Ini Sanksi yang Didapat jika Perusahaan Telat Penuhi THR Karyawan di sektor rokok (ilustrasi). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

MerahPutih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pengusaha yang terlambat membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada buruh dikenai denda sebesar 5 persen.

Denda tersebut berasal dari total THR yang harus dibayarkan, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar THR tersebut.

Baca Juga:

Jangan Saling Menyalahkan, Pimpinan DPRD: Penerimaan Pajak DKI Turun

Menurut Said, pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada buruh.

“Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” ujar Said Iqbal dalam keteranganya kepada wartawan, Jumat (8/5).

Ia mengingatkan, dalam peraturan pemerintah ini juga diatur, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Iqbal menegaskan bahwa Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja mengenai THR menyalahi ketentuan PP No 78 Tahun 2015 tersebut.

“Aturannya sudah sangat jelas. Tidak boleh ditunda atau dicicil. Terlebih lagi tidak dibayarkan 100 persen,” jelas Said Iqbal.

Ketua Umum KSPI Said Iqbal (Foto Facebook)
Ketua Umum KSPI Said Iqbal (Foto Facebook)

KSPI juga menyerukan kepada kaum buruh untuk meminta agar perusahaan membayar penuh THR secara penuh. Tidak ditunda atau dicicil. Apalagi tidak dibayarkan.

“Prinsipnya hak harus diberikan. Tidak boleh diotak-atik,” tegasnya.

KSPI juga menolak rencana dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang diduga isinya memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk tidak membayar THR sebesar 100 persen atau dengan cara mencicil.

KSPI berpendapat, bila pembayaran THR pada akhirnya dibayar dengan cara dicicil, maka Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dicap seperti “menjilat ludahnya sendiri” karena kebijakan ini bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Untuk itu, KSPI menyerukan kepada pemerintah selamatkan daya beli buruh dan rakyat Indonesia di waktu Lebaran dengan memastikan setiap buruh mendapatkan THR.

Baca Juga:

Transportasi Umum Kembali Beroperasi, KAI Daops 6 Belum Buka Layanan KA Jarak Jauh

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, setiap pengusaha wajib membayar THR 100 persen bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun.

Bagi yang masa kerjanya di bawah satu tahun, maka upahnya dibayarkan proporsional sesuai masa kerjanya. Oleh karena itu, lanjutnya, rencana dibuatnya surat edaran Menaker tentang THR tidak boleh bertentangan dengan PP No. 78 Tahun 2015, yang mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar THR minimal sebesar satu bulan upah tersebut.

“KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk bekerja, buruh yang diliburkan sementara karena Covid-19, buruh yang dirumahkan karena COVID-19, maupun buruh yang diPHK dalam rentang waktu H-30 dari Lebaran,” katanya. (Knu)

Baca Juga:

BIN Gelar Rapid Test di Kawasan MRT Blok M Jakarta Selatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra Wacanakan Bansos Diganti Bantuan Tunai
Indonesia
Gerindra Wacanakan Bansos Diganti Bantuan Tunai

Mengganti sembako dengan uang tunai juga akan mempermudah proses penyaluran

FSGI Desak Kemendikbud Perbaiki Regulasi PPDB
Indonesia
FSGI Desak Kemendikbud Perbaiki Regulasi PPDB

Ia mengatakan, alokasi untuk zonasi murni harus tetap dipertahankan.

IDI Peringatkan Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Lakukan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
IDI Peringatkan Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Lakukan Vaksinasi COVID-19

"Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa," jelas Zubairi

Djoko Tjandra Coreng Wajah Hukum Indonesia
Indonesia
Djoko Tjandra Coreng Wajah Hukum Indonesia

"Segera bentuk tim khusus, karena ulah satu orang ini, wajah hukum kita tercoreng,” tegas Eva

 Kewenangan Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden, Polisi Tak Boleh Asal Tindak
Indonesia
Kewenangan Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden, Polisi Tak Boleh Asal Tindak

Ia melihat, kritik sebagai bukti bahwa masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dan hal itu sangat lumrah dengan negara demokratis seperti Indonesia.

Tak Ada Jejak Darah di TKP, Indikasi Editor Metro TV Tewas Bunuh Diri Menguat
Indonesia
Tak Ada Jejak Darah di TKP, Indikasi Editor Metro TV Tewas Bunuh Diri Menguat

Meski begitu kata Yusri, korban dipastikan tewas karena tusukan senjata tajam di lehernya.

Lagi, DPR Diingatkan Tarik RUU HIP dari Prolegnas
Indonesia
Lagi, DPR Diingatkan Tarik RUU HIP dari Prolegnas

DP MUI berpandangan RUU HIP tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila

Bepe Anggap Sosok Ini Layak Jadi Ketum PSSI
Berita
 Kasus Corona DKI Alami Penurunan, LBM Eijkman Puji PSBB Anies
Indonesia
Kasus Corona DKI Alami Penurunan, LBM Eijkman Puji PSBB Anies

Amin meminta agar Anies dapat mempertahankan persentase penurunan aktivitas masyakarat di luar rumah tersebut. Jangan sampai, capaian 60 persen ini justru malah melesat turun.

Disebut Lambat Ungkap Penyerang Novel, Polisi Berdalih Kurangnya Bukti
Indonesia
Disebut Lambat Ungkap Penyerang Novel, Polisi Berdalih Kurangnya Bukti

Presiden Jokowi memberi tambahan waktu kepada Polri untuk mengusut kasus yang terjadi sejak dua tahun lalu