Ini Lima Tahap AKB di 15 Daerah Zona Biru Jawa Barat Gubernur Jabar Ridwan Kamil memimpin rakor Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (2/6). (Foto: MP/Humas Jabar)

MerahPutih.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar mengizinkan 15 daerah zona biru (level 2) untuk menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) mulai 1 Juni 2020.

Menurut Gubernur Jabar sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil, istilah AKB dipilih di Jabar karena sebagian masyarakat menilai, istilah new normal membingungkan dan aktivitas kehidupan dianggap telah normal kembali.

Baca Juga:

Solo Menuju New Normal, Begini Arahan Wali Kota FX Hadi Rudyatmo

"Kami memilih istilah AKB melalui survei ke masyarakat, kalau pakai kata normal membingungkan karena sebagian yang tidak paham (mengira) kondisi baik lagi (normal), padahal belum. Kita pilih AKB agar mudah dipaham,i" kata Ridwan Kamil saat konferensi pers usai memimpin rapat koordinasi di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (2/6).

Dalam AKB di 15 kabupaten/kota, Kang Emil mengatakan, terdapat lima tahap beradaptasi. Tahap pertama adalah adaptasi di tempat ibadah, khususnya masjid.

Selain mengikuti protokol kesehatan yakni pengecekan suhu tubuh, mengenakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, Kang Emil pun mengimbau jemaah untuk membawa perlengkapan salat dan wudu dari rumah.

Adapun bagi pengurus masjid hanya diizinkan membuka 50 persen dari kapasitas serta mengajukan izin berupa surat kelaikan operasional dan bebas COVID-19 ke kantor kecamatan setempat.

"Sesuai arahan dari Kementerian Agama, setiap masjid harus mengajukan surat ke kecamatan untuk menanyakan apakah masjidnya masuk kategori yang aman dan layak untuk dibuka ke publik," tutur Kang Emil.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil memimpin rakor Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (2/6). (Foto: Humas Jabar)
Gubernur Jabar Ridwan Kamil memimpin rakor Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (2/6). (Foto: MP/Humas Jabar)

Nantinya, AKB di tempat ibadah akan dievaluasi dalam tujuh hari atau sepekan. Setelah itu, daerah zona biru tersebut bisa masuk ke tahap kedua yaitu AKB di sektor ekonomi industri, perkantoran, dan pertanian. Pun setelah dievaluasi selama tujuh hari dan tidak ada anomali persebaran COVID-19, maka wilayah tersebut bisa masuk ke tahap ketiga yaitu AKB untuk mal dan retail atau pertokoan.

Namun, Kang Emil menegaskan bahwa setiap pertokoan yang buka harus didampingi tim pengendali yang menjadi bagian dari Gugus Tugas. Di unit terkecil ini, tim yang mengawasi aktivitas pengunjung bisa pemilik toko maupun petugas keamanan. Mereka harus bertanggung jawab jika terjadi penularan di areanya dan diperkenankan menegur pembeli yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

"Sementara untuk mal tetap dengan kapasitas 50 persen dan menetapkan protokol kesehatan, kecuali untuk bioskop dan karaoke itu belum bisa (beradaptasi) karena ruangannya tidak aman," ucap Kang Emil.

Di tahap keempat atau satu bulan sejak pemberlakuan AKB tahap pertama, baru suatu daerah masuk ke pemulihan sektor pariwisata, dengan catatan tidak ditemukan kasus COVID-19 di tiga tahap sebelumnya. Nantinya, Kang Emil berujar, pihaknya untuk sementara tidak mengizinkan tempat pariwisata menerima wisatawan dari luar Jabar.

"Jangan sampai pariwisata dibuka (di tahap keempat AKB), tiba-tiba datang tamu yang sejarah perjalanannya tidak bisa diketahui atau dari zona merah," tutur Kang Emil.

"Saya sudah sampaikan ke bupati dan wali kota yang mayoritas ekonomi (daerahnya) dari pariwisata agar berhati-hati dalam membuat agenda (perencanaan)," tambahnya.

Baca Juga:

Anies Diminta Gerindra Tak Perpanjang PSBB, Alasannya Bisa Bikin Warga Stres

Tahap kelima, adalah sektor pendidikan. Meski begitu, Kang Emil memastikan bahwa sektor pendidikan tidak akan pulih atau kembali ke sekolah dalam waktu dekat. "Untuk pendidikan saya sampaikan belum dibuka sekarang, masih dibahas, wacana yang mengemuka nanti Januari (2021) itu yang paling bisa kita perhitungkan," ujarnya.

"Kita butuh waktu dan tidak boleh mengorbankan anak-anak. Tapi kalau ada keputusan tidak di Januari, nanti kita sampaikan secara khusus," kata Kang Emil.

Selain sekolah, pesantren pun masuk ke dalam zona pendidikan. Saat ini, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar tengah mengkaji protokol khusus atau tata cara aktivitas di pesantren agar kegiatan berjalan lancar dan aman.

"Tata cara di pesantren agak beda, mereka berasrama atau kobong, Bapak Wakil Gubernur (Uu Ruzhanul Ulum) sudah saya tugaskan minggu ini untuk mengkonsolidasikan pesantren agar punya protokol khusus yang nyaman tapi kuat dalam melawan persebaran COVID-19," ujarnya.

Adaptasi kebiasaan baru atau AKB sendiri adalah istilah yang digunakan untuk memaknai new normal, yang merupakan kebiasaan baru warga Jabar di masa pandemi selama obat dan vaksin COVID-19 belum ditemukan. (Mauritz)

Baca Juga:

MUI Sebut Tak Sah Salat Jumat Dibagi Dua Gelombang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sisa Paparan Radioaktif di Perumahan Batan Indah Serpong
Foto
Sisa Paparan Radioaktif di Perumahan Batan Indah Serpong

Petugas Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melakukan dekontaminasi zat radioaktif jenis Cesium-137 di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan

 IPW Nilai Langkah Polri Tunjuk Boy Rafli Jadi Kepala BNPT Tidak Sah
Indonesia
IPW Nilai Langkah Polri Tunjuk Boy Rafli Jadi Kepala BNPT Tidak Sah

Seolah BNPT di bawah Kapolri dan Kapolri lupa bahwa BNPT merupakan lembaga di bawah Presiden dan penggantian kepalanya adalah hak prerogatif presiden.

Pengamanan RS Darurat Wisma Atlet Diperketat, Ada Apa?
Indonesia
Pengamanan RS Darurat Wisma Atlet Diperketat, Ada Apa?

Terkait dengan percepatan penanganan COVID-19, Yudo mengimbau masyarakat yang untuk tetap berada di rumah

Tak Izinkan RDP Kasus Djoko Tjandra, Ada Apa dengan Azis Syamsuddin?
Indonesia
Tak Izinkan RDP Kasus Djoko Tjandra, Ada Apa dengan Azis Syamsuddin?

" Jangan sampai penolakan RDP ini ditengarai ada unsur ikut terlibat dalam kasus Djoko Tjandra," jelas dia.

Amerika Berikan 500 Ventilator Bagi Indonesia
Indonesia
Amerika Berikan 500 Ventilator Bagi Indonesia

Bantuan ini, merupakan bagian dari komitmen bantuan darurat AS untuk mendukung Indonesia dalam berjuang melawan COVID-19, yang nilainya secara total sekitar 11 juta dolar AS.

Ratusan Orang Harus Karantina Setelah Hadiri Acara Trump di Bedminster
Indonesia
Ratusan Orang Harus Karantina Setelah Hadiri Acara Trump di Bedminster

Gedung Putih memberikan daftar nama mereka ke petugas New Jersey.

Fadli Zon Kritik Sikap Lemah Pemerintah Indonesia Terkait Masalah Muslim Uighur
Indonesia
Fadli Zon Kritik Sikap Lemah Pemerintah Indonesia Terkait Masalah Muslim Uighur

Dia mengatakan saat ini Indonesia adalah anggota Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB dan meminta pemerintah Indonesia ambil langkah yang lebih progresif terkait masalah muslim Uighur.

Tim Advokasi Ungkap Kejanggalan dalam Penangkapan Dua Oknum Polri Penyerang Novel
Indonesia
Tim Advokasi Ungkap Kejanggalan dalam Penangkapan Dua Oknum Polri Penyerang Novel

Kurnia Ramadhana menilai, ada kejanggalan di balik pengungkapan penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.

 Ribuan Pelanggar PSBB di Jakarta Didominasi Pengendara Motor
Indonesia
Ribuan Pelanggar PSBB di Jakarta Didominasi Pengendara Motor

"Sebanyak 2.364 (pelanggar) di DKI Jakarta," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo

 Jelang Muktamar Muhammadiyah, UMS Bangun Gedung Edutorium Rp280 Miliar
Indonesia
Jelang Muktamar Muhammadiyah, UMS Bangun Gedung Edutorium Rp280 Miliar

Sofyan menjelaskan, pembangunan gedung Edutorium yang menelan anggaran lebih dari Rp280 miliar tersebut saat ini mencapai progres 95 persen. Gedung tersebut diperkirakan bisa menampung 10.000-12.000 orang.