Ini Sanksi yang Didapat jika Perusahaan Telat Penuhi THR Karyawan di sektor rokok (ilustrasi). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

MerahPutih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pengusaha yang terlambat membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada buruh dikenai denda sebesar 5 persen.

Denda tersebut berasal dari total THR yang harus dibayarkan, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar THR tersebut.

Baca Juga:

Jangan Saling Menyalahkan, Pimpinan DPRD: Penerimaan Pajak DKI Turun

Menurut Said, pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada buruh.

“Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” ujar Said Iqbal dalam keteranganya kepada wartawan, Jumat (8/5).

Ia mengingatkan, dalam peraturan pemerintah ini juga diatur, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Iqbal menegaskan bahwa Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja mengenai THR menyalahi ketentuan PP No 78 Tahun 2015 tersebut.

“Aturannya sudah sangat jelas. Tidak boleh ditunda atau dicicil. Terlebih lagi tidak dibayarkan 100 persen,” jelas Said Iqbal.

Ketua Umum KSPI Said Iqbal (Foto Facebook)
Ketua Umum KSPI Said Iqbal (Foto Facebook)

KSPI juga menyerukan kepada kaum buruh untuk meminta agar perusahaan membayar penuh THR secara penuh. Tidak ditunda atau dicicil. Apalagi tidak dibayarkan.

“Prinsipnya hak harus diberikan. Tidak boleh diotak-atik,” tegasnya.

KSPI juga menolak rencana dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang diduga isinya memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk tidak membayar THR sebesar 100 persen atau dengan cara mencicil.

KSPI berpendapat, bila pembayaran THR pada akhirnya dibayar dengan cara dicicil, maka Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dicap seperti “menjilat ludahnya sendiri” karena kebijakan ini bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Untuk itu, KSPI menyerukan kepada pemerintah selamatkan daya beli buruh dan rakyat Indonesia di waktu Lebaran dengan memastikan setiap buruh mendapatkan THR.

Baca Juga:

Transportasi Umum Kembali Beroperasi, KAI Daops 6 Belum Buka Layanan KA Jarak Jauh

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, setiap pengusaha wajib membayar THR 100 persen bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun.

Bagi yang masa kerjanya di bawah satu tahun, maka upahnya dibayarkan proporsional sesuai masa kerjanya. Oleh karena itu, lanjutnya, rencana dibuatnya surat edaran Menaker tentang THR tidak boleh bertentangan dengan PP No. 78 Tahun 2015, yang mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar THR minimal sebesar satu bulan upah tersebut.

“KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk bekerja, buruh yang diliburkan sementara karena Covid-19, buruh yang dirumahkan karena COVID-19, maupun buruh yang diPHK dalam rentang waktu H-30 dari Lebaran,” katanya. (Knu)

Baca Juga:

BIN Gelar Rapid Test di Kawasan MRT Blok M Jakarta Selatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masjid Istiqlal Jadi Lokasi Vaksinasi COVID-19 Tokoh Lintas Agama
Indonesia
Masjid Istiqlal Jadi Lokasi Vaksinasi COVID-19 Tokoh Lintas Agama

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap para tokoh lintas agama bertempat di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Selasa (23/2).

Masa Pandemi COVID-19, Daftar Kuliah di Sini Dapat Handphone
Indonesia
Masa Pandemi COVID-19, Daftar Kuliah di Sini Dapat Handphone

Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) berikan smartphone (HP) gratis untuk setiap mahasiswa baru.

Pemkot Jaktim Tetap Laksanakan Vaksinasi COVID-19 di Bulan Puasa
Indonesia
Pemkot Jaktim Tetap Laksanakan Vaksinasi COVID-19 di Bulan Puasa

Jakarta Timur akan tetap melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan tahun 2021.

Ngotot Revisi UU Pemilu, PKS Siap Lakukan Lobi Politik
Indonesia
Ngotot Revisi UU Pemilu, PKS Siap Lakukan Lobi Politik

Dengan Pilkada diselenggarakan sesuai dengan jadwal semestinya, proses peneyelenggaraan pemungutan suara dengan rakyat sebagai aktor utamanya tidak menumpuk pada 2024.

Pengamat Prediksi 2 'Partai Biru' Diuntungkan dari Isu Reshuffle Kabinet
Indonesia
Pengamat Prediksi 2 'Partai Biru' Diuntungkan dari Isu Reshuffle Kabinet

PKS jika tetap di luar pemerintahan sudah tepat

MAKI: PK Djoko Tjandra Tidak Memenuhi Syarat Formil
Indonesia
Pemulung Temukan Bayi Laki-laki dalam Kondisi Hidup dan Dikerubungi Semut
Indonesia
Pemulung Temukan Bayi Laki-laki dalam Kondisi Hidup dan Dikerubungi Semut

Bayi laki-laki tersebut ditemukan dalam kondisi hidup dan dikerubungi semut.

Tinjau Vaksinasi Massal di Kota Yogyakarta, Jokowi Berharap Ekonomi Segera Pulih
Indonesia
Tinjau Vaksinasi Massal di Kota Yogyakarta, Jokowi Berharap Ekonomi Segera Pulih

Pelaksanaan vaksinasi massal bagi sektor informal di Kota Yogyakarta dimulai tanggal 1 Maret hingga 6 Maret 2021

Bekas Markas FPI Diduga Jadi Gudang Penyimpanan Bahan Pembuat Bom
Indonesia
Bekas Markas FPI Diduga Jadi Gudang Penyimpanan Bahan Pembuat Bom

Tim Densus 88 Antiteror Polri menyita beberapa botol yang berisi nitrat jenis aseton dari penggeledahan itu

Pemprov DKI Bakal Tambah Rumah Sakit Rujukan COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Tambah Rumah Sakit Rujukan COVID-19

"Semoga usaha tersebut dapat mengimbangi jumlah kenaikan angka kasus covid yang masih meningkat," tutupnya.