Ini Kekesalan Menkumham Tahu John Kei Berbuat Ulah di Tengah Pembebasan Bersyarat Tersangka kejahatan John Kei dihadirkan saat rilis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/6/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

MerahPutih.com - Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan akan menunggu hasil penyelidikan polisi untuk menentukan tindakan terhadap John Kei yang sebelumnya mendapatkan bebas bersyarat pada Desember 2019 lalu.

"Nah, dia baru berakhir 2025 bebas murni. Tapi ada kejadian ini, kita tunggu dulu bagaimana polisinya," ujar Yasonna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Baca Juga:

Polisi: John Kei Perintahkan Anak Buah Bunuh Nus Kei karena Sengketa Lahan

Yasonna mengatakan, pihaknya menganut azas praduga tak bersalah. Namun jika John Kei ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, dirinya akan mendapatkan tambahan hukuman.

"Kita kan anut azas praduga tak bersalah. Kalau polisi menyatakan (John Kei) tersangka, maka dia sudah melanggar ketentuan pembebasan bersyarat," jelas dia.

Yasonna pun menyesalkan kejadian di Green Lake City yang melibatkan John Kei. Pihak Kemenkum HAM pun disebutnya akan menunggu hasil dari kepolisian.

"Kita sesalkan kejadian ini. Dulunya sebelum pembebasan bersyarat, baik, sudah ini. Tiba-tiba mungkin entahlah apa yang membuat ini, kalau betul nanti dia terlibat di sini, kita serahkan dulu ke polisi, kita tunggu dulu polisi bagaimana status beliau," ujarnya.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Aprianti menjelaskan, John Kei statusnya masih klien pemasyarakatan yang menjalani pembebasan bersyarat sejak 26 Desember 2019.

“John Kei selama menjalani pembebas bersyarat di bawah pembimbingan dan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas),” kata Rika.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Nana Sudjana (tengah) memimpin jumpa pers penangkapan John Kei cs di Mako Polda Metro Jaya, Senin (22/6/2020). ANTARA/Fianda Rassat
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Nana Sudjana (tengah) memimpin jumpa pers penangkapan John Kei cs di Mako Polda Metro Jaya, Senin (22/6/2020). ANTARA/Fianda Rassat

Menurut Rika, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait kasus John Kei. Selanjutnya, Ditjen PAS menunggu hasil koordinasi dari PK Bapas. Hasil koordinasi itu akan disidangkan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Bapas.

“Dari sidang TPP itu akan ditentukan tindakan apa diberikan kepada John Kei,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Minggu (21/6) malam, menangkap John Kei beserta kelompoknya, dalam penggerebekan di Perumahan Titian Indah, Medan Satria, Kota Bekasi.

Dia ditangkap terkait pengeroyokan yang menewaskan seorang pemuda bernama Yustus Corwing Key (46) di sekitar Duri Kosambi, Jakarta Barat, Minggu Siang (21/6).

Pada 26 Desember 2019, John Kei memperoleh bebas bersyarat setelah menghuni Lapas Nusakambangan sejak 2014.

Bebas bersyarat tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor Pas-1502.PK.01.04.06 Tahun 2019 tertanggal 23 Desember 2019.

Baca Juga:

Ketahui Peran John Kei, Polisi: Kan Big Bos

John Kei pada 27 Desember 2012 divonis 12 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Tan Harry Tantono alias Ayung yang ditemukan tewas di kamar 2701 Swiss-Belhotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Januari 2012.

Setelah mengajukan banding, Mahkamah Agung justru menambah vonis terhadap John Kei menjadi 16 tahun penjara.

Setelah mendapat remisi 36 bulan 30 hari, berdasarkan perhitungan, John Kei akan bebas pada 31 Maret 2025.

Namun, setelah memenuhi persyaratan, John Kei diberikan program pembebasan bersyarat sejak 26 desember 2019 dan masa percobaan hingga 31 Maret 2026. (Knu)

Baca Juga:

Driver Ojol dan Satpam Jadi Korban Ulah Kelompok John Kei

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Waspada, Orang Dalam Pemantauan COVID-19 di Indonesia Capai 165 Ribu
Indonesia
Waspada, Orang Dalam Pemantauan COVID-19 di Indonesia Capai 165 Ribu

Juru bicara pemerintah terkait penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan data tersebut merupakan akumulasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota ke dinas provinsi.

Penyebab Banyak Pegawai KPK Mengundurkan Diri Versi Novel Baswedan
Indonesia
Penyebab Banyak Pegawai KPK Mengundurkan Diri Versi Novel Baswedan

36 pegawai telah mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri puluhan pegawai itu pun beragam.

Anak Amien Rais Jual Nama Wakil Ketua Komisi III Saat Ribut dengan Petinggi KPK
Indonesia
Anak Amien Rais Jual Nama Wakil Ketua Komisi III Saat Ribut dengan Petinggi KPK

"Bahkan yang bersangkutan sempat mengatakan. "Kamu, Siapa?" dan mengatakan pada Pak Nawawi saat itu, bahwa ia sedang bersama dengan salah satu Wakil Ketua Komisi dari DPR-RI," jelas dia.

Di Depan Ratusan Lulusan AKPOL, Kapolri: Jangan Sombong dan Hormati Senior
Indonesia
Di Depan Ratusan Lulusan AKPOL, Kapolri: Jangan Sombong dan Hormati Senior

Idham memberikan tiga ilmu agar para perwira muda lulusan taruna Akpol itu tidak salah dalam bersikap saat ditugaskan nanti

 [HOAKS atau FAKTA]: Semua Pasien Positif Corona di Padang Sembuh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Semua Pasien Positif Corona di Padang Sembuh

"Hari ini ada dua penambahan kasus positif sehingga total semuanya menjadi 50 orang, satu orang beraktivitas di Pasar Raya Padang," kata Mahyeldi di Padang, Selasa (21/4) melalui konferensi video.

RSUD Pasar Minggu Keluhkan Terlambatnya Pencairan Insentif Tenaga Medis
Indonesia
RSUD Pasar Minggu Keluhkan Terlambatnya Pencairan Insentif Tenaga Medis

Direktur RSUD Pasar Minggu Dr Yudi belum mau mengungkapkan secara gamblang dari kapan petugas medis di tempat kerjanya bekerja itu belum terima uang tambahan.

 Karantina Wilayah Tanpa Peduli Keluhan Rakyat Kecil Bisa Timbulkan Kerawanan Sosial
Indonesia
Karantina Wilayah Tanpa Peduli Keluhan Rakyat Kecil Bisa Timbulkan Kerawanan Sosial

"Suara permintaan tolong itu sudah jelas dan dapat kita dengar jelas, bahwa warga miskin membutuhkan pertolongan agar bisa makan mempertahankan hidup mereka," imbuh Azas.

Laskar FPI Penghadang Polisi Pembawa Surat Panggilan Rizieq Terancam Sanksi Hukum
Indonesia
Laskar FPI Penghadang Polisi Pembawa Surat Panggilan Rizieq Terancam Sanksi Hukum

Apa yang dilakukan anggota polri dengan mengantarkan surat untu Rizieq sudah sesuai dengan prosedur

MPR Kritik Pemerintah karena Maraknya Pembagian Bansos Tak Tepat Sasaran
Indonesia
MPR Kritik Pemerintah karena Maraknya Pembagian Bansos Tak Tepat Sasaran

Seharusnya Kementerian Sosial bersama dinas sosial bekerja sama dengan perangkat desa (RT/RW) untuk memperbaiki mekanisme pendataan.

Banjir dan Tanah Longsor di Manado Renggut 5 Korban Jiwa
Indonesia
Banjir dan Tanah Longsor di Manado Renggut 5 Korban Jiwa

Menurut keterangan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, ada lima korban tewas, satu orang hilang masih dalam pencarian serta 500 jiwa mengungsi yang masih dalam proses pendataan.