Ini Tanggapan Mahfud MD Disinggung JK Soal Kritik Pemerintah Tangkapan layar - Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan resmi melalui akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021). ANTARA/Syaiful Hakim/am.

MerahPutih.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terbuka terhadap kritik.

"Pernyataan Presiden Jokowi, kalau pemerintah terbuka terhadap kritik adalah sikap yang sungguh-sungguh. Itu menjadi sikap dasar pemerintah," kata Mahfud dalam siaran video yang diterima dari Humas Kemenko Polhukam, di Jakarta, Senin (15/2) dini hari.

Mahfud mengatakan, hal itu menanggapi pernyataan Wakil Presiden Ke-12 Jusuf Kalla mengenai cara kritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar tak dipolisikan.

Baca Juga:

JK: Bagaimana Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Menurut dia, pemerintahan yang sehat dan demokratis terbuka terhadap kritik.

"Oleh karenanya, Presiden Jokowi menyatakan silakan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan," ujar Mahfud, dikutip Antara.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menuturkan, sebagai negara demokrasi pemerintah terbuka terhadap kritik.

Warga pun bebas melapor ke polisi jika ada suara kritis karena laporan ke polisi terhadap suatu kritik bukan dilakukan oleh pemerintah.

"Kami juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor," tuturnya.

JK akan momong cucu setelah tak jadi Wapres (ANTARA/Hanni Sofia)
Jusuf Kalla.(ANTARA/Hanni Sofia)

Mahfud pun menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik.

"Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi... Tidak apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," ujarnya.

Dia menjelaskan, sejak jaman JK menjadi wapres menyikapi kritik terhadap pemerintah sudah menjadi dilema karena bila kritik ditindak, maka pemerintah bisa disebut diskriminatif. Tapi, kalau tidak ditindak malah menjadi liar.

"Itu konteksnya pertanyaan Pak JK, bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi. Nyatanya juga tidak begitu," jelas Mahfud.

Baca Juga:

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin

Mahfud menambahkan, di era Jokowi-JK kritik terhadap pemerintah pun berseliweran dari nama-nama seperti Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan.

"Jika ditindak orang ribut, jika tak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi, oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal kritik dimasukan ke dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan," kata Mahfud MD. (*)

Baca Juga:

Disebut Restui Moeldoko Rebut Demokrat, Mahfud MD: Isu Aneh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Copot Jaksa Pinangki Imbas Berfoto Bareng Djoko Tjandra
Indonesia
Kejagung Copot Jaksa Pinangki Imbas Berfoto Bareng Djoko Tjandra

Pencopotan ini dilakukan imbas Pinangki melakukan pertemuan dengan buronan Djoko Tjandra.

Anjing Pencari Diturunkan Cari Korban Hilang Bencana Alam di NTT
Indonesia
Anjing Pencari Diturunkan Cari Korban Hilang Bencana Alam di NTT

SAR dog efektif untuk menyasar jenazah yang tertimbun

ICW Kecam MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Jadi 2 Tahun Penjara
Indonesia
ICW Kecam MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Jadi 2 Tahun Penjara

PK terhadap eks Bupati Talaud semakin menjauhkan efek jera bagi pelaku korupsi

MUI Minta Stadion Jadi Alternatif Lokasi Salat Jumat
Indonesia
MUI Minta Stadion Jadi Alternatif Lokasi Salat Jumat

Alternatif itu dilakukan oleh umat Islam karena dapat menghadirkan kemaslahatan

Lurah Kebon Melati Akui Warganya Tak Taat PSBB
Indonesia
Lurah Kebon Melati Akui Warganya Tak Taat PSBB

Tercatat 60 kasus corona terkonfirmasi berada di Kelurahan Kebon Melati.

MUI Minta Aparat Tidak Tegas Pelaku Pembunuhan di Sigi Sulteng
Indonesia
MUI Minta Aparat Tidak Tegas Pelaku Pembunuhan di Sigi Sulteng

Masyarakat untuk menahan diri agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang sengaja ingin membenturkan dan mengadu domba masyarakat.

ASN Serba Salah Pilkada Ada Petahana, KPK: Ini Fakta
Indonesia
ASN Serba Salah Pilkada Ada Petahana, KPK: Ini Fakta

Netralitas ASN sebetulnya merupakan masalah dari kontestan pemilu serta Partai Politik

Kasus Bansos, KPK Garap Staf PT. Tiga Pilar Agro Utama
Indonesia
Kasus Bansos, KPK Garap Staf PT. Tiga Pilar Agro Utama

Dalam pemeriksaan itu, penyidik mencecar Nuzulia seputar proses dan pelaksanaan pengadaan paket bansos

LIPI: Jangan Sampai Orang Terpapar COVID-19 Meningkat Tajam Setelah Pilkada
Indonesia
LIPI: Jangan Sampai Orang Terpapar COVID-19 Meningkat Tajam Setelah Pilkada

Karena minim kontak langsung, bisa menjauhkan kebiasaan praktik buruk pilkada sebelum-sebelumnya

Satpol PP DKI Kaji Perlombaan 17 Agustus di Tengah Pandemi, Panjat Pinang Dilarang
Indonesia
Satpol PP DKI Kaji Perlombaan 17 Agustus di Tengah Pandemi, Panjat Pinang Dilarang

Satpol PP bakal membocorkan kegiatan mana saja yang diizinkan dilombakan sebelum hari peringatan HUT RI ke-75.