjadi sikap dasar pemerintah," kata Mahfud dalam siaran video yang diterima dari Humas Kemenko Polhukam, di Jakarta, Senin (15/2) dini hari.

Mahfud mengatakan, hal itu menanggapi pernyataan Wakil Presiden Ke-12 Jusuf Kalla mengenai cara kritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar tak dipolisikan.

Baca Juga:

JK: Bagaimana Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Menurut dia, pemerintahan yang sehat dan demokratis terbuka terhadap kritik.

"Oleh karenanya, Presiden Jokowi menyatakan silakan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan," ujar Mahfud, dikutip Antara.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menuturkan, sebagai negara demokrasi pemerintah terbuka terhadap kritik.

Warga pun bebas melapor ke polisi jika ada suara kritis karena laporan ke polisi terhadap suatu kritik bukan dilakukan oleh pemerintah.

"Kami juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor," tuturnya.

JK akan momong cucu setelah tak jadi Wapres (ANTARA/Hanni Sofia)
Jusuf Kalla.(ANTARA/Hanni Sofia)

Mahfud pun menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik.

"Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi... Tidak apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," ujarnya.

Dia menjelaskan, sejak jaman JK menjadi wapres menyikapi kritik terhadap pemerintah sudah menjadi dilema karena bila kritik ditindak, maka pemerintah bisa disebut diskriminatif. Tapi, kalau tidak ditindak malah menjadi liar.

"Itu konteksnya pertanyaan Pak JK, bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi. Nyatanya juga tidak begitu," jelas Mahfud.

Baca Juga:

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin

Mahfud menambahkan, di era Jokowi-JK kritik terhadap pemerintah pun berseliweran dari nama-nama seperti Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan.

"Jika ditindak orang ribut, jika tak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi, oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal kritik dimasukan ke dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan," kata Mahfud MD. (*)

Baca Juga:

Disebut Restui Moeldoko Rebut Demokrat, Mahfud MD: Isu Aneh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadiri Sidang Bansos, Ketua DPRD DKI Support Juliari Batubara
Indonesia
Hadiri Sidang Bansos, Ketua DPRD DKI Support Juliari Batubara

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi hadir dalam persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi bansos COVID-19 dengan terdakwa bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi THR Lebaran
Indonesia
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi THR Lebaran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Penyelenggara Negara (PN) dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Dokumen Keuangan Suap Walkot Tanjungbalai dan Penyidik Diserahkan ke Dewas KPK
Indonesia
Dokumen Keuangan Suap Walkot Tanjungbalai dan Penyidik Diserahkan ke Dewas KPK

Tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di 2 lokasi berbeda di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan yaitu rumah kediaman dan kantor milik tersangka MH.

Eks Wakil Ketua DPD dan Kapolda NTB, Farouk Muhammad Berpulang
Indonesia
Eks Wakil Ketua DPD dan Kapolda NTB, Farouk Muhammad Berpulang

Farouk Muhammad merupakan Senator DPD yang pernah mengenyam pendidikan Akabri

Yang Akan Dilakukan Polisi Setelah Semua Pihak 'Kerumunan Petamburan' Diklarifikasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kapolres Malang Ajak Warga Ikut Lelang Barang Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kapolres Malang Ajak Warga Ikut Lelang Barang Negara

Akun AKBP Budi juga membuat grup Facebook bernama Lelang Bea dan Cukai Negara di Kantor KPKNL.

Polda Metro Gelar Vaksinasi COVID-19 Massal di Kampung Tangguh Jaya, Targetnya?
Indonesia
Polda Metro Gelar Vaksinasi COVID-19 Massal di Kampung Tangguh Jaya, Targetnya?

"Kami rencanakan Sabtu ini, sekitar 65 Kampung Tangguh Jaya, plus 10 mal," ungkapnya.

Polda Metro Perketat Pengamanan Tempat Ibadah dan Objek Vital
Indonesia
Polda Metro Perketat Pengamanan Tempat Ibadah dan Objek Vital

Kepolisian uga fokus terhadap kamera CCTV di tempat ibadah. Pihaknya ingin memastikan CCTV di seluruh tempat ibadah dan tempat lainnya berfungsi baik.

Polri Diminta Berantas Penambangan Ilegal Batubara di Berau
Indonesia
Polri Diminta Berantas Penambangan Ilegal Batubara di Berau

Mabes Polri diminta bertindak untuk berantas penambangan batubara ilegal yang marak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Pemkot Solo Sediakan TPU Khusus COVID-19 Berkapasitas 2.000 Jenazah
Indonesia
Pemkot Solo Sediakan TPU Khusus COVID-19 Berkapasitas 2.000 Jenazah

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, menyediakan lahan pemakaman umum (TPU) khusus untuk jenazah COVID-19 dengan kapasitas mencapai 2.000 jenazah.