Ini Tanggapan KSPI Soal Aturan Pembayaran THR 2021 Presiden KSPI Said Iqbal. (ANTARA/Prisca Triferna)

MerahPutih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi sikap pemerintah yang menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) 2021 wajib dibayarkan H-7 sebelum hari raya dan tidak dicicil.

Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19.

Baca Juga:

Menaker Tetapkan THR 2021 Selambat-lambatnya Dibayar H-1

"Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahan tidak ada serikat pekerja,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Senin (12/4).

Dan untuk segi transparansi, perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 harus melampirkan pembukuan keuangan.

“Dalam perundingan itu, perusahaan yang terdampak COVID-19 wajib membuktikan ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan,” lanjutnya.

Ilustrasi - Seorang pekerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menunjukkan uang tunjangan hari raya (THR). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Ilustrasi - Seorang pekerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menunjukkan uang tunjangan hari raya (THR). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Namun demikian, tegas Said Iqbal, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak membayar THR.

Bagi pengusaha yang tidak mampu, paling lambat H-1 sebelum hari raya harus sudah menyelesaikan pembayaran THR.

KSPI dan buruh Indonesia meminta Kemenaker untuk bersikap tegas dalam penegakan aturan sebagaimana isi surat edaran Menaker.

“Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020,” tegasnya.

KSPI juga mendesak Menteri Tenaga Kerja untuk meningkatkan peran posko THR-nya dengan proaktif melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar THR 2021 atau belum.

Sehingga, surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak low inforcement. Tidak hanya rule of the game saja.

Baca Juga:

10 Ribu Buruh Demo Tuntut Pembayaran THR Penuh

THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi.

"Bahkan diperkirakan akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar, yakni Rp230 triliun atau 10 persen dari APBN. Sungguh besar nilainya,” kata Said Iqbal.

Ketika konsumsi meningkat, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menuju positif. (Knu)

Baca Juga:

Besok Buruh Demo Besar-besaran, Tuntut Pelunasan THR Hingga Menentang Omnibul Law

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Partai Demokrat Masih Ngotot Ingin Logo Milik SBY
Indonesia
Partai Demokrat Masih Ngotot Ingin Logo Milik SBY

Melengkapi administrasi pendaftaran pada kelas 45 ini, Tim Hukum Partai Demokrat menarik permohonan yang lalu dan sudah digantikan dengan berkas administrasi yang baru

Dokter Reisa Sebut Dexamethasone Bukan Penangkal COVID-19
Indonesia
Dokter Reisa Sebut Dexamethasone Bukan Penangkal COVID-19

Ia menjelaskan, dosis dan dampak penggunaan obat ini mesti petunjuk dokter.

Komnas HAM Pastikan Kematian Maaher At-Thuwalibi Karena Sakit
Indonesia
Komnas HAM Pastikan Kematian Maaher At-Thuwalibi Karena Sakit

Anam tidak mau merinci penyakit yang diderita almarhum hingga akhir hayatnya dengan alasan menghargai hak almarhum.

PUPR Ajukan Tambahan Rp1,5 Triliun Buat Ganti Rugi Lumpur Lapindo
Indonesia
PUPR Ajukan Tambahan Rp1,5 Triliun Buat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Pengajuan anggaran sebesar Rp1,5 triliun itu sesuai dalam kesimpulan rapat kerja Kementerian PUPR dan Komisi V DPR pada 15 September 2020 lalu.

Terapkan Protokol Kesehatan, Warga Dilarang Lihat Pemotongan Hewan Kurban di Masjid
Indonesia
Terapkan Protokol Kesehatan, Warga Dilarang Lihat Pemotongan Hewan Kurban di Masjid

Dalam Surat Edaran Dirjen PKH tersebut, kata dia, antara lain mengatur petugas pemotonan hewan di batasi dalam jumlah tertentu, guna menghindari kerumunan.

Hadi Pranoto Klaim Temukan Obat COVID-19, Kemenkes Minta Saring Sebelum 'Sharing' Informasi
Indonesia
Hadi Pranoto Klaim Temukan Obat COVID-19, Kemenkes Minta Saring Sebelum 'Sharing' Informasi

Riset ini dilaksanakan untuk mendapatkan bukti klinis yang lebih kuat dan valid

Dinyatakan Langgar Kode Etik, Ketua WP KPK Dijatuhi Sanksi SP1
Indonesia
Dinyatakan Langgar Kode Etik, Ketua WP KPK Dijatuhi Sanksi SP1

Seusai sidang Yudi mengaku dijatuhi sanksi ringan, yakni Surat Peringatan (SP) 1 tertulis.

Pegawai KPK Jadi ASN, Abraham Samad: Tak Akan Ada lagi Penindakan
Indonesia
Pegawai KPK Jadi ASN, Abraham Samad: Tak Akan Ada lagi Penindakan

KPK tidak bisa lagi menerima pegawai dengan model merit system

KPU Nyatakan Tak Siap Jika Pilkada 2020 Pakai 'e-Voting'
Indonesia
KPU Nyatakan Tak Siap Jika Pilkada 2020 Pakai 'e-Voting'

Sistem berbasis dalam elektronik bisa diterapkan pada pilkada kali ini adalah rekapitulasi hasil pemungutan suara elektronik

Tol Cisumdawu Bermasalah, Jokowi Sentil Kemenkeu dan ATR/BPN
Indonesia
Tol Cisumdawu Bermasalah, Jokowi Sentil Kemenkeu dan ATR/BPN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menargetkan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dapat selesai pada akhir tahun 2020.