Ini Sejumlah Menteri yang "Tak Bisa Tidur" Gegara Gertakan Jokowi Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/hp.

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam bakal melakukan reshuffle dalam sidang kabinet dinilai sebagai peringatan keras. Terutama bagi para menteri untuk bekerja maksimal dalam penanganan COVID-19.

"Pernyataan yang keras tanpa tedeng aling-aling, dan itu membuat para menteri yang jeblok kinerjanya tak akan bisa tidur karena takut di-reshuffle," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin ketika kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6).

Baca Juga:

Jokowi Marahi Pembantunya, DPR: Kenapa Baru Dongkol Sekarang?

Ujang menilai, salah satu menteri yang bisa saja berpotensi terkena reshuffle yaitu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Pasalnya, Terawan dianggap lambat dalam menangani pandemi corona di tanah air. Nama Terawan pun sudah dua kali disorot oleh Jokowi dalam beberapa waktu terakhir.

Terawan sempat disinggung Jokowi dalam sidang kabinet paripurna pada 11 hari lalu karena lambat mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan.

Dalam rapat terbatas terakhir, Jokowi kembali menyoroti kinerja Terawan terkait hal yang sama.

"Mungkin Terawan yang rawan akan di-reshuffle," kata Ujang.

Selain Terawan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga berpotensi terkena reshuffle. Pasalnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) kian marak di tengah pandemi corona.

Namun, Ida kemungkinan hanya akan digeser ke pos kementerian lain. Hal itu mengingat Ida merupakan politisi dari PKB yang menjadi partai koalisi pendukung Jokowi.

"Kalau pun reshuffle, diganti dari kader PKB lagi," kata Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai pantas Presiden Joko Widodo kesal dan marah kepada menteri-menterinya karena memang kinerjanya belum memenuhi harapan.

Menurutnya, kemarahan Presiden Jokowi ini simetris dengan kekecewaan rakyat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

"Kinerja para pembantu presiden memang terlihat lambat. Padahal Presiden Jokowi ingin bergerak cepat. Maka wajar jika presiden murka sebelum rakyat marah. Jika rakyat marah bisa lebih gawat," ujarnya kepada wartawan.

Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras.
Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras.

Karyono menyatakan masalah kelambatan pengeluaran anggaran kesehatan ini, Presiden Jokowi secara khusus menyoroti kinerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Dia menyebutkan anggaran di bidang kesehatan baru dicairkan 1,53 persen dari total anggaran kesehatan sebesar Rp75 triliun.

Menurutnya, dilihat dari jumlah pengeluaran anggaran yang baru mencapai 1,53 persen dari Rp75 triliun adalah jumlah yang sangat kecil.

Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, mengapa pengeluaran anggaran berjalan lambat. Sementara untuk percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah cepat dan tepat.

Salah satunya adalah realisasi anggaran untuk belanja peralatan, tunjangan tenaga medis dan keperluan lainnya.

"Pertanyaan ini yang harus dijawab. Apa yang menjadi alasan keterlambatan dan apa motivasinya. Mengungkap alasan keterlambatan pengeluaran anggaran kesehatan ini penting karena dampaknya sangat besar," katanya.

"Akibat kelambatan penyerapan anggaran menyebabkan keterbatasan peralatan medis dan ketersediaan obat yang ujungnya berdampak pada lambatnya penanganan virus corona," imbuh dia.

Salah satu dampak keterlambatan ini jika merujuk data dari Worldometers.info menunjukkan jumlah tes corona di Indonesia termasuk dalam 15 terendah jika dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia.

"Belum lagi, masalah ini menjadi beban sebagian rakyat karena harus menanggung biaya rapid test sendiri," ucapnya.

Dampak lainnya, kata Karyono, jika terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan kepada para dokter dan tenaga medis bisa memicu persoalan besar jika sampai terjadi aksi pemboikotan

Pasalnya, para dokter dan tenaga medis menjadi garda terdepan dalam penanganan virus corona. Mereka adalah para pahlawan yang harus diapresiasi.

Belum lagi, lanjutnya, dampak pandemi yang menimbulkan efek domino memerlukan langkah serius dari pemerintah.

Baca Juga:

Jokowi Pantau Posko COVID Jateng dan Kawasan Industri Batang

Pertumbuhan ekonomi dunia akibat pandemi diprediksi -7,5 persen. Jika penanganan pandemi ini berjalan lambat dan tidak tepat penanganannya bisa memicu tsunami sosial yang dahsyat. Hal itu bisa terjadi karena adanya akumulasi persoalan.

Oleh karena itu, perlu langkah cepat dan tepat sebelum terlambat. Karyono menduga kemarahan Presiden Jokowi dilandasi oleh alasan itu.

Maka sudah saatnya presiden mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan 270 juta rakyat Indonesia.

"Segeralah melakukan reshuffle menteri-menteri yang tidak kompeten dan copot para pembantu presiden yang tidak loyal. Untuk mengatasi krisis ini, negara butuh orang yang visioner dan penuh totalitas mengabdi pada bangsa dan negara," papar dia. (Knu)

Baca Juga:

Terungkap! Alasan Istana 'Publish' Video Marah Jokowi Baru-Baru Ini



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH