Ini Sejumlah Syarat Duduk di Kursi Kapolri Kapolri Jenderal Idham Azis (depan). (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Jelang pensiunnya Jenderal Idham Azis, bursa calon Kapolri menguat. Beberapa nama jenderang bintang tiga bahkan dua pun muncul.

Indonesian Police Watch (IPW) menyebut, ada empat persyaratan atau pekerjaan rumah yang harus dipenuhi calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

"Ada empat syarat utama yang harus diperhatikan Presiden Jokowi dalam memilih calon Kapolri pengganti Idham Azis, agar Presiden tidak terjebak pada 'nilai perkawanan yang semu dan menyesatkan'," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (16/11).

Baca Juga:

Jokowi Dinilai Bakal Pakai Faktor 'Kedekatan' Tunjuk Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

Adapun empat persyaratan tersebut yakni, calon Kapolri harus pernah menjadi kapolda di Jawa atau di daerah rawan, agar instingnya dalam mengantisipasi kamtibmas mumpuni dan keamanan Indonesia tetap prima.

Kedua, calon Kapolri yang dipilih harus paham dengan manajemen dan organisasi Polri secara utuh.

"Sebab persoalan besar di Polri saat ini adalah penumpukan personel di jajaran tengah dan atas, mulai dari AKBP, kombes hingga jenderal yang 'nganggur' dan tidak jelas kerjanya," imbuh Neta.

Menurut Neta, penumpukan personel di jajaran tengah hingga atas ini membuat anggaran Polri habis tersedot untuk fasilitas para kombes dan jenderal tersebut.

Neta pun meminta agar pemberian pangkat jenderal jangan hanya karena perkawanan, tapi harus berorientasi pada kebutuhan Polri.

"Ketiga, calon Kapolri harus memahami kebutuhan fasilitas, sarana, dan prasarana Polri sehingga proyek-proyek pengadaan di Polri tepat guna dan tepat sasaran bagi kepentingan kepolisian dalam menjaga kamtibmas," bebernya.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (tengah). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (tengah). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Sehingga orang-orang baru yang tidak mengerti tentang kepolisian jangan diberi menangani proyek proyek pengadaan di Polri.

"Jangan hanya gara-gara kenal dengan Kapolri kemudian diberi proyek pengadaan sehingga proyek tersebut tidak bermanfaat bagi kepentingan Polri," sambungnya.

Keempat, kata Neta, figur calon Kapolri harus paham mengenai sistem karier untuk mengembangkan tugas profesional kepolisian.

Tujuannya, agar jangan sampai ada seorang pejabat kepolisian yang bertahun-tahun bertugas di satu tempat, tak kunjung dimutasi.

Dengan keempat kriteria ini tentunya calon Kapolri bisa juga diambil dari bintang dua.

Kebetulan dalam waktu dekat ada dua jenderal bintang tiga yang pensiun, sehingga jenderal bintang dua itu bisa didorong atau digeser kesana untuk kemudian masuk ke dalam bursa calon Kapolri.

"Peluangnya masih terbuka dan semua tergantung presiden," pungkasnya.

Idham Azis bakal pensiun 30 Januari 2021 mendatang.

Kepemimpinan Kapolri Idham Azis masih akan diuji lagi dengan dua even besar, yakni pengamanan Pilkada Serentak 9 Desember dan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021.

Baca Juga:

Kapolri Imbau Semua Pihak Hindari Kerumunan Massa

Berikut sejumlah nama yang memiliki kesempatan menduduki kursi Kapolri karena mendapat pangkat bintang tiga.

1. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri): Komjen. Pol. Gatot Eddy Pramono

2. Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum): Komjen. Pol. Agung Budi Maryoto

3. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam): Komjen. Pol. Agus Andrianto

4. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim): Komjen. Pol. Listyo Sigit Prabowo

5. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam): Komjen. Pol. Rycko Amelza Dahniel

6. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat): Komjen. Pol. Arief SulistyantoTugas di Luar Polri

7. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN): Komjen. Pol. Heru Winarko

8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): Komjen. Pol. Boy Rafli Amar

9. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas): Komjen. Pol. Didid Widjanardi

10. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Komjen. Pol. Dharma Pongrekun

11. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Komjen. Pol. Firli Bahuri

12. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN): Komjen. Pol. Bambang Sunarwibowo

13. Sekretaris Jenderal Kementerian Perikanan dan Kelautan: Komjen. Pol. Antam Novambar

14. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto. (Knu)

Baca Juga:

Jelang Pemilihan Kapolri, Sejumlah Jenderal Bakal Naik Pangkat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BNPB Catat Lebih dari 1.000 Bencana Terjadi Sejak Awal Tahun
Indonesia
Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta, PPK Cairkan Ganti Rugi 9 Bidang Tanah Senilai Rp17 Miliar
Indonesia
Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta, PPK Cairkan Ganti Rugi 9 Bidang Tanah Senilai Rp17 Miliar

Pemerintah mulai mencairkan dana ganti rugi tanah milik warga terdampak proyek strategis nasional berupa jalan tol Solo-Yogyakarta.

Warga Pralansia di DIY Mulai Dapat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Warga Pralansia di DIY Mulai Dapat Vaksinasi COVID-19

Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mempercepat vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat.

Acara Exhibition Game Card di Penjaringan Dibubarkan Polisi
Indonesia
Acara Exhibition Game Card di Penjaringan Dibubarkan Polisi

Berita Terkini, Indonesia Banget, Berita Terbaru, Berita Hari ini, Berita Terkini hari ini, Berita Online, Kabar Terkini, Info Terkini, Berita Hangat, Berita Hari ini Terbaru, Berita Nasional, Berita Internasional

Begini Tanggapan PDIP 4 Kadernya Ditangkap KPK atas Dugaan Korupsi
Indonesia
Begini Tanggapan PDIP 4 Kadernya Ditangkap KPK atas Dugaan Korupsi

PDIP menanggapi sejumlah kadernya yang beberapa hari terakhir ini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus korupsi.

Bank Dunia: Utang Negara Miskin Terus Membengkak
Dunia
Bank Dunia: Utang Negara Miskin Terus Membengkak

Setengah dari negara-negara termiskin di dunia berada dalam kesulitan utang luar negeri atau berisiko tinggi.

Jabar Tawarkan 31 Proyek Senilai Rp 41 Triliun ke Investor
Indonesia
Jabar Tawarkan 31 Proyek Senilai Rp 41 Triliun ke Investor

Selain 31 proyek yang akan ditawarkan, dalam event ini juga ditandatangani 33 MoU antara Pemda Provinsi Jabar dengan pemda kabupaten/kota serta sejumlah BUMD di Jabar. Nilau MoU diperkirakan mencapai Rp 6,5 triliun.

Mahasiswa UNS Meninggal Usai Ikuti Kegiatan Menwa
Indonesia
Mahasiswa UNS Meninggal Usai Ikuti Kegiatan Menwa

Wakil Rektor Riset dan Inovasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Kuncoro Diharjo membenarkan adanya mahasiswi UNS meninggal.

Hitung Cepat Pilkada Tangsel, Petahana dan Keponakan Airin Sementara Unggul
Indonesia
Hitung Cepat Pilkada Tangsel, Petahana dan Keponakan Airin Sementara Unggul

Pilkada Tangsel 2020 sendiri menjadi ajang persaingan tiga pasangan calon dari keluarga elite politik.

Polresta Surakarta Tutup 6 Jalanan Kawasan Bisnis
Indonesia
Polresta Surakarta Tutup 6 Jalanan Kawasan Bisnis

Penutupan jalan tersebut dilakukan seiring dengan masih tingginya mobilitas warga di tengah penetapan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.