Ini Tanggapan KSPI Soal Aturan Pembayaran THR 2021 Presiden KSPI Said Iqbal. (ANTARA/Prisca Triferna)

MerahPutih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi sikap pemerintah yang menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) 2021 wajib dibayarkan H-7 sebelum hari raya dan tidak dicicil.

Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19.

Baca Juga:

Menaker Tetapkan THR 2021 Selambat-lambatnya Dibayar H-1

"Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahan tidak ada serikat pekerja,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Senin (12/4).

Dan untuk segi transparansi, perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 harus melampirkan pembukuan keuangan.

“Dalam perundingan itu, perusahaan yang terdampak COVID-19 wajib membuktikan ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan,” lanjutnya.

Ilustrasi - Seorang pekerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menunjukkan uang tunjangan hari raya (THR). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Ilustrasi - Seorang pekerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menunjukkan uang tunjangan hari raya (THR). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Namun demikian, tegas Said Iqbal, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak membayar THR.

Bagi pengusaha yang tidak mampu, paling lambat H-1 sebelum hari raya harus sudah menyelesaikan pembayaran THR.

KSPI dan buruh Indonesia meminta Kemenaker untuk bersikap tegas dalam penegakan aturan sebagaimana isi surat edaran Menaker.

“Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020,” tegasnya.

KSPI juga mendesak Menteri Tenaga Kerja untuk meningkatkan peran posko THR-nya dengan proaktif melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar THR 2021 atau belum.

Sehingga, surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak low inforcement. Tidak hanya rule of the game saja.

Baca Juga:

10 Ribu Buruh Demo Tuntut Pembayaran THR Penuh

THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi.

"Bahkan diperkirakan akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar, yakni Rp230 triliun atau 10 persen dari APBN. Sungguh besar nilainya,” kata Said Iqbal.

Ketika konsumsi meningkat, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menuju positif. (Knu)

Baca Juga:

Besok Buruh Demo Besar-besaran, Tuntut Pelunasan THR Hingga Menentang Omnibul Law

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sosok Mayjen Anumerta IGP Danny Karya Nugraha yang Gugur Ditembak di Papua
Indonesia
Sosok Mayjen Anumerta IGP Danny Karya Nugraha yang Gugur Ditembak di Papua

Brigjen I Gusti Putu rencananya bakal diterbangkan ke Jakarta guna dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata dan pangkat Brigjen IGP Danny Karya Nugraha dinaikkan menjadi Mayor Jenderal (Mayjen) anumerta.

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, PKS: Kenapa Tetap Berlaku?
Indonesia
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, PKS: Kenapa Tetap Berlaku?

PKS mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional.

Langgar Prokes, 38 Perusahaan di Jaksel Dapat Sanksi
Indonesia
Langgar Prokes, 38 Perusahaan di Jaksel Dapat Sanksi

Dari 50 perusahaan tersebut, 12 perusahaan telah mematuhi protokol kesehatan, sedangkan 38 lainnya belum patuh

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Rumah Warga Kota Tangerang Dibobol Maling, Mas Kawin hingga Sepatu Raib
Indonesia
Rumah Warga Kota Tangerang Dibobol Maling, Mas Kawin hingga Sepatu Raib

Rumah salah seorang warga di Jalan Baru KH Ahmad Dahlan, Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, dibobol maling, Rabu (16/6).

Bawaslu Temukan Sejumlah Masalah Saat Masa Tenang
Indonesia
Bawaslu Temukan Sejumlah Masalah Saat Masa Tenang

Baru ada sekitar 75 ribu PTPS dari 390 ribuan PTPS yang menginput data pengawasan ke Siwaslu

Selama Tiga Hari, Pemprov DKI Makamkan 462 Jenazah dengan Protap COVID-19
Indonesia
Selama Tiga Hari, Pemprov DKI Makamkan 462 Jenazah dengan Protap COVID-19

Selama tiga hari, total jenazah yang dimakamkan sebanyak 462 jenazah.

Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul

Anies berharap, keterangannya bisa membantu KPK membongkar kasus ini dansiap memberikan semua informasi yang dibutuhkan penyidik.

Benda Mencurigakan di Depan Rumah Petinggi KAMI Dipastikan Bom Palsu
Indonesia
Benda Mencurigakan di Depan Rumah Petinggi KAMI Dipastikan Bom Palsu

Polisi memastikan sebuah benda mencurigakan yang ditemukan di depan rumah Ketua Komite Eksekutif Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani adalah bom palsu.

Vaksinasi Pelaku Wisata Kembali Digelar di Kabupaten Sleman
Indonesia
Vaksinasi Pelaku Wisata Kembali Digelar di Kabupaten Sleman

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman kembali menggelar vaksinasi massal untuk pelaku pariwisata dan pelayanan publik.