Ini Tanggapan DKI Soal Keputusan Pusat Larang Mudik Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang melarang masyarakat untuk mudik saat Lebaran Idulfitri 2021. Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebijakan yang tepat.

"Soal mudik, jadi pemerintah telah buat satu keputusan dilarang, mulai 6-17 Mei," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta Pusat, Jumat (26/3).

Riza pun mengakui, memang saat ini kasus COVID-19 di Indonesia khususnya Jakarta mulai melandai. Meski begitu, kata dia, pemerintah tak serta merta harus mengendurkan aturan yang dapat meninggikan lagi virus corona.

Baca Juga:

Kemenhub Siapkan Regulasi Pengawasan Larangan Mudik 2021

Yang ditakutkan Riza, jika pemerintah salah dalam mengambil keputuskan, dikhwatirkan kasus corona menggila kembali.

"Kita ketahui bersama sekalipun memang pandemi COVID-19 di Indonesia, Jakarta menurun, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya, tidak berarti bahwa kita sudah bebas dari penyebaran virus," ungkapnya.

Justru di saat penurunan kasus COVID-19 tersebut, ucap politikus Gerindra ini, pemerintah dan masyarakat harus tingkatkan protokol kesehatan (prokes) bahkan lebih ditingkatkan lagi penanggulangan virus corona.

"Sekalipun vaksin juga sudah semakin banyak dilakukan, kita kerjakan, laksanakan bersama, namun demikian prokes tetap," papar dia.

Ilustrasi - Kendaraan pemudik Natal 2020 melintas menuju gerbang Tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (24/12/2020). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/rwa/pri.
Ilustrasi - Kendaraan pemudik Natal 2020 melintas menuju gerbang Tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (24/12/2020). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/rwa/pri.

Riza mengungkapkan, berkaca pada sebelumnya pada libur panjang warga banyak yang keluar kota untuk berlibur atau mudik. Hal ini yang menyebabkan kasus virus corona mengalami lonjakan signifikan.

"Jadi saya kita apa yang sudah dibuat pemerintah pusat sesuatu yang dimaksudkan baik untuk memastikan keselamatan warga Jakarta warga Indonesia bisa lebih terjaga, tidak terpapar," ungkap dia.

Riza pun berharap pemerintah pusat tak perlu lagi membuat kebijakan yang memberi kesempatan bagi warga untuk keluar dari tempat tinggal mereka. Seperti tahun kemarin dengan memperbolehkan pulang kampung.

"Sampai nanti betul-betul aman, pasti nanti kita bisa mudik ke kampung masing-masing," ucap dia.

Baca Juga:

Mudik Lebaran Dilarang, Polri dan TNI Bakal Dikerahkan untuk Lakukan Pengawasan

Menurut dia, di zaman yang sudah canggih ini silahturahmi tidak hanya tatap muka. Tapi bisa berkomunikasi jarak jauh dengan melihat wajah.

"Sekarang ada digital, ada teknologi, ada IT, bisa melalui handphone, WA, bisa melalui video call dan sebagainya," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Larang Mudik 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Marak Begal Sepeda, Sudin Jakbar Hanya Bisa Imbau Lewat Medsos
Indonesia
Marak Begal Sepeda, Sudin Jakbar Hanya Bisa Imbau Lewat Medsos

Jambret itu memang mobilenya tinggi tuh

[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Ma'ruf Amin Sebut Menolak Divaksin Bakal Masuk Neraka
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Ma'ruf Amin Sebut Menolak Divaksin Bakal Masuk Neraka

Beredar informasi dari akun Facebook Dwi N berupa foto dengan narasi dari Wakil Presiden Ma’aruf Amin bahwa vaksin merupakan perintah agama dan hukumnya wajib sehingga jika menolak dapat masuk neraka.

PBNU Minta Masyarakat Sudahi Polemik Salat Idul Fitri
Indonesia
PBNU Minta Masyarakat Sudahi Polemik Salat Idul Fitri

Termasuk semua para tokoh agama harus memiliki kesadaran bahwa COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia

Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi Desak Sekjen KPK Buka Hasil TWK
Indonesia
Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi Desak Sekjen KPK Buka Hasil TWK

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Hotman Tambunan, mendesak Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK untuk memberikan data dan informasi hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Update Gempa Majene: 56 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Update Gempa Majene: 56 Orang Meninggal Dunia

Sebanyak 56 orang meninggal dunia akibat gempa bumi M6,2 yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat, Jumat (15/1) dini hari WIB.

Anggaran Kemenpora Tahun 2022 Rp 1,9 Triliun, Ini Pembagiannya
Indonesia
Anggaran Kemenpora Tahun 2022 Rp 1,9 Triliun, Ini Pembagiannya

Semua yang telah disampaikan, siap diakomodir

Vaksinasi COVID-19 Anak di Kota Bandung Masih Rendah
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Anak di Kota Bandung Masih Rendah

Namun, vaksinasi untuk usia 12-17 tahun masih rendah dikarenakan vaksin masih terbatas.

Pemprov DKI Tak Akan Langsung Izinkan Reuni 212 di Monas
Indonesia
Pemprov DKI Tak Akan Langsung Izinkan Reuni 212 di Monas

Monas sudah ditutup sejak Gubernur Anies Baswedan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sampai sekarang.

[HOAKS atau FAKTA]: Kapolres Malang Ajak Warga Ikut Lelang Barang Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kapolres Malang Ajak Warga Ikut Lelang Barang Negara

Akun AKBP Budi juga membuat grup Facebook bernama Lelang Bea dan Cukai Negara di Kantor KPKNL.

TNI Bangun Dua Posko Crisis Center Kapal Selam Hilang Kontak
Indonesia
TNI Bangun Dua Posko Crisis Center Kapal Selam Hilang Kontak

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendirikan dua Posko Crisis Center terkait hilang kontaknya kapal selam KRI Nanggala 402 di utara perairan Bali pada Rabu (21/4) kemarin.