Ini Kota Satu-satu Masuk Zona Merah COVID-19 di Jabar Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil. (Dok Humas Pemprov Jabar)

MerahPutih.com - Kota Depok menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Jawa Barat yang berstatus zona merah COVID-19.

"Sebelumnya sempat tujuh wilayah zona merah, lima, tiga, dua pekan lalu, Kabupaten Bekasi dan Cirebon, sekarang tinggal satu, yaitu Kota Depok," kata Gubernur Jabar M Ridwan Kamil atau Kang Emil di Bandung, Senin (26/10).

Ia menuturkan, berdasarkan kajian epidemiologi dalam sepekan terakhir, diketahui hasilnya bahwa Kota Depok kembali menjadi zona merah COVID-19 karena adanya peningkatan kasus pada kluster keluarga dan perkantoran.

Baca Juga:

Jabar Siap-siap Sambut Vaksinasi COVID-19 Gelombang I

"Jadi Kota Depok kembali merah karena pergerakan, kluster rumah dan perkantoran, itu ternyata masih meningkat," kata Kang Emil, dikutip Antara.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil dan Kepala Dinkes Kota Depok, Novarita ketika meninjau simulasi pemberian vaksin di Puskesmas Tapos Kota Depok Jabar. (ANTARA/Foto: Feru Lantara)
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil dan Kepala Dinkes Kota Depok, Novarita ketika meninjau simulasi pemberian vaksin di Puskesmas Tapos Kota Depok Jabar. (ANTARA/Foto: Feru Lantara)

Walaupun zona merah COVID-19 di Provinsi Jabar tinggal menyisakan satu wilayah, namun Kang Emil, tingkat positivy rate atau jumlah orang yang terkonfirmasi positif dari 100 persen tes polymerase chain reaction (PCR) yang dilakukan masih tinggi.

"Dan yang kurang baik adalah jumlah positivity rate. Orang yang positif dari 100 persen tes PCR masih tinggi, di 17 persen, idealnya harus di lima persen," ujarnya.

Baca Juga:

Gubernur Jabar Minta Saran WHO Terkait Vaksinasi COVID-19

Pihaknya juga terus melakukan penegakan aturan terkait penerapan protokol pencegahan COVID-19 dan hingga saat ini, sedikitnya tercatat 32.800 pelanggaran protokol COVID-19 dimana 30.000 di antaranya dilakukan oleh individu.

"Jadi aturan pelanggaran protokol COVID-19 terus kita tingkatkan. Dari 32.800 pelanggaran, 30.000-nya adalah pelanggaran individu," kata dia. (*)

Baca Juga:

Klaster Keluarga di Solo, 12 Orang Positif Corona usai Rayakan Ultah di Rumah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil Prihatin Bupati Bandung Barat Diduga Korupsi Bantuan Sosial COVID-19
Indonesia
Ridwan Kamil Prihatin Bupati Bandung Barat Diduga Korupsi Bantuan Sosial COVID-19

Padahal, beberapa waktu lalu ada pertemuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan KPK dalam pencegahan korupsi.

Pemerintah Pastikan Harga Tes Swab Tak Lagi Mahal
Indonesia
Pemerintah Pastikan Harga Tes Swab Tak Lagi Mahal

Untuk tes swab saja, kini masyarakat harus rogoh kocek hingga Rp2 juta.

KAMI Dipersilakan Kritik Pemerintah Tapi Disertai Data Akurat
Indonesia
KAMI Dipersilakan Kritik Pemerintah Tapi Disertai Data Akurat

"Jika melakukan kritik, sebaiknya kritiknya konstruktif, disertai data-data yang akurat dan solusi penyelesaian masalah. Ini lebih baik daripada sekadar menyalahkan dan mencari kesalahan,” terangnya.

Anak Buah Surya Paloh Kritik Rencana Prabowo Beli Pesawat Tempur Eurofighter 'Typhoon'
Indonesia
Anak Buah Surya Paloh Kritik Rencana Prabowo Beli Pesawat Tempur Eurofighter 'Typhoon'

Willy menilai Menhan Prabowo harus pikirkan juga hal tersebut karena lebih baik beli dari model yang sama saja.

[HOAKS atau FAKTA]: Belajar Ilmu Filsafat Diharamkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Belajar Ilmu Filsafat Diharamkan

Akun Instagram @ittibarasul1 mengunggah narasi dengan disertai sebuah foto yang mengilustrasikan haramnya ilmu filsafat, pada 23 Juli 2020.

Satu Tersangka Kebakaran Kejagung Mangkir dari Pemeriksaan Polisi
Indonesia
Satu Tersangka Kebakaran Kejagung Mangkir dari Pemeriksaan Polisi

Tersangka yang tidak hadir adalah Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH.

Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan
Indonesia
Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan

DPR berpandangan syarat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah seharusnya hanya berlaku untuk PNS, TNI, Polri

Kebijakan Impor Beras Berdampak Buruk Pada Produktivitas Pangan Indonesia
Indonesia
Kebijakan Impor Beras Berdampak Buruk Pada Produktivitas Pangan Indonesia

Pemerintah harus terus fokus meningkatkan produksi beras

Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila
Indonesia
Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila

Video Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon saat anggota DPR Fraksi Demokrat Irwan berbicara viral di media sosial.