Ini Kata Wagub Soal Rumor Anggaran BST COVID-19 Tidak Dilanjutkan Warga menunjukan buku tabungan dan kartu debit usai mengambil BST di SMAN 111, Jakarta, Selasa (19/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan, keputusan kelanjutan bantuan sosial tunai (BST) di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Karena itu, (BST) menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," urai Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (17/9).

Maka dari itu, DKI hingga kini masih menunggu kebijakan pemerintah pusat ihwal nasib bantuan sosial tunai tahap 7 dan 8.

Baca Juga:

DPRD DKI Berniat Bahas Anggaran BST Tahap 7 dan 8

Orang nomor satu ini menegaskan, keputusan keberlanjutan BST tahap 7-8 tidak bisa diambil sepihak oleh Pemprov DKI. Dalam aturan bansos COVID-19, pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan yang diambil pemerintah pusat.

"Kami menunggu dari pempus terkait bansos itu, tidak bisa DKI ke kanan pempus ke kiri, semuanya harus bersama-sama," paparnya.

Warga memasukkan PIN ATM saat mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST
Warga memasukkan PIN ATM saat mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST) di SMAN 111, Jakarta, Selasa (19/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

Terkait anggaran yang rumornya tak ada, tegas Riza, hal tersebut dapat dimaksimalkan oleh Pemprov DKI untuk mendapatkan dana yang dialokasikan untuk bansos.

"Ya kalau anggaran itu tugasnya pemerintah ya, ada tidak ada kalau sudah keputusannya harus dicari," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan, BST untuk warga Jakarta tak akan disalurkan lagi. Warga terdampak COVID-19 yang sempat menerima uang Rp 300 ribu tiap bulannya, ke depannya tak akan menerimanya lagi.

Baca Juga:

DPRD Sebut BST DKI Tak Dilanjutkan Lagi, Wagub: Tunggu Keputusan Pusat

Hal tersebut dikatakan Mujiyono, lantaran menerima informasi mengenai tidak dilanjutkannya pendistribusian BST dari Kepala Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) DKI Edi Sumantri.

"BST enggak ada. BST itu kebijakan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat ada, kita ngikutin," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Jumat (10/9). (Asp)

Baca Juga:

Pencairan BST Tahap 7-8 di DKI Belum Jelas

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Jenazah Pasien COVID-19 di Ponorogo Dimakamkan Dalam Satu Liang Lahat
Indonesia
Dua Jenazah Pasien COVID-19 di Ponorogo Dimakamkan Dalam Satu Liang Lahat

Dua jenazah pasien COVID-19 yang merupakan bapak dan anak dimakamkan dalam satu liang lahat. Keputusan tersebut merupakan permintaan pihak keluarga.

Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E
Indonesia
Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berharap rencana Hak Interpelasi Legislator Kebon Sirih urung dilakukan.

Pasien yang Dirawat di RS Wisma Atlet Berkurang 18 Orang
Indonesia
Pasien yang Dirawat di RS Wisma Atlet Berkurang 18 Orang

Jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet mencapai 124.675 orang

Komjen Listyo Sigit Diminta Bereskan Para Jenderal yang Menumpuk
Indonesia
Komjen Listyo Sigit Diminta Bereskan Para Jenderal yang Menumpuk

Mereka yang sudah menempuh pendidikan tinggi mestinya diberikan posisi yang sesuai kapasitasnya

Sri Mulyani Kejar Target Visi Indonesia 2045 Berpendapatan Tinggi
Indonesia
Sri Mulyani Kejar Target Visi Indonesia 2045 Berpendapatan Tinggi

"SDM harus sehat baik secara skill, motorik, maupun intelektual sehingga mereka mampu berkembang dan bekerja sama menciptakan relasi serta koneksi yang memajukanIndonesia," kata Sri Mulyani.

Dinkes DKI Klaim Tidak Ada Kerugian Negara Dalam Pengadaan Masker 2020
Indonesia
Dinkes DKI Klaim Tidak Ada Kerugian Negara Dalam Pengadaan Masker 2020

Hasil temuan BPK tersebut tidak ada kejanggalan ataupun penyalahgunaan anggaran yang dilakukannya.

PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Dituntut Lindungi dan Sejahterakan Rakyat
Indonesia
PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Dituntut Lindungi dan Sejahterakan Rakyat

Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai, tugas negara dan Pemerintah berdasarkan konstitusi adalah melindungi rakyat di antaranya dari bahaya pandemi COVID-19 dan mensejahterakan mereka.

Lima Atlet PON DKI Diduga Terpapar COVID-19 Varian Baru Masuk Perawatan RS
Olahraga
Lima Atlet PON DKI Diduga Terpapar COVID-19 Varian Baru Masuk Perawatan RS

Tiga atlet di Rumah Sakit Jayapura dan dua lainnya RS di Timika.

Hentikan Semua Kegiatan, Warga Diminta Ambil Sikap Sempurna Pada 17 Agustus Pukul 10.17
Indonesia
Hentikan Semua Kegiatan, Warga Diminta Ambil Sikap Sempurna Pada 17 Agustus Pukul 10.17

"Hentikan semua kegiatan dan aktivitas Saudara selama tiga menit saja pada tanggal 17 Agustus (2021) pukul 10 lewat 17 menit Waktu Indonesia Bagian Barat," ujar Pratikno

Program 2 Hari di Rumah Saja, FX Rudy Ingatkan Ganjar Bahaya Klaster Keluarga
Indonesia
Program 2 Hari di Rumah Saja, FX Rudy Ingatkan Ganjar Bahaya Klaster Keluarga

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memutuskan pelaksanaan program Dua Hari di Rumah Saja diterapkan serentak di 35 kabupaten/kota pada akhir pekan ini.