Ini Respon Pimpinan KPK Diminta Periksa Puan Maharani Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengembangkan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP ke sejumlah pihak. Tak terkecuali, terhadap mantan Ketua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani.

"Pembuktian kalau memang harus dikembangkan ke sejumlah nama lain, penyidik nanti yang akan melihat relevan atau tidak," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat dikonfirmasi terkait alasan lembaga antirasuah belum ‎melakukan pemeriksaan terhadap Puan Maharani, selasa (6/2).

Menurut Saut, untuk mengembangkan kasus e-KTP ini ke sejumlah pihak termasuk Puan, KPK harus mempunyai kecukupan‎ alat bukti terlebih dahulu. Sebab, sambung Saut, KPK wajib membuktikan keterlibatan pihak lain berdasarkan hukum.

"Penyidik senantiasa mengembangkan kasus, dengan hukum-hukum,"‎ pungkasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Setya Novanto (Setnov), Firman Wijaya mengaku bahwa pihaknya menunggu Jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan Puan Maharani di sidang perkara korupsi e-KTP.

Sebagaimana hal itu diungkapkan Firman Wijaya usai mendampingi kliennya, Setya Novanto (Setnov) menjalani sidang lanjutan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, pada hari ini.

"Kita tidak tahu (kapannya), kita ikuti saja proses hukum, kan pembuktian ini, saksi-saksinya domain KPK, kita tunggu saja," kata‎ Firman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2018).

Hingga saat ini, Firman mengaku belum tahu siapa saja saksi-saksi yang akan dihadirkan Jaksa KPK untuk terdakwa kliennya. Dia menyerahkan pemeriksaan Puan Maharani sebagai saksi di persidangan e-KTP ke lembaga antirasuah.

"Kita belum tahu, saya belum tahu siapa saksi hari ini, besok siapa saksi yang diajukan, kita tim penasihat hukum belum tahu," terangnya.

Firman tidak membantah adanya dugaan KPK melindungi pihak partai penguasa. Namun, pihaknya masih menunggu ketegasan KPK untuk menghadirkan fraksi PDI-P di persidangan perkara korupsi e-KTP.

‎"Kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Kita tunggu saja proses peradilan ini. Toh otoritas KPK akan menghadirkan saksi dan ke arah mana pembuktiannya," terangnya.

Sejauh ini KPK sudah memeriksa sejumlah mantan Ketua fraksi asal Golkar, Setya Novanto (Setnov), dan mantan Ketua fraksi asal Demokrat, Anas Urbaningrum serta Jafar Hafsah. Namun, KPK hingga saat ini belum memintai keterangan dari mantan Ketua fraksi PDI-Perjuangan.

Padahal, dalam surat dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, ‎tiga partai besar yakni Golkar, Demokrat, dan PDI-P disebut-sebut turut kecipratan uang panas proyek e-KTP. Ketiga partai besar itu diduga menerima aliran dana proyek e-KTP dengan jumlah yang berbeda-beda.

Hal itu diperkuat oleh kesaksian Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman yang membeberkan aliran uang dugaan korupsi proyek e-KTP ke tiga partai besar saat bersaksi untuk terdakwa Setnov pada persidangan beberapa waktu lalu.

Dimana, Hakim Pengadilan Tipikor sempat membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Irman dalam perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP.‎ Dalam BAP Irman, dijelaskan secara rinci nominal uang kepada tiga partai besar itu yang diperoleh Irman dari rekannya, Sugiharto.

"Dalam pertemuan tersebut, Sugiharto memperlihatkan kepada saya (Irman), berupa secarik kertas berisi catatan sebagai berikut, Golkar kode kuning sebesar Rp150 miliar, untuk Demokrat dengan kode biru sebesar Rp150 miliar, dan untuk PDIP, kode merah sebesar Rp80 miliar," kata anggota Hakim saat membacakan BAP Irman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2018, lalu. (ayp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tinggal 60 Elektoral Yang Diperebutkan Biden dan Trump
Dunia
Tinggal 60 Elektoral Yang Diperebutkan Biden dan Trump

Trump menolak penghitungan suara setelah hari pemilihan presiden 3 November yang juga dilakukan di beberapa negara.

Kecelakaan di Tol Semarang-Solo, Mercedez Bens Ludes Terbakar dan 2 Orang Tewas
Indonesia
Kecelakaan di Tol Semarang-Solo, Mercedez Bens Ludes Terbakar dan 2 Orang Tewas

Kanit Laka Kanit Laka Satlantas Polres Boyolali Ipda Utomo, mengungkapkan kecelakaan tersebut melibatkan empat kendaraan

 Sekda DKI Dukung Revisi Perda Larangan Ondel-Ondel untuk Ngamen
Indonesia
Sekda DKI Dukung Revisi Perda Larangan Ondel-Ondel untuk Ngamen

"Tapi kalo sudah digunakan untuk ngamen kan itu mengganggu ketertiban umum, nanti konkretnya akan kita kaji ulang," ujarnya.

Usai Salat Jumat, Ormas Islam Kepung Kedubes India
Indonesia
Usai Salat Jumat, Ormas Islam Kepung Kedubes India

Selain itu, mendesak Pemerintah India untuk segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap Umat Islam India.

Cerita Prabowo Soal Masa Awal Gerindra Didirikan
Indonesia
Cerita Prabowo Soal Masa Awal Gerindra Didirikan

Prabowo menyebut Gerindra tersebut sering diejek dan tidak diperhitungkan dalam perpolitikan nasional.

Polisi Segera Selidiki Klaim Hadi Pranoto soal Obat COVID-19
Indonesia
Polisi Segera Selidiki Klaim Hadi Pranoto soal Obat COVID-19

Kepolisian mengaku pihaknya masih mengecek dan menunggu laporan masyarakat khususnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang meragukan ucapkan Hadi.

Firli Perintahkan Deputi Penindakan KPK Usut Aliran Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Firli Perintahkan Deputi Penindakan KPK Usut Aliran Suap Djoko Tjandra

KPK kerap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain

Erick Thohir Siap Copot Karyawan Garuda Jika Terlibat Penyelundupan Onderdil Harley
Indonesia
Presiden Jokowi Sudah Tiba di Solo
Indonesia
Presiden Jokowi Sudah Tiba di Solo

Ibunda Jokowi Hj Sujiatmi Notomiharjo meninggal dunia di Solo, Rabu, 25 Maret 2020 pada pukul 16.45 WIB.

 Mahfud MD Ungkap Natuna dan Papua Masuk Dalam Wilayah Rawan Ancaman Kedaulatan
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Natuna dan Papua Masuk Dalam Wilayah Rawan Ancaman Kedaulatan

Menurut Mahfud, ancaman di Papua tidak bisa dihadapi secara militer. Dia menyebut pemerintah harus menjaga HAM di Papua.