Ini Pesan KPK Kepada Calon Kepala Daerah Agar Tak Tersandung Korupsi Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah memberikan keterangan. (Antara Foto/Aprillio Akbar)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Dalam operasi senyap kali ini, tim penindakan KPK menangkap Bupati Subang, Imas Aryumningsih.

Imas menjadi calon kepala daerah ketiga, setelah Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dan Bupati Ngada, Marianus Sae yang tertangkap tangan oleh KPK.

Imas merupakan calon bupati Subang, sedangkan Nyono dan Marianus merupakan
calon bupati Jombang dan Gubernur NTT. Ketiganya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah buka suara menyikapi hal tersebut. Ia menegaskan, pihaknya tidak perlu melakukan OTT jika calon kepala daerah memiliki komitmen untuk tidak melakukan tindakan koruptif.

"Saya kira ini kasus yang sekian, seharusnya tidak ada kasus baru lagi. Tapi yang pasti kita berharap betul ada pesan untuk peserta Pilkada bahwa proses demokrasi ini harus bebas dari korupsi," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (14/2).

Febri menuturkan, dalam konteks Pilkada, KPK hanya memiliki kewenangan menindak penyelenggara negara yang ikut dalam kontestasi pesta demokrasi lima tahunan itu. Sementara itu, para calon yang bukan petahana tak bisa dijangkau lembaga antirasuah.

Sedangkan, lembaga yang bisa mengawasi perilaku calon kepala daerah adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU, yang merupakan pelaksana pemungutan suara secara langsung tersebut.

Menurut Febri, sinergi lintas institusi ini diperlukan agar kontestasi Pilkada melahirkan kepala daerah yang bersih. Selain itu, para kepala daerah harus diawasi kinerjanya agar ketika menjabat tak korupsi dan akhirnya menjadi pesakitan di KPK.

"Agar proses pilkada demokrasi menghasilkan kepala daerah bersih dan tidak lagi mengulangi kekeliruan-kekeliruan kepala daerah sebelumnya yang akhirnya diproses oleh KPK," pungkas Febri.

Diketahui belum genap dua bulan di tahun 2018, penyidik lembaga antirasuah sudah menjerat tiga kepala daerah yang hendak kembali maju di Pilkada serentak 2018.

Adapun yang pertama yakni, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang terkena OTT KPK pada Sabtu (3/2) adalah bakal calon bupati Jombang.

Nyono diduga menerima suap dari pemotongan dana BPJS yang dialokasikan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Uang tersebut diduga untuk membiayai iklannya pada salah satu media di Jombang terkait pencalonannya sebagai petahana.

Kemudian, KPK menangkap Bupati Ngada Marianus Sae yang merupakan bakal calon Gubernur NTT di Pilkada 2018 pada Minggu (11/2) kemarin.

‎Marianus diduga menerima suap dari Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu, ‎senilai Rp 4,1 miliar.‎ KPK menduga uang sebanyak itu digunakan Marianus sebagai modal kampanye maju cagub NTT 2018.‎

Teranyar, KPK menangkap Bupati Subang, Imas Aryumningsih. Politisi Partai Golkar itu ditangkap bersama tujuh orang lainnya pada Selasa (13/2) malam.

Orang nomor satu di Subang itu diduga menerima suap terkait dengan pemberian izin kepada pihak swasta yang ingin menggarap proyek di Kabupaten Subang. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH