Ini Syarat Partai Buruh Bisa Bersaing dengan Partai Besar Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing. ANTARA/HO-dok pribadi

MerahPutih.com - Partai Buruh harus memiliki keunikan untuk dapat bersaing dengan partai-partai besar pada ajang perpolitikan Indonesia.

“Pokoknya harus ada keunikan. Sepanjang tidak ada keunikan, menurut saya akan sangat susah bagi Partai Buruh untuk bertarung menghadapi partai-partai papan atas atau partai-partai yang sudah lama,” kata pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (5/10).

Partai Buruh, menurut Emrus, harus memiliki keunikan untuk dapat menarik perhatian publik dan memperoleh kepercayaan publik, agar dapat memenangkan kursi legislatif maupun eksekutif.

Baca Juga:

Partai Buruh akan Berjuang Batalkan Omnibus Law

“Misalkan, maukah mereka mengatakan bahwa mereka berada di tengah-tengah masyarakat dan akan menggunakan segala kekuatan partai untuk mengatasi permasalahan ketika masyarakat mengalami persoalan seperti COVID-19 atau bencana alam,” ujar Emrus pula, seperti dikutip Antara.

Ia berpandangan, ketika Partai Buruh menyatakan hal tersebut dan dapat merealisasikan ucapannya, maka akan menunjukkan bahwa Partai Buruh benar-benar ada bersama rakyat, tidak elitis, dan tidak sekadar menebar janji.

“Selanjutnya, maukah mereka mengatakan bahwa semua kader politik (Partai Buruh) akan membuka kekayaan mereka secara transparan. Tidak harus menjadi anggota legislatif atau eksekutif dulu baru melapor ke KPK,” kata dia lagi.

Presiden Partai Buruh periode 2021-2026 Said Iqbal (dua kiri) menerima mandat dari Ketua Umum Partai Buruh periode sebelumnya Sony Pudjisasono (kanan). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Presiden Partai Buruh periode 2021-2026 Said Iqbal (dua kiri) menerima mandat dari Ketua Umum Partai Buruh periode sebelumnya Sony Pudjisasono (kanan). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Apabila harta kekayaan kader tidak sesuai dengan laporan, Emrus melanjutkan, Partai Buruh harus mau membuat pernyataan bahwa kader tersebut telah melakukan tindakan yang tidak benar dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

“Itu semua dapat dilakukan supaya ada keunikan. Kalau tidak ada keunikan, saya pikir tidak berbeda dengan partai-partai baru lainnya. Jangankan untuk bertarung dengan partai besar, dengan partai menengah pun akan sulit,” kata Emrus.

Baca Juga:

Partai Buruh Usung Visi Negara Sejahtera

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa Partai Buruh akan bangkit kembali dan menggelar kongres untuk mencari pemimpin baru pada 4-5 Oktober 2021 di Jakarta.

Wakil Ketua DPR ufmi Dasco Ahmad mengapresiasi rencana KSPI untuk membentuk kembali Partai Buruh dan berpandangan bahwa kehadiran Partai Buruh dapat menyalurkan aspirasi para buruh dengan maksimal. (*)

Baca Juga:

Said Iqbal Jadi Presiden Partai Buruh Periode 2021 - 2026

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Surya Paloh Angkat Bicara Soal Wacana Duet Anies-Puan di Pilpres 2024
Indonesia
Surya Paloh Angkat Bicara Soal Wacana Duet Anies-Puan di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh buka suara soal peluang duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani di Pilpres 2024.

Polda Metro Pastikan Beri Pengamanan Maksimal untuk Formula E
Indonesia
Polda Metro Pastikan Beri Pengamanan Maksimal untuk Formula E

Polda Metro Jaya siap memberikan pengamanan untuk Formula E yang akan digelar Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) atau Sirkuit Ancol pada Sabtu (4/6).

KPK Periksa Istri Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin
Indonesia
KPK Periksa Istri Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin

KPK menduga Dodi telah mengarahkan Herman Mayori, Eddi Utami, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Muba

PKS Ingatkan Belanda Jangan Sekadar Minta Maaf, Tapi Juga Beri Ganti Rugi
Indonesia
PKS Ingatkan Belanda Jangan Sekadar Minta Maaf, Tapi Juga Beri Ganti Rugi

Yakni dengan upaya penyelidikan lebh lanjut mengungkap fakta-fakta yang terjadi di masa lalu serta memberikan ganti rugi kepada keluarga korban dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

DPD Sebut M Taufik Belum Dipecat, Majelis Kehormatan Gerindra Hanya Rekomendasi
Indonesia
DPD Sebut M Taufik Belum Dipecat, Majelis Kehormatan Gerindra Hanya Rekomendasi

Majelis Kehormatan Partai Gerindra secara resmi memecat M Taufik sebagai kader Partai Gerindra pada Selasa (7/6) kemarin.

Wahidin Cabut Laporan terhadap 6 Buruh Terobos Kantor Gubernur
Indonesia
Wahidin Cabut Laporan terhadap 6 Buruh Terobos Kantor Gubernur

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mencabut laporan polisi terhadap 6 orang buruh tersebut. Mereka menerobos ruang kerja Gubernur pada saat unjuk rasa, Rabu 22 Desember 2021 lalu.

Ketua DPRD DKI Bersikukuh Gelar Hak Interpelasi Terkait Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bersikukuh Gelar Hak Interpelasi Terkait Formula E

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta memutuskan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik pelaksanaan Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula.

Hari Ini Muhammadiyah Gelar Salat Idul Adha
Indonesia
Hari Ini Muhammadiyah Gelar Salat Idul Adha

Pemerintah, yang di dalamnya termasuk ormas Islam lain seperti NU dan Persis, baru akan melaksanakan Shalat Idul Adha pada Minggu (10/7).

Kebijakan Rem Gas Atasi COVID-19 Diklaim Dapatkan Pengakuan Dunia
Indonesia
Kebijakan Rem Gas Atasi COVID-19 Diklaim Dapatkan Pengakuan Dunia

Meski saat ini dunia tengah dihadapkan pada krisis pangan, energi, dan keuangan, keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi juga telah mendapatkan pengakuan dunia internasional.

Cegah Kekerasan Seksual, PSI Minta Pemprov DKI Segera Perbanyak Kamera CCTV
Indonesia
Cegah Kekerasan Seksual, PSI Minta Pemprov DKI Segera Perbanyak Kamera CCTV

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk secepatnya menambah titik kamera pengintai atau CCTV untuk mencegah tindak kriminalitas kekerasan seksual yang kerap terjadi di ibu kota.