Ini Langkah Pemprov DKI Atasi Banjir saat Musim Hujan Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan sejumlah program penanganan banjir dengan melakukan pengerukan sungai, waduk, setu, embung, pembebasan lahan naturalisasi, hingga membuat sumur resapan atau drainase vertikal.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kegiatan itu perlu digencarkan mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan.

"Seperti kita tahu di hari-hari ke depan semakin meningkat intensitas (hujan), maka potensi banjir juga semakin meningkat" kata Riza di Jakarta.

Baca Juga:

Jakpus Gencarkan Gerebek Lumpur di Puncak Musim Hujan

Riza menyampaikan, anggaran yang digelontorkan untuk penanganan banjir di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI sebesar Rp5 triliun. Dana tersebut bersumber dari APBD DKI 2021-2022.

Ia menambahkan, program penanggulangan banjir tersebut harus terus berjalan di tengah intensitas turunnya hujan yang saat ini mulai meninggi.

Pengangkatan sampah dari Pintu Air Manggarai oleh UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sampah tersebut berasal dari luapan Kali Ciliwung pascastatus siaga satu Bendung Katulampa, Selasa (22/9/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Pengangkatan sampah dari Pintu Air Manggarai oleh UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sampah tersebut berasal dari luapan Kali Ciliwung pascastatus siaga satu Bendung Katulampa, Selasa (22/9/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

"Tahun demi tahun berapa pun besarnya program yang kami anggarkan, tidak kurang dari Rp5 triliun ini 2021-2022," ungkapnya.

Riza menyampaikan, Pemprov DKI juga melakukan perbaikan hingga perawatan pompa guna membantu membuang air dari lokasi yang tergenang banjir.

Baca Juga:

Pemprov DKI Pantau Bendung Katulampa Awasi Kiriman Banjir Bandang

Ia berpendapat, peran masyarakat juga diperlukan dalam penanggulangan banjir ibu kota. Ia pun meminta warga untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai, harus menjaga selokan tetap bersih.

"Semuanya berpulang pada kita semua warga Jakarta," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Bupati Bogor Pastikan tidak Ada Korban Jiwa Akibat Banjir Bandang

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Antisipasi Klaster Keluarga, Pemkot Surabaya Dirikan RS Darurat di Tiap Kelurahan
Indonesia
Antisipasi Klaster Keluarga, Pemkot Surabaya Dirikan RS Darurat di Tiap Kelurahan

Pemerintah Kota Surabaya akan menambah rumah sakit darurat di setiap kelurahan guna menekan sebaran klaster keluarga.

KPK Periksa Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Suap Benur
Indonesia
KPK Periksa Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Suap Benur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur.

Fenomena Aneh, Belasan Sumur Milik Warga Klaten Tiba-tiba Amblas
Indonesia
Fenomena Aneh, Belasan Sumur Milik Warga Klaten Tiba-tiba Amblas

Belasan sumur milik warga Desa Jungkare, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tiba-tiba amblas dalam waktu berdekatan.

Kasus Cukai, KPK Periksa Komisaris Bintan Erlangga Eka Raharja
Indonesia
Kasus Cukai, KPK Periksa Komisaris Bintan Erlangga Eka Raharja

Keduanya akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

Pelaku Penyerangan Dua Prajurit TNI di Papua Kini dalam Pengejaran
Indonesia
Pelaku Penyerangan Dua Prajurit TNI di Papua Kini dalam Pengejaran

Aparat TNI-Polri masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan dua prajurit di Bandara Nol Goliat, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua.

Selain Profesi Ini, Dilarang Melintasi 100 Titik Penyekatan di Atas Jam 10 Pagi
Indonesia
Selain Profesi Ini, Dilarang Melintasi 100 Titik Penyekatan di Atas Jam 10 Pagi

Polda Metro Jaya menambah titik penyekatan di wilayah ibu kota dan sekitarnya menjadi 100 titik terkait pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

PKS Tegaskan Reformasi Perpajakan Harus Menjunjung Prinsip Keadilan
Indonesia
PKS Tegaskan Reformasi Perpajakan Harus Menjunjung Prinsip Keadilan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan reformasi perpajakan untuk mengejar pemenuhan target tahun 2022.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin AstraZeneca Rupanya Ditolak di 17 Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin AstraZeneca Rupanya Ditolak di 17 Negara

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menyatakan bahwa 17 negara telah melarang penggunaan atau penyebaran vaksin COVID-19 AstraZeneca.

Revisi UU Cipta Kerja, DPR: Tidak Ada Alasan Untuk Ambil Langkah Mundur
Indonesia
Revisi UU Cipta Kerja, DPR: Tidak Ada Alasan Untuk Ambil Langkah Mundur

DPR optimistis perbaikan UU Cipta Kerja dapat selesai dalam waktu dua tahun, bahkan bisa pula lebih cepat dari tenggat waktu tersebut.