Ini Respons Ganjar Baliho Puan 'Kepak Sayap Kebhinekaan' Menjamur di Solo Baliho Ketua DPR Puan Maharani bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan terpasang di Jalan Ronggowarsito, Rabu (4/8). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Baliho Ketua DPR, Puan Maharani bertuliskan 'Kepak Sayap Kebhinekaan' bermunculan di sejumlah provinsi di Indonesia termasuk di Jawa Tengah. Bahkan, di Solo ada belasan baliho yang terpasang.

Dimintai tanggapan terkait baliho Puan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat meninjau tempat isolasi terpusat di SDN 2 Cemara Solo dan vaksinasi pelajar di SMAN 3 Solo, irit bicara.

Baca Juga

Puan Minta Masyarakat Jaga Nyala Api Optimisme di Tengah Pandemi COVID-19

"Heleh, jare sopo (kata siapa) itu. Tidak ada," ujar Ganjar, Rabu (4/8).

Pantauan Merahputih.com, baliho Puan Maharani bertuliskan 'Kepak Sayap Kebhinekaan' terpasang di sejumlah jalan utama Kota Solo, yakni di Jalan Bhayangkara, Jalan Veteran, Jalan Ronggowarsito, dan Jalan RM Said

Pakar politik menilai Baliho tersebut dipasang untuk meningkatkan popularitas Puan dan mengganjal langkah Ganjar Pranowo maju Capres 2024.

Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto: MP/Humas Pemprov Jawa Timur

Menurut Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengakui baliho itu banyak terpasang di Kota Solo. Namun, ia memastikan DPC PDIP Solo dan kader anggota DPRD Solo Fraksi PDIP tidak memasangnya.

"Yang memasang baliho itu tim dari beliau (Puan). DPC PDIP Solo tidak pasang baliho sama sekali," ujar Rudy dapaan akrabnya, Rabu (4/8).

Mantan Wali Wali Kota Solo ini menegaskan tidak ada komunikasi antara tim Puan dengan DPC PDIP saat memasang baliho itu. Pihaknya juga tidak diberitahu soal hal tersebut. "Tahu-tahu baliho itu sudah terpasang di sejumlah jalan di Solo, tidak ada pemberitahuan," tandasnya.

Baca Juga

Puan Harap Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Sebelumnya, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pemasangan baliho Puan tersebut mendapatkan perintah langsung dari petinggi PDIP. Tujuan pemasangan baliho dinilai untuk meningkatkan popularitas Puan Maharani.

"Yang menggerakkan anggota dewan memasang baliho Puan di mana-mana ini pasti atas perintah, atas fatsun politik, orang penting yang ada di PDIP," kata Adi. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Peringatan Keras Wagub DKI untuk Sekolah yang Langgar Prokes saat PTM
Indonesia
Ini Peringatan Keras Wagub DKI untuk Sekolah yang Langgar Prokes saat PTM

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan peringatan keras untuk sekolah yang melanggar protokol kesehatan (prokes) saat PTM

BPK Temukan Pemprov DKI Masih Bayarkan Gaji dan Tunjangan Pegawai yang Telah Wafat
Indonesia
BPK Temukan Pemprov DKI Masih Bayarkan Gaji dan Tunjangan Pegawai yang Telah Wafat

Gaji yang diberikan kepada pegawai yang telah pensiun tersebut seluruhnya mencapai Rp 154,9 juta

Kenaikan Isa Almasih di Katedral Terapkan Prokes Ketat
Indonesia
Kenaikan Isa Almasih di Katedral Terapkan Prokes Ketat

Gereja Katedral membatasi jumlah umat yang akan mengikuti ibadat Kenaikan Isa Almasih dengan hanya menampung sebanyak 150 jemaat.

PPKM Darurat, Anggaran Kartu Pra Kerja Naik Rp 10 Triliun
Indonesia
PPKM Darurat, Anggaran Kartu Pra Kerja Naik Rp 10 Triliun

Semula pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program kartu prakerja dengan jangkauan 5,6 juta orang peserta. Setelah ditambah anggaran Rp10 triliun, maka program Kartu Prakerja bisa menambah 2,8 juta peserta.

228 Terduga Teroris Ditangkap Selama Tahun 2020
Indonesia
228 Terduga Teroris Ditangkap Selama Tahun 2020

Densus 88 Antiteror telah menangkap 228 terduga teroris selama tahun 2020.

Orient P Riwu Bikin Ruwet
Indonesia
Orient P Riwu Bikin Ruwet

"Kami memang bertemu dengan persoalan hukum yang belum pernah terjadi selama proses Pilkada," kata Anggota Badan Pengawas Pemilu, Fritz Edward Siregar di Jakarta, Kamis (4/5).

Dapat Tugas Anyar, Kapolri Listyo Kini Ngurusin Persepedaan Nasional
Olahraga
Dapat Tugas Anyar, Kapolri Listyo Kini Ngurusin Persepedaan Nasional

Terpilihnya Listyo Sigit Prabowo menggantikan posisi ketua umum periode 2019-2023 Raja Sapta Oktohari yang harus mundur dari jabatannya karena tidak bisa merangkap jabatan.

KPA Bakal Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK
Indonesia
KPA Bakal Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK

KPA bakal mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Di Jakarta, Kini Ada 106 RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Di Jakarta, Kini Ada 106 RS Rujukan COVID-19

Sementara itu, ada penambahan 12.156 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, hingga saat ini pemerintah mencatat ada 1.147.010 kasus COVID-19 di Tanah Air,

Ombudsman Jakarta Panggil Dinkes DKI Terkait Vaksinasi Keluarga Anggota DPRD
Indonesia
Ombudsman Jakarta Panggil Dinkes DKI Terkait Vaksinasi Keluarga Anggota DPRD

Ombudsman Jakarta Raya akan panggil Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta jika berani memfasilitasi keluarga anggota DPRD DKI Jakarta untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19.