Ini Respon Pimpinan KPK Diminta Periksa Puan Maharani Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengembangkan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP ke sejumlah pihak. Tak terkecuali, terhadap mantan Ketua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani.

"Pembuktian kalau memang harus dikembangkan ke sejumlah nama lain, penyidik nanti yang akan melihat relevan atau tidak," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat dikonfirmasi terkait alasan lembaga antirasuah belum ‎melakukan pemeriksaan terhadap Puan Maharani, selasa (6/2).

Menurut Saut, untuk mengembangkan kasus e-KTP ini ke sejumlah pihak termasuk Puan, KPK harus mempunyai kecukupan‎ alat bukti terlebih dahulu. Sebab, sambung Saut, KPK wajib membuktikan keterlibatan pihak lain berdasarkan hukum.

"Penyidik senantiasa mengembangkan kasus, dengan hukum-hukum,"‎ pungkasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Setya Novanto (Setnov), Firman Wijaya mengaku bahwa pihaknya menunggu Jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan Puan Maharani di sidang perkara korupsi e-KTP.

Sebagaimana hal itu diungkapkan Firman Wijaya usai mendampingi kliennya, Setya Novanto (Setnov) menjalani sidang lanjutan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, pada hari ini.

"Kita tidak tahu (kapannya), kita ikuti saja proses hukum, kan pembuktian ini, saksi-saksinya domain KPK, kita tunggu saja," kata‎ Firman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2018).

Hingga saat ini, Firman mengaku belum tahu siapa saja saksi-saksi yang akan dihadirkan Jaksa KPK untuk terdakwa kliennya. Dia menyerahkan pemeriksaan Puan Maharani sebagai saksi di persidangan e-KTP ke lembaga antirasuah.

"Kita belum tahu, saya belum tahu siapa saksi hari ini, besok siapa saksi yang diajukan, kita tim penasihat hukum belum tahu," terangnya.

Firman tidak membantah adanya dugaan KPK melindungi pihak partai penguasa. Namun, pihaknya masih menunggu ketegasan KPK untuk menghadirkan fraksi PDI-P di persidangan perkara korupsi e-KTP.

‎"Kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Kita tunggu saja proses peradilan ini. Toh otoritas KPK akan menghadirkan saksi dan ke arah mana pembuktiannya," terangnya.

Sejauh ini KPK sudah memeriksa sejumlah mantan Ketua fraksi asal Golkar, Setya Novanto (Setnov), dan mantan Ketua fraksi asal Demokrat, Anas Urbaningrum serta Jafar Hafsah. Namun, KPK hingga saat ini belum memintai keterangan dari mantan Ketua fraksi PDI-Perjuangan.

Padahal, dalam surat dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, ‎tiga partai besar yakni Golkar, Demokrat, dan PDI-P disebut-sebut turut kecipratan uang panas proyek e-KTP. Ketiga partai besar itu diduga menerima aliran dana proyek e-KTP dengan jumlah yang berbeda-beda.

Hal itu diperkuat oleh kesaksian Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman yang membeberkan aliran uang dugaan korupsi proyek e-KTP ke tiga partai besar saat bersaksi untuk terdakwa Setnov pada persidangan beberapa waktu lalu.

Dimana, Hakim Pengadilan Tipikor sempat membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Irman dalam perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP.‎ Dalam BAP Irman, dijelaskan secara rinci nominal uang kepada tiga partai besar itu yang diperoleh Irman dari rekannya, Sugiharto.

"Dalam pertemuan tersebut, Sugiharto memperlihatkan kepada saya (Irman), berupa secarik kertas berisi catatan sebagai berikut, Golkar kode kuning sebesar Rp150 miliar, untuk Demokrat dengan kode biru sebesar Rp150 miliar, dan untuk PDIP, kode merah sebesar Rp80 miliar," kata anggota Hakim saat membacakan BAP Irman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2018, lalu. (ayp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Deklarator KAMI, Eks Panglima TNI Singgung Pejabat Boneka Hingga Oligarki
Indonesia
Jadi Deklarator KAMI, Eks Panglima TNI Singgung Pejabat Boneka Hingga Oligarki

Gatot menyebut tren perang saat ini sudah berubah

Anies Diminta Nonaktifkan Kadis SDA Yusmada Faizal
Indonesia
Anies Diminta Nonaktifkan Kadis SDA Yusmada Faizal

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta untuk menonaktifkan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Yusmada Faizal, sehubung sedang dilakukannya pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) terkait dugaan korupsi alat berat.

Moeldoko Sebut Presiden Jokowi Sering Ingatkan Menteri Jangan Korupsi
Indonesia
Moeldoko Sebut Presiden Jokowi Sering Ingatkan Menteri Jangan Korupsi

Menurut Moeldoko, Jokowi selalu menyampaikan bahaya korupsi kepada para menterinya dalam setiap kesempatan rapat terbatas kabinet.

Update Kasus Corona DKI Senin (9/11): 112.743 Positif, 102.844 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Senin (9/11): 112.743 Positif, 102.844 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 9,3 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 539 jiwa.

Kata Jokowi Usai Divaksin Corona
Indonesia
Kata Jokowi Usai Divaksin Corona

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah selesai melakukan vaksinasi COVID-19 Sinovac di Istana Negara, Rabu (13/1).

3 Reaktif COVID-19, Polisi Putar Balik Rombongan Pemudik Dari Lebak
Indonesia
3 Reaktif COVID-19, Polisi Putar Balik Rombongan Pemudik Dari Lebak

Petugas meminta mereka kembali ke daerah asal untuk menghubungi Dinas Kesehatan setempat guna mengambil tindakan lebih lanjut.

Menhan Prabowo Optimistis KRI Nanggala-402 Segera Ditemukan
Indonesia
Menhan Prabowo Optimistis KRI Nanggala-402 Segera Ditemukan

"Saya yakin seluruh bangsa semua hatinya, pikirannya, fokusnya adalah agar anak anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin," tuturnya.

Wali Kota Bobby Nasution Diminta Hargai Kerja Jurnalis
Indonesia
Wali Kota Bobby Nasution Diminta Hargai Kerja Jurnalis

Menurut Jerry, jangan karena Bobby menantu Presiden Joko Widodo, merasa lebih besar dari wali kota lainnya.

Kemendagri Jawab Isu Terdapat Cip di E-KTP untuk Menyadap dan Melacak Orang
Indonesia
Kemendagri Jawab Isu Terdapat Cip di E-KTP untuk Menyadap dan Melacak Orang

Di media sosial ramai unggahan video terkait pembongkaran cip di KTP elektronik yang disebutkan dapat dipergunakan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan seseorang.

Penyebab Banyak Pegawai KPK Mengundurkan Diri Versi Novel Baswedan
Indonesia
Penyebab Banyak Pegawai KPK Mengundurkan Diri Versi Novel Baswedan

36 pegawai telah mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri puluhan pegawai itu pun beragam.