Ini Peran Alex Noerdin di Kasus Korupsi Pembelian Gas Bumi Dokumentasi Alex Noerdin. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan anggota DPR dari Fraksi Golkar Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2010 - 2019.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak membeberkan peran Alex Noerdin dalam kasus korupsi yang ditaksir rugikan keuangan negara lebih dari Rp 400 miliar tersebut.

"Bahwa tersangka AN (Alex Noerdin) selaku Gubernur Sumatera Selatan periode 2008 - 2013 dan periode 2013 - 2018 yang melakukan permintaan alokasi gas bagian negara dari BP Migas untuk PDPDE Sumsel," kata Leonard dalam keterangannya, Kamis (16/9).

Baca Juga:

Jadi Tersangka, Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Langsung Ditahan di Rutan Kejagung

Tak hanya itu, mantan Gubernur Sumsel ini juga menyetujui kerja sama antara PT PDPDE Sumsel dengan PT Dika Karya Lintas Nusa atau DKLN dan membentuk PDPDE Gas. Hal ini bertujuan menggunakan PDPDPE Sumsel mendapat alokasi gas bagian negara.

"Bahwa tersangka AN menyetujui dilakukan kerjasama antara PDPDE Sumsel dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) membentuk PT PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara," ujarnya.

Tak hanya Alex Noerdin, Kejagung juga menetapkan mantan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Muddai Madang sebagai tersangka dalam kasus itu. Muddai merupakan Direktur PT DKLN dan juga merangkap sebagai Komisaris Utama PT PDPDE Gas serta menjabat sebagai Direktur PT PDPDE Gas.

"Tersangka MM menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas," kata Leonard.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (ANTARA/HO-Humas Kejagung/aa.)
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (ANTARA/HO-Humas Kejagung/aa.)

Sebelum Alex Noerdin dan Muddai Madang, Kejagung lebih dulu menetapkan Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 berinisial CISS dan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) sejak 2009 AYH, sebagai tersangka. AYH juga merangkap sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009 dan Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014.

CISS dan AYH telah dijebloskan ke dalam penjara selama 20 hari terhitung sejak tanggal 8 September sampai dengan 27 September 2021, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejagung.

Leonard memaparkan, perkara ini bermula ketika Pemprov Sumsel memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil And Gas Ltd, Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) atas permintaan Gubernur Sumsel. Kepala BP Migas kemudian ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara itu.

Namun dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta.

"PT DKLN membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT DKLN," ungkap Leonard.

Baca Juga:

Usut Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi, Kejagung Panggil Ulang Alex Noerdin

Leonard menjelaskan, akibat dari dugaan penyimpangan itu, negara mengalami kerugian yang menurut hitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar USD 30.194.452.79, berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

"Kemudian sebesar USD 63.750,00 dan Rp 2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Jaksa Agung Tuntut Alex Noerdin Kooperatif, Kalau tidak...

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Pembobolan Dana Nasabah, Ahli Perbankan hingga Ayah Winda Earl Bakal Diperiksa
Indonesia
Kasus Pembobolan Dana Nasabah, Ahli Perbankan hingga Ayah Winda Earl Bakal Diperiksa

Polri berencana memanggil ahli perbankan dan ahli TPPU terkait kasus raibnya tabungan Rp22 miliar milik atlet e-sport Winda Lunardi dan ibunya.

PPKM Darurat Diperpanjang, Kapolri Minta Penyaluran Bansos Dipercepat
Indonesia
PPKM Darurat Diperpanjang, Kapolri Minta Penyaluran Bansos Dipercepat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Pasien COVID-19 di Gedung 6 dan 7 RSD Wisma Atlet Merosot Jadi 1.133 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 di Gedung 6 dan 7 RSD Wisma Atlet Merosot Jadi 1.133 Orang

12.649 orang pasien isolasi mandiri yang terdaftar menjalani isolasi mandiri di RSD Wisma Atlet, 11.775 orang pasien sudah dinyatakan sembuh

[HOAKS atau FAKTA]: Bumbu Mie Goreng Mengandung Babi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bumbu Mie Goreng Mengandung Babi

Beredar pesan berantai melalui WhatsApp dari Pondok Wali Barokah, Burengan, Kediri bahwa sejumlah bumbu penyedap makanan mengandung daging babi.

[HOAKS atau FAKTA] Vaksin COVID-19 Dapat Mengubah Warna Darah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Vaksin COVID-19 Dapat Mengubah Warna Darah

Foto kantung darah tersebut juga disertai pesan yang menyatakan bahwa darah yang berwarna lebih gelap adalah darah milik orang yang telah menerima vaksin COVID-19.

Polisi Bakal Berlakukan Crowd Free Niight Malam Ini
Indonesia
Polisi Bakal Berlakukan Crowd Free Niight Malam Ini

Termasuk di lima willayah di DKI

Kesiapan RW-RW di Kota Bandung Sediakan Ruang Isoman
Indonesia
Kesiapan RW-RW di Kota Bandung Sediakan Ruang Isoman

Sejumlah rukun warga (RW) di Kota Bandung menyatakan kesiapan menyediakan ruang-ruang isolasi mandiri untuk pasien COVID-19.

Menkes Akui Ada Kekurangan dalam Pendataan Penerima Vaksin COVID-19
Indonesia
Menkes Akui Ada Kekurangan dalam Pendataan Penerima Vaksin COVID-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui data penerima vaksinasi COVID-19 tahap awal terhadap para tenaga kesehatan masih ada kekurangan.

Jusuf Kalla Tegaskan Din Syamsuddin Bukan Tokoh Radikal
Indonesia
Jusuf Kalla Tegaskan Din Syamsuddin Bukan Tokoh Radikal

“Pak Din sangat tidak mungkin radikal, dia adalah pelopor dialog antar agama dan itu tingkatannya iternasional," kata JK

Sanksi Rp50 Juta hingga Tutup Permanen bagi Kafe Bandel di Akhir Tahun
Indonesia
Sanksi Rp50 Juta hingga Tutup Permanen bagi Kafe Bandel di Akhir Tahun

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan menutup permanen pelaku usaha kafe yang berani melanggar aturan pencegahan COVID-19 saat libur Natal dan tahun baru 2021.