Ini Langkah Pemprov DKI Soal Putusan MA Terkait Izin Reklamasi Pulau H Kawasan Teluk Jakarta dilihat dari Pantai Maju, di Jakarta Utara, Jumat (26/8/2021). (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta akan menunggu putusan resmi dari Mahkamah Agung (MA) sebelum mengambil tindakan lebih lanjut terkait pencabutan izin reklamasi Pulau H.

Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta Yayan Yuhanah menyebut, hingga saat ini, pihaknya belum menerima salinan putusan resmi. Adapun waktu pemberian salinan putusan merupakan kewenangan dari MA, sehingga Pemerintah DKI untuk saat ini masih menunggu hasil putusan diberikan.

"Dapat kami sampaikan, kita tidak bisa menerka-nerka hanya dari website Mahkamah Agung tanpa membaca putusan resminya. Kita harus menunggu putusan resmi dan membaca salinan putusannya secara lengkap sebelum membuat keputusan atau tindakan-tindakan lebih lanjut," terangnya.

Baca Juga:

MA Kabulkan PK Pulau H, WALHI: Ancaman bagi Pantai Utara Jakarta

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga menekankan, Pemprov DKI Jakarta menghargai putusan MA dan akan mengkaji putusan terkait izin reklamasi tersebut. Riza mengimbau agar masyarakat tidak terburu-buru dalam menyikapi hal ini.

"Membaca bahasa hukum tidak bisa sepotong-sepotong, harus utuh. Karena, konsekuensinya juga sangat besar. Kami mohon masyarakat bersabar dan tidak gegabah menyikapi ini," tuturnya.

Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Minggu (28/2). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu/foc.)
Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Minggu (28/2). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu/foc.)

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT Taman Harapan Indah selaku pengembang reklamasi Pulau H. Gugatan ini bermula ketika Anies mencabut 13 izin pulau reklamasi pada 6 September 2018 lalu.

Setelah kejadian itu, PT Taman Harapan menggugat pencabutan izin reklamasi Pulau H ke PTUN pada 18 Februari 2019.

PTUN memenangkan gugatan pengembang. Anies kembali melawan dengan mengajukan banding ke PTTUN. PTTUN memutuskan untuk tetap membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan mewajibkan Anies mencabut SK tersebut. Namun, PTTUN tidak memerintahkan Anies untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau H.

Anies dan PT Taman Harapan Indah selaku pengembang sama-sama mengajukan kasasi ke MA. Proses hukum berjalan, sampai akhirnya MA memutuskan untuk mengabulkan kasasi yang dilayangkan Anies.

Baca Juga:

Soal Izin Reklamasi Pulau H, Pengamat: Anies Pasti Ajukan Upaya Hukum Lagi

Tak terima putusan MA, PT Taman Harapan Indah mengajukan PK ke MA. Sampai akhirnya, PK dikabulkan MA.

Mahkamah Agung mengembalikan putusan sesuai putusan banding yang memerintahkan Anies agar menerbitkan izin reklamasi Pulau H. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Belum Sikapi Putusan MA yang Kabulkan PK Relamasi Pulau H

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gelontoran Program dan Duit Pungutan Ekspor Sawit Selama 2021
Indonesia
Gelontoran Program dan Duit Pungutan Ekspor Sawit Selama 2021

Program biodiesel mencapai 33,07 juta KL dengan penghematan devisa akibat tidak impor bahan bakar minyak solar sebesar Rp 209,62 triliun.

Anak Buah Anies Bersurat ke Sandi Minta Wisata Kepulauan Seribu Dibuka
Indonesia
Anak Buah Anies Bersurat ke Sandi Minta Wisata Kepulauan Seribu Dibuka

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Parekraf bersurat ke Kementerian Pariwisata (Kemenpar) agar wisata Kepulauan Seribu bisa melaksanakan uji coba pembukaan di tengah masa PPKM Level 3.

Dua Gerai Starbucks di Tiongkok Didenda Rp 3 Miliar
Dunia
Dua Gerai Starbucks di Tiongkok Didenda Rp 3 Miliar

Dua gerai kopi Starbucks di Kota Wuxi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, dikenai denda sebesar 1,36 juta yuan atau sekitar Rp 3 miliar.

Upaya APJII Tingkatkan Kualitas DNS di Indonesia
Indonesia
Upaya APJII Tingkatkan Kualitas DNS di Indonesia

Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) terus berupaya meningkatkan kualitas internet di Indonesia. Selepas menggandeng Gubernur Bengkulu, kini APJII menjalin kerja sama dengan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) guna penguatan infrastruktur DNS.id.

Kabar Baik, 85 Persen Pasien COVID-19 Omicron Sudah Sembuh
Indonesia
Kabar Baik, 85 Persen Pasien COVID-19 Omicron Sudah Sembuh

Konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan.

Tanggapi Penolakan Monumen COVID-19, Ridwan Kamil: Apa Alasannya?
Indonesia
Tanggapi Penolakan Monumen COVID-19, Ridwan Kamil: Apa Alasannya?

“Pertanyaannya sederhana apa alasannya menolak penghormatan terhadap pahlawan. Bung Karno bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah,” ujar Ridwan Kamil

Pemerintah Harus Pantau Sisi Produksi dan Distribusi Minyak Goreng
Indonesia
Pemerintah Harus Pantau Sisi Produksi dan Distribusi Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai dari 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Larangan ini diharapkan bisa memenuhi ketersediaan minyak goreng di dalam negeri sehingga stoknya bisa kembali melimpah di pasaran.

Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 107 Orang
Indonesia
Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 107 Orang

140.174 orang terdaftar dan 135.584 pasien keluar dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet selama kurun waktu 23 Maret hingga 31 Januari 2022

Pemprov DKI Dukung Polda Metro Beri Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Polda Metro Beri Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap

Minggu lalu Polda Metro Jaya menerapkan kembali kebijakan ganjil genap di ibu kota

Peran Terduga Teroris yang Ditangkap di Deli Serdang
Indonesia
Peran Terduga Teroris yang Ditangkap di Deli Serdang

Terduga teroris berinisial BA yang ditangkap di Deli Serdang, Sumatera Utara, diduga memiliki peran sentral dalam jaringan terorir. Ia disinyalir menyimpan sejumlah senjata api untuk latihan.