Ini Surat Balasan Anak Buah Anies Soal Penggunaan Monas untuk Reuni 212 Warga mengunjungi Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Sabtu (22/6/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Merahputih.com - Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas, Muhammad Isa Sarnuri menyatakan Monas telah ditutup sejak 14 Maret 2020. Sehingga, segala jenis penyelenggaraan kegiatan belum diperbolehkan.

“Bahwa sejak 14 Maret 2020, monumen Nasional ditutup untuk umum dan tidak ada kegiatan publik apapun yang dilangsungkan di kawasan Monumen Nasional,” tulis Isa dalam Surat tertanggal 13 November yang beredar di kalangan wartawan.

Baca Juga:

Beredar Undangan Reuni Akbar PA 212 di Monas, Pemprov DKI: Belum Dibahas

Surat itu merupakan jawaban dari pengelola monas soal rencana PA212 menggelar reuni. Surat bernomor 4801/-1.853.37 itu ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Tanfidzi Nasional Persaudaraan Alumni 212.

Surat jawaban pengelola Monas kepada PA212 (Ist)

Dalam surat itu, Penutupan Monas dan peniadaan semua kegiatan publik apapun sebagai bagian dari usaha Pemprov DKI untuk mencegah penularan di masa wabah COVID-19. Saat ini dan selama wabah itu ada di Jakarta maka Monas tetap ditutup untuk kegiatan publik apapun.

“Sesuai arahan Gubernur Jakarta masih dalam kondisi wabah dan guna mengendalikan penyebaran COVID-19, sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan membuat kerumunan dilarang,” sambungnya.

Baca Juga:

Kata Pengamat Terkait Setneg dan Pemprov DKI Rebutan Sertifikat Tanah Monas

“Memperhatikan butir di atas, maka permohonan izin penggunaan Monas yang Bapak ajukan tidak bisa dipenuhi,” tutup Isa. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI: 17.534 Orang Rapid Test, 282 Dinyatakan Positif Corona
Indonesia
Pemprov DKI: 17.534 Orang Rapid Test, 282 Dinyatakan Positif Corona

Dari 17.534 warga yang dites, sebanyak 282 dinyatakan terpapar virus corona atau COVID-19.

Dukung Paslon Ma-Ju, Tenaga PMK Langsung Dipecat
Indonesia
Dukung Paslon Ma-Ju, Tenaga PMK Langsung Dipecat

Salah satu anggota Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya langsung dipecat karena mendukung pasangan calon wali.

Komisi A Minta Anies Buka Kontrak Ajang Formula E ke Publik
Indonesia
Komisi A Minta Anies Buka Kontrak Ajang Formula E ke Publik

Total dana yang sudah dibayarkan itu sebesar Rp200 miliar.

Jadi Ketum Lagi, Prabowo Ungkap Perjuangannya Besarkan Gerindra meski Pernah Diremehkan
Indonesia
Jadi Ketum Lagi, Prabowo Ungkap Perjuangannya Besarkan Gerindra meski Pernah Diremehkan

Penetapan dilakukan pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8).

PDIP Tegaskan Tidak akan Intervensi Proses Hukum Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
PDIP Tegaskan Tidak akan Intervensi Proses Hukum Terkait Kasus Nurdin Abdullah

PDIP menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah

Jokowi Umumkan Cuma Sepertiga Warga DKI Terima Bantuan Ekonomi Corona
Indonesia
Jokowi Umumkan Cuma Sepertiga Warga DKI Terima Bantuan Ekonomi Corona

1,1 juta warga akan ditanggung Pemprov DKI dan 2,5 juta warga akan ditanggung pemerintah pusat.

KPK Periksa Dirjen Kemensos Terkait Kasus Suap Mensos Juliari
Indonesia
KPK Periksa Dirjen Kemensos Terkait Kasus Suap Mensos Juliari

KPK akan mendalami proses pemilihan vendor hingga penyaluran bansos

Penegakkan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Era Jokowi Dinilai Stagnan
Indonesia
Penegakkan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Era Jokowi Dinilai Stagnan

"Sampai hari ini dari 12 kasus itu belum satu pun ada penyelesaian," kata Taufan saat konferensi pers secara virtual kepada wartawan Rabu (21/10).

Pemerintah Harus Yakinkan Masyarakat Pilkada Bebas COVID-19
Indonesia
Pemerintah Harus Yakinkan Masyarakat Pilkada Bebas COVID-19

Pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam perhelatan Pilkada Serentak yang digelar 9 Desember 2020.

 Pimpinan DPRD Minta Pemerintah Pikirkan Rakyat Kecil di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Pemerintah Pikirkan Rakyat Kecil di Tengah Pandemi Corona

Ia pun mempertayakan pada pemangku kebijakan apakah ada dana subsidi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat.