Ini Langkah Pemerintah Hilangkan Pekerja Anak Stop Pekerja Anak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah mengklaim memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak di berbagai sektor. Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengungkapkan, dalam periode 2008 sampai dengan 2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja anak yang berumur 10-17 tahun berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019.

Baca Juga:

Bunda, Jangan Paksa Anak Berkompetisi

Ia menegaskan, sebagai wujud komitmen besar untuk menghapus pekerja anak, pemerintah juga meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999.

Selain itu, pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," ujarnya saat End Child labour virtual race 2021 yang diselenggarakan oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO dalam rangka Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak atau World Day Against Labour 2021

Menaker memaparkan sejumlah upaya konkret yang akan dilakukan di tahun 2021 ini. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.

Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan. Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan keluarga miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan pekerjaan.

Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok buruh dan keluarga miskin yang terdampak COVID-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota keluarga untuk menjadi pekerja anak. Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (Foto: Setkab.go.id)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (Foto: Setkab.go.id)

Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stakeholder. Dan langkah terakhir, pencanangan zona/kawasan bebas pekerja anak di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Menaker mengakui, saat ini masih terdapat anak di Indonesia yang belum memperoleh hak mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.

"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Ia juga mengajak instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional da stop pekerja anak.

"Mari dukung upaya pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada anak-anak," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Guru Diminta Tak Banyak Beri Materi Saat PTM, Dirjen PAUD: Bisa Buat Anak 'Keblinger'

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saiful Jamil Seakan-akan Pahlawan Saat Keluar Penjara, KPAI Ingatkan Penyembuhan Trauma Korban
Indonesia
Saiful Jamil Seakan-akan Pahlawan Saat Keluar Penjara, KPAI Ingatkan Penyembuhan Trauma Korban

Sensitifitas dan penghormatan terhadap kepada korban perlu dilakukan

[Hoaks atau Fakta]: Gibran Bakal Bangun Disneyland di Solo
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Gibran Bakal Bangun Disneyland di Solo

Visi-misi dalam pesan yang beredar tersebut tidak nyambung dengan visi-misinya saat Pilkada 2020 lalu.

DPD Dorong Pemerintah Seimbangkan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Indonesia
DPD Dorong Pemerintah Seimbangkan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Nono menjelaskan tujuan pembentukan RUU itu

Anies Kembali Perpanjang PSBB Selama Dua Pekan Hingga 23 Februari
Indonesia
Anies Kembali Perpanjang PSBB Selama Dua Pekan Hingga 23 Februari

Pemprov DKI terus meningkatkan kapasitas ketersediaan ICU

Dinkes Sleman Pastikan tak Pakai Vaksin AstraZeneca
Indonesia
Dinkes Sleman Pastikan tak Pakai Vaksin AstraZeneca

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan tidak menggunakan vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547.

Pemprov DKI Minta Pesepeda Pakai Lajur Sebelah Kiri
Indonesia
Pemprov DKI Minta Pesepeda Pakai Lajur Sebelah Kiri

Syafrin menegaskan semua pemakai jalan wajib mengikuti aturan yang berlaku

Beli Mobil Anyar, Bakal Dapat Diskon Pajak 100 Persen
Indonesia
Beli Mobil Anyar, Bakal Dapat Diskon Pajak 100 Persen

Kombinasi kebijakan diharapkan dapat disambut positif oleh para produsen dan diler penjual untuk memberikan skema penjualan yang menarik agar potensi dampaknya semakin optimal.

Aturan Baru Perjalanan Transportasi Darat, Wajib Tes PCR atau Antigen
Indonesia
Aturan Baru Perjalanan Transportasi Darat, Wajib Tes PCR atau Antigen

Buat pelaku perjalanan yang termasuk dalam kategori tersebut wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil RT-PCR maksimal 3x24 jam atau antigen maksimal 1x24 jam sebelum perjalanan.

 KTT G20 Jadi Panggung Jokowi Kenalkan Karbon Kredit
Indonesia
KTT G20 Jadi Panggung Jokowi Kenalkan Karbon Kredit

Besarnya luasan restorasi mangrove yang dilakukan Indonesia akan memberikan nilai berupa karbon kredit yang dinilai penting dan berharga serta menjadi nilai lebih bagi Indonesia.

 Saat Satgas Mulai Menagih Hutang Para Obligator BLBI
Indonesia
Saat Satgas Mulai Menagih Hutang Para Obligator BLBI

Kamis (27/8), Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tekah memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto untuk menyelesaikan utangnya terhadap negara sebesar Rp 2,61 triliun.