Ini Perkembangan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Demo buruh tolak UU Cipta Kerja. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, setelah melakukan pembahasan dengan para pemangku kepentingan. Aturan pelaksana ini dikliam mempertimbangkan aspirasi dan masukan melalui Tim Serap Aspirasi dan Portal UU Cipta Kerja.

"Semua aspirasi dan masukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang bertanggung jawab di sektor teknis, bersama dengan Tim Teknis di Kemenko Perekonomian, serta dari Kemen Kumham, Setneg, dan Setkab dalam proses harmonisasinya," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dilansir setkab.go.id, Minggu (31/1).

Baca Juga:

Gelap UU Cipta Kerja

Pemerintah, kata ia, sejak awal telah membuka dan menyediakan 4 (empat) kanal utama bagi masyarakat luas untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi, yaitu melalui Portal dan Posko UU Cipta Kerja, Tim Serap Aspirasi (TSA), Acara Serap Aspirasi, serta melalui Surat Resmi ke Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait.

Pemerintah telah melibatkan akademisi dan praktisi hukum, yang dikoordinasikan oleh Prof Romli Atmasasmita agar mendapatkan masukan yang cukup terkait Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Selain melibatkan pakar hukum, Pemerintah juga melibatkan sejumlah ahli dan pakar di bidangnya, serta tokoh-tokoh nasional, agar dapat menyerap aspirasi masyarakat yang terkait dengan berbagai isu dalam peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Tokoh penting yang dilibatkan antara lain, Franky Sibarani, Hendardi, Ari Kuncoro, Satya Arinanto, Hikmahanto, Romly Atmasasmita, Bomer Pasaribu, Mukhaer Pakkanna, Nur Hasan Ismail, Haryo Winarso, Muhammad Yamin, Budi Mulyanto, Made Suwandi, Asep Warlan Yusuf, dan San Afri Awang.

Juga Agus Muharam, Robikin Emhas, Andi Najmi, Khalid Zabidi, Airin Rachmy Diani (Ketua APEKSI), Azwar Anas (Ketua APKASI), Eka Sastra, M. Pradana Indraputra, Dani Setiawan, Najih Prastiyo, Emrus Sihombing, Dyah Ayu Paramita serta melibatkan banyak tokoh nasional lainnya dalam pembahasan, yang tergabung ke dalam Tim Serap Aspirasi (TSA).

Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 49 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 5 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), yang terdiri:

  • 2 PP sudah diundangkan (PP 73/2020 dan PP 74/2020);
  • 38 RPP dan 4 (empat) RPerpres telah selesai dan disampaikan Menko Perekonomian kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan; serta
  • 9 (Sembilan) RPP dan 1 (satu) RPerpres telah selesai pembahasan dan sedang proses harmonisasi dan pembulatan substansinya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: setkab.go.id)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: setkab.go.id)

Pada tahap awal pembahasan, Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, bersama Kemenkumham, Setneg, Setkab, dan 18 K/L terkait, telah sepakat untuk menyusun 44 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja (40 RPP dan 4 RPerpres), dan menyelesaikan 2 RPP yang terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Untuk mendorong penguatan implementasi UU Cipta Kerja, maka pemerintah menambahkan 2 peraturan pelaksanaan (1 RPP tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan 1 RPerpres tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Sedangkan 2 RPP terkait LPI sudah selesai dan telah diundangkan, yakni (1) PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi; dan (2) PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Pada tahapan akhir pembahasan, disepakati ada 2 skema pemecahan RPP: (i) RPP Sektor Perhubungan dipecah menjadi 4 RPP; dan (ii) RPP Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipecah menjadi 6 RPP (semula 2 RPP menjadi 10 RPP).

Sehingga akhirnya, jumlah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja menjadi sebanyak 54 peraturan, 2 diantaranya sudah ditetapkan dalam bentuk PP (PP 73/2020 dan PP 74/2020), sedangkan yang dalam proses penyelesaian sebanyak 52 peraturan pelaksanaan, terdiri dari 47 RPP dan 5 RPerpres.

Airlangga menerangkan, peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari RPP dan RPerpres semakin mengukuhkan tujuan utama pembuatan UU Cipta Kerja, yang merupakan bentuk Reformasi Regulasi dan upaya Debirokratisasi, agar dapat mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

"UU Cipta Kerja ini juga mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan perizinan berusaha, hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, penguatan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui sistem elektronik yang terintegrasi," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Akui Ada Kekeliruan di UU Cipta Kerja

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Imigrasi Cegah ASN Ditjen Pajak Inisial APA ke Luar Negeri
Indonesia
Imigrasi Cegah ASN Ditjen Pajak Inisial APA ke Luar Negeri

Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan

Penunjukan Luhut untuk Tangani COVID-19 di 9 Provinsi Dinilai tidak Tepat
Indonesia
Penunjukan Luhut untuk Tangani COVID-19 di 9 Provinsi Dinilai tidak Tepat

Menurut kata Jerry, seharusnya masuk ranah Satgas Penanganan COVD-19. Sebab, mereka memiliki data sebaran kasus dan rumah sakit agar penanganan lebih efektif.

Berikut Aturan Pembukaan Tempat Ibadah saat PSBB Total Jakarta
Indonesia
Berikut Aturan Pembukaan Tempat Ibadah saat PSBB Total Jakarta

Tempat ibadah yang masih bisa buka dengan pembatasan dan protokol kesehatan ketat yang dikhususkan bagi warga setempat atau tempat ibadah lingkungan.

Maju di Pilwalkot Solo, Kelompok Menengah Atas Persoalkan Gibran Bagian Dinasti Politik
Indonesia
Maju di Pilwalkot Solo, Kelompok Menengah Atas Persoalkan Gibran Bagian Dinasti Politik

Sebetulnya politik dinasti sah di dalam regulasi di Indonesia.

Golkar DKI: PSI Ngibulin Rakyat
Indonesia
Golkar DKI: PSI Ngibulin Rakyat

"Menurut saya PSI ngibulin masyarakat," anggota Banggar DPRD DKI, Basri Baco

Anak Buah Anies Bolehkan Gelar Akad Nikah Tapi Tidak dengan Resepsinya
Indonesia
Mabes Polri Diserang Teroris, Kantor Pemerintah DKI Diperketat
Indonesia
Mabes Polri Diserang Teroris, Kantor Pemerintah DKI Diperketat

Gubernur Anies Baswedan telah menginstruksikan jajarannya untuk memperketat keamanan di kantor pemerintahan.

Alasan Pemerintah Kejar KKB Secara Hati-Hati
Indonesia
Alasan Pemerintah Kejar KKB Secara Hati-Hati

Pemisahan kelompok teroris dan warga sipil dilakukan agar teroris tidak menjadikan masyarakat sebagai tameng

Tahan Laju COVID-19, Masyarakat Diimbau tidak Liburan saat Imlek
Indonesia
Tahan Laju COVID-19, Masyarakat Diimbau tidak Liburan saat Imlek

Pandu Riono mengajak masyarakat tidak bepergian saat libur tahun baru Imlek, akhir pekan ini untuk menahan laju pandemik COVID-19.